Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2022 tentang PAKAIAN DINAS...

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Pakaian Dinas Pegawai yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang digunakan untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas. 2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 3. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian khusus yang digunakan pada acara kenegaraan atau acara resmi. 4. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Pakaian Batik Korpri adalah pakaian batik yang diatur dalam Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional. 5. Pakaian Batik Nusantara adalah pakaian dengan teknik, motif, dan corak tertentu khas kebudayaan INDONESIA. 6. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik INDONESIA. 7. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang digunakan Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, tanda pengenal pegawai, dan atribut lainnya. 8. Arsip Nasional Republik INDONESIA selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota Negara.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Setiap Pegawai dalam melaksanakan kegiatan kedinasan sehari-hari wajib mengenakan Pakaian Dinas dan Kelengkapan Pakaian Dinas.

Pasal 3

Koreksi

Pakaian Dinas terdiri atas: a. PDH; b. PSL; c. Pakaian Batik Korpri; dan d. Pakaian Batik Nusantara.

Pasal 4

Koreksi

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. PDH berwarna putih dan hitam; dan b. PDH berwarna biru dongker dan khaki.

Pasal 5

(1) Ketentuan PDH berwarna putih dan hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bagi Pegawai laki-laki, terdiri atas: a. kemeja berwarna putih, dengan ketentuan: 1. leher berkerah; 2. lengan pendek dengan lipatan ke dalam; 3. saku di sebelah kiri; dan 4. menggunakan logo ANRI dalam bentuk bordir dan tulisan Arsip Nasional RI berwarna hitam menggunakan jenis huruf Tahoma di bagian atas saku pada dada kiri; b. celana panjang berwarna hitam, dengan ketentuan: 1. 2 (dua) buah saku samping; dan 2. 2 (dua) buah saku belakang. (2) Ketentuan kemeja berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi pejabat pimpinan tinggi laki- laki, terdiri atas: a. leher berkerah; b. lengan panjang; c. saku disebelah kiri; dan d. menggunakan logo ANRI dalam bentuk bordir dan tulisan Arsip Nasional RI berwarna hitam menggunakan jenis huruf Tahoma di bagian atas saku pada dada kiri. (3) Ketentuan PDH berwarna putih dan hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bagi Pegawai perempuan terdiri atas: a. kemeja berwarna putih, dengan ketentuan: 1. leher berkerah; 2. lengan panjang; 3. saku di bagian atas sebelah kanan dan kiri; dan 4. menggunakan logo ANRI dalam bentuk bordir dan tulisan Arsip Nasional RI berwarna hitam menggunakan jenis huruf Tahoma di bagian atas saku pada dada kiri; b. rok atau celana panjang berwarna hitam, dengan ketentuan: 1. rok dengan panjang sampai di bawah lutut dan belahan belakang maksimal 10 (sepuluh) cm; 2. rok panjang atau celana panjang sampai mata kaki bagi Pegawai perempuan berkerudung dan pejabat pimpinan tinggi perempuan; atau celana panjang model pipa. (3) Ketentuan PDH berwarna putih dan hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bagi pejabat pimpinan tinggi perempuan berlaku sama dengan ketentuan PDH berwarna putih dan hitam bagi Pegawai perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (4) Desain model PDH berwarna putih dan hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik INDONESIA ini.

Pasal 6

PDH berwarna putih dan hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan setiap hari Senin dan hari Selasa.

Pasal 7

(1) Ketentuan PDH berwarna biru dongker dan khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk Pegawai laki-laki, terdiri atas: a. kemeja berwarna biru dongker dan khaki dengan ketentuan: 1. leher berkerah; 2. lengan pendek dengan lipatan ke dalam; 3. bersaku dengan logo ANRI dalam bentuk bordir dan tulisan Arsip Nasional RI berwarna putih menggunakan jenis huruf Tahoma di bagian atas saku pada dada kiri; b. celana panjang berwarna khaki, dengan ketentuan: 1. 2 (dua) buah saku samping; dan 2. 2 (dua) buah saku belakang. (2) Ketentuan kemeja berwarna biru dongker dan khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi pejabat pimpinan tinggi laki-laki, terdiri atas: a. leher berkerah; b. lengan panjang; c. saku disebelah kiri; dan d. menggunakan logo ANRI dalam bentuk bordir dan tulisan Arsip Nasional RI berwarna hitam menggunakan jenis huruf Tahoma di bagian atas saku pada dada kiri. (3) Ketentuan PDH berwarna biru dongker dan khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk Pegawai perempuan dan pejabat pimpinan tinggi perempuan terdiri atas: a. kemeja berwarna biru dongker, dengan ketentuan: 1. leher berkerah; 2. lengan panjang; dan 3. bersaku dengan logo ANRI dalam bentuk bordir dan tulisan Arsip Nasional RI berwarna putih menggunakan jenis huruf Tahoma di bagian atas saku pada dada kiri. b. rok atau celana panjang berwarna khaki, dengan ketentuan: 1. rok dengan panjang sampai di bawah lutut dan belahan belakang maksimal 10 (sepuluh) cm; 2. rok panjang atau celana panjang sampai mata kaki bagi Pegawai wanita berkerudung, atau 3. celana panjang model pipa. (4) Ketentuan PDH berwarna biru dongker dan khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bagi pejabat pimpinan tinggi perempuan berlaku sama dengan ketentuan PDH berwarna biru dongker dan khaki bagi Pegawai perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Desain model PDH berwarna biru dongker dan khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik INDONESIA ini.

Pasal 8

PDH berwarna biru dongker dan khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan setiap hari Rabu.

Pasal 9

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan pada acara kenegaraan dan acara resmi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

(1) Ketentuan PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bagi Pegawai laki-laki dan pejabat pimpