PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN

PERBAN Nomor 1 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU

Pasal 3

Koreksi

Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.

Pasal 4

Koreksi

Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu; b. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu; c. pemberian dukungan administratif dan teknis pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; e. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan; f. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; g. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; dan h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bawaslu.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai wewenang: a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu; b. mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu; c. mengelola keuangan dan barang milik negara; dan d. melakukan pengelolaan dan pembinaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 7

(1) Sekretariat Jenderal Bawaslu dibantu oleh: a. Deputi Bidang Administrasi; b. Deputi Bidang Dukungan Teknis; dan c. Inspektorat Utama. (2) Selain dibantu 2 (dua) Deputi dan 1 (satu) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Jenderal Bawaslu membawahi: a. Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan b. Pusat Data dan Informasi.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 3

Koreksi

Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.

Pasal 4

Koreksi

Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu; b. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu; c. pemberian dukungan administratif dan teknis pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; e. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan; f. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; g. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; dan h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bawaslu.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai wewenang: a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu; b. mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu; c. mengelola keuangan dan barang milik negara; dan d. melakukan pengelolaan dan pembinaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 7

(1) Sekretariat Jenderal Bawaslu dibantu oleh: a. Deputi Bidang Administrasi; b. Deputi Bidang Dukungan Teknis; dan c. Inspektorat Utama. (2) Selain dibantu 2 (dua) Deputi dan 1 (satu) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Jenderal Bawaslu membawahi: a. Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan b. Pusat Data dan Informasi.

BAB 1

Umum

Pasal 8

Koreksi

(1) Deputi Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu. (2) Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 9

Koreksi

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan di lingkungan Bawaslu; b. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu; c. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan; d. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi.

Pasal 11

Deputi Bidang Administrasi terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Organisasi; b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan d. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, kelembagaan, ketatalaksanaan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program, pelaksanaan pembinaan, evaluasi, dan pengadministrasian kegiatan, serta pengembangan sistem, prosedur operasi baku dan metode kerja; b. koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan pengawasan Pemilu; c. sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran; d. pelaksanaan rencana program dan anggaran; e. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu; f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan persuratan; dan g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 14

Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha Pimpinan, Kearsipan, dan Persuratan; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 15

Bagian Tata Usaha Pimpinan, Kearsipan, dan Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Ketua dan Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal, dan Deputi serta urusan kearsipan dan persuratan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Tata Usaha Pimpinan, Kearsipan, dan Persuratan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kegiatan layanan ketatausahaan pimpinan serta urusan kearsipan dan persuratan; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Ketua dan Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal, dan Deputi Bidang Administrasi; c. koordinasi dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan persuratan di lingkungan Bawaslu; dan d. pelaksanaan urusan pengelolaan arsip dan tata persuratan.

BAB 2

Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 12

Koreksi

Biro Perencanaan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, kelembagaan, ketatalaksanaan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 13

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program, pelaksanaan pembinaan, evaluasi, dan pengadministrasian kegiatan, serta pengembangan sistem, prosedur operasi baku dan metode kerja; b. koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan pengawasan Pemilu; c. sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran; d. pelaksanaan rencana program dan anggaran; e. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu; f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan persuratan; dan g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 14

Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha Pimpinan, Kearsipan, dan Persuratan; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 15

Bagian Tata Usaha Pimpinan, Kearsipan, dan Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Ketua dan Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal, dan Deputi serta urusan kearsipan dan persuratan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Tata Usaha Pimpinan, Kearsipan, dan Persuratan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kegiatan layanan ketatausahaan pimpinan serta urusan kearsipan dan persuratan; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Ketua dan Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal, dan Deputi Bidang Administrasi; c. koordinasi dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan persuratan di lingkungan Bawaslu; dan d. pelaksanaan urusan pengelolaan arsip dan tata persuratan.

