PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Likuiditas untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

PERBAN Nomor 6 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Kebijakan Bank INDONESIA adalah keputusan dan/atau tindakan Bank INDONESIA yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau pemimpin satuan kerja. 2. Kebijakan Utama adalah Kebijakan Bank INDONESIA yang terdiri atas kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial. 3. Kebijakan Pendukung adalah Kebijakan Bank INDONESIA untuk menopang Kebijakan Utama. 4. Kebijakan Moneter adalah Kebijakan Bank INDONESIA yang ditetapkan dan dilaksanakan guna mencapai stabilitas nilai rupiah. 5. Kebijakan Sistem Pembayaran adalah Kebijakan Bank INDONESIA yang ditetapkan dan dilaksanakan guna memelihara stabilitas sistem pembayaran. 6. Kebijakan Makroprudensial adalah Kebijakan Bank INDONESIA yang ditetapkan dan dilaksanakan guna turut menjaga stabilitas sistem keuangan. 7. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan adalah perekonomian yang tumbuh sesuai dengan kapasitasnya dan inklusif sehingga terjaga stabil, seimbang, dan berdaya tahan terhadap gejolak, baik yang bersumber dari global maupun dalam negeri. 8. Stabilitas Nilai Rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa yang secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil, serta kestabilan nilai tukar rupiah yang diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain bagi tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. 9. Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disingkat SSK adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri untuk berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional. 10. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank umum konvensional atau bank umum syariah dan unit usaha syariah yang besarnya ditetapkan oleh Bank INDONESIA sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga bank umum konvensional atau dana pihak ketiga bank umum syariah dan unit usaha syariah. 11. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disebut KLM adalah insentif yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA melalui pengurangan giro bank di Bank INDONESIA dalam rangka pemenuhan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata. 12. Rapat Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat RDG adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam MENETAPKAN kebijakan prinsipil dan strategis, melakukan evaluasi kebijakan, dan/atau menerima laporan atas kebijakan untuk diketahui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Pengaturan GWM

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam mencapai sasaran terjaganya kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank INDONESIA dapat melakukan pengaturan GWM. (2) Dalam melakukan pengaturan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat memberikan insentif pengurangan GWM. (3) Insentif pengurangan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian KLM kepada bank yang telah menyalurkan kredit atau pembiayaan pada sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan/atau inklusi keuangan dan keuangan hijau. (4) Pemberian KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan melalui peningkatan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, penjagaan ketahanan sistem keuangan, dan peningkatan inklusi ekonomi dan inklusi keuangan. (5) Pengaturan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA mengenai GWM. (6) Pemberian KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA mengenai KLM. (7) Selain melalui pemberian KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank INDONESIA dapat memberikan insentif pengurangan GWM melalui instrumen dan/atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 9

(1) Dalam mencapai sasaran terjaganya kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank INDONESIA dapat melakukan pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder. (2) Pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. sesuai mekanisme pasar; b. merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan (tradable); c. mempertimbangkan dampaknya terhadap Stabilitas Nilai Rupiah secara terukur; dan d. memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Ketentuan mengenai pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

BAB 2

Pembelian atau Penjualan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder

Pasal 9

Koreksi

(1) Dalam mencapai sasaran terjaganya kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank INDONESIA dapat melakukan pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder. (2) Pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. sesuai mekanisme pasar; b. merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan (tradable); c. mempertimbangkan dampaknya terhadap Stabilitas Nilai Rupiah secara terukur; dan d. memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Ketentuan mengenai pembelian atau penjualan surat berharga negara di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 10

(1) Dalam mencapai sasaran terjaganya kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank INDONESIA dapat melakukan pembelian atau penjualan surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder. (2) Surat berharga berkualitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: a. bank umum; b. lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan Pemerintah untuk mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat; atau c. lembaga jasa keuangan lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Pembelian atau penjualan surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. sesuai mekanisme pasar; b. merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan (tradable) dan aktif diperdagangkan dalam periode tertentu; c. merupakan surat berharga yang memiliki peringkat tinggi yang memenuhi kriteria Bank INDONESIA; d. merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga penerbit surat berharga, yang memenuhi kriteria Bank INDONESIA; e. mempertimbangkan dampaknya terhadap Stabilitas Nilai Rupiah secara terukur; dan f. memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (4) Ketentuan mengenai pembelian atau penjualan surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

BAB 3

Pembelian atau Penjualan Surat Berharga Berkualitas Lainnya di Pasar Sekunder

Pasal 10

Koreksi

(1) Dalam mencapai sasaran terjaganya kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank INDONESIA dapat melakukan pembelian atau penjualan surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder. (2) Surat berharga berkualitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: a. bank umum; b. lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan Pemerintah untuk mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat; atau c. lembaga jasa keuangan lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Pembelian atau penjualan surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. sesuai mekanisme pasar; b. merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan (tradable) dan aktif diperdagangkan dalam periode tertentu; c. merupakan surat berharga yang memiliki peringkat tinggi yang memenuhi kriteria Bank INDONESIA; d. merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga penerbit surat berharga, yang memenuhi kriteria Bank INDONESIA; e. mempertimbangkan dampaknya terhadap Stabilitas Nilai Rupiah secara terukur; dan f. memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (4) Ketentuan mengenai pembelian atau penjualan surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 11

(1) Dalam mencapai sasaran terjaganya kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank INDONESIA dapat melakukan penempatan dana pada lembaga keuangan dalam bentuk penyertaan modal dalam rangka pengembangan pasar uang. (2) Penempatan dana pada lembaga keuangan dalam bentuk penyertaan modal dalam rangka pengembangan pasar uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada lembaga keuangan yang dibentuk Pemerintah dalam rangka sekuritisasi aset untuk memperluas akses terhadap sumber pembiayaan bagi perekonomian. (3) Penempatan dana pada lembaga keuangan dalam bentuk penyertaan modal dalam rangka pengembangan pasar uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. dilaksanakan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; b. menggunakan cadangan tujuan; dan c. memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (4) Ketentuan mengenai penempatan dana pada lembaga keuangan dalam bentuk penyertaan modal dalam rangka pengembangan pasar uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Likuiditas untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 10

Pasal 11

BAB 4

Pasal 11

Pasal 12

BAB 5

Pasal 12

Pasal 13

BAB 6

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23