PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

PERBAN Nomor 2 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 3. Program Penyusunan Peraturan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Progsun Peraturan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 4. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 5. Naskah Urgensi adalah pokok materi muatan, maksud, dan tujuan yang akan diatur dalam peraturan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. 6. Evaluasi adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan sehingga diketahui kedayagunaan, hasil guna, dan tujuan yang hendak dicapai dari suatu peraturan. 7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. 8. Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi Badan. 9. Biro Hukum dan Kerja Sama adalah unit yang melaksanakan tugas koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pemberian advokasi, dan pengelolaan administrasi kerja sama. 10. Pemrakarsa adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai kewenangan mengajukan usul rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun di lingkungan Badan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Koreksi

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 880), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2025 KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ KUSWORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN FORMAT NASKAH URGENSI JUDUL RANCANGAN PERATURAN 1. Urgensi dan tujuan a. Urgensi Urgensi memuat mengenai alasan perlunya Rancangan Peraturan Badan ini disusun. b. Tujuan Tujuan yaitu memuat mengenai apa tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan Rancangan Peraturan Badan yang akan disusun. 2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait Pada pengaturan ini memuat hasil analisis terhadap Peraturan Perundan- Undangan terkait secara vertikal dan horizontal. Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui Peraturan Perundang- Undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 3. Ruang Lingkup Pengaturan Pada bab ini mengatur mengenai ruang lingkup materi Peraturan Badan yang akan disusun. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya memuat: a. ketentuan umum (memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa); b. materi yang akan diatur; dan/atau c. lampiran (apabila diperlukan) Nama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Nama Pangkat/Gol.Ruang KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. KUSWORO

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

Pasal 34

BAB VIII

Pasal 35

Pasal 36