Pasal 17

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengelolaan, dan pengendalian di bidang keuangan dan barang milik negara; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, dan ganti rugi; c. pelaksanaan urusan verifikasi dan pelaksanaan anggaran; d. pelaksanaan urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; e. koordinasi serta pelaksanaan tugas dan kegiatan pengelolaan barang milik negara; f. pelaksanaan supervisi pelaksanaan tugas dan kegiatan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 19

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB 4

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 20

Koreksi

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 21

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain; b. penyiapan bahan penyuluhan peraturan perundang- undangan; c. penyusunan kajian hukum; d. pelaksanaan advokasi hukum, pendampingan hukum, dan konsultasi hukum; e. pelaksanaan dokumentasi informasi dan produk hukum; f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan media massa; g. penyelenggaraan pemberitaan dan publikasi Bawaslu; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 22

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 23

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan sumber daya manusia dan aparatur pengawas Pemilu, pengelolaan urusan rumah tangga, dan keprotokolan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perencanaan kegiatan administrasi sumber daya manusia dan umum; b. pelaksanaan fasilitasi rekrutmen dan penggantian antarwaktu anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; c. pengelolaan administrasi anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; d. penyusunan rencana kebutuhan pegawai; e. pelaksanaan rekrutmen dan pengangkatan pegawai; f. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; g. pelaksanaan urusan keamanan dalam; h. pelaksanaan layanan pengadaan; i. pelaksanaan kerumahtanggaan; j. pelaksanaan urusan penyiapan perencanaan pelaksanaan kegiatan keprotokolan; dan k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 25

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas: a. Bagian Fasilitasi Administrasi Jabatan Fungsional; b. Bagian Layanan Pengadaan dan Umum; dan c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 26

Bagian Fasilitasi Administrasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi administrasi jabatan fungsional.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Fasilitasi Administrasi Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rencana, program, dan anggaran fasilitasi administrasi jabatan fungsional; b. pelaksanaan fasilitasi administrasi jabatan fungsional; dan c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi administrasi jabatan fungsional.

Pasal 28

Bagian Layanan Pengadaan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan sarana dan prasarana, rumah tangga, dan layanan pengadaan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Layanan Pengadaan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rencana, program, dan anggaran kegiatan pengelolaan sarana prasarana dan rumah tangga; b. pelaksanaan layanan pengadaan; dan c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Pasal 30

Bagian Layanan Pengadaan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan b. Subbagian Protokol.

BAB 5

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Pasal 23

Koreksi

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan sumber daya manusia dan aparatur pengawas Pemilu, pengelolaan urusan rumah tangga, dan keprotokolan.

Pasal 24

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perencanaan kegiatan administrasi sumber daya manusia dan umum; b. pelaksanaan fasilitasi rekrutmen dan penggantian antarwaktu anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; c. pengelolaan administrasi anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; d. penyusunan rencana kebutuhan pegawai; e. pelaksanaan rekrutmen dan pengangkatan pegawai; f. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; g. pelaksanaan urusan keamanan dalam; h. pelaksanaan layanan pengadaan; i. pelaksanaan kerumahtanggaan; j. pelaksanaan urusan penyiapan perencanaan pelaksanaan kegiatan keprotokolan; dan k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 25

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas: a. Bagian Fasilitasi Administrasi Jabatan Fungsional; b. Bagian Layanan Pengadaan dan Umum; dan c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 26

Bagian Fasilitasi Administrasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi administrasi jabatan fungsional.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Fasilitasi Administrasi Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rencana, program, dan anggaran fasilitasi administrasi jabatan fungsional; b. pelaksanaan fasilitasi administrasi jabatan fungsional; dan c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi administrasi jabatan fungsional.

Pasal 28

Bagian Layanan Pengadaan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan sarana dan prasarana, rumah tangga, dan layanan pengadaan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Layanan Pengadaan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rencana, program, dan anggaran kegiatan pengelolaan sarana prasarana dan rumah tangga; b. pelaksanaan layanan pengadaan; dan c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Pasal 30

Bagian Layanan Pengadaan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan b. Subbagian Protokol.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 4

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 5

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Ketiga

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB Keempat

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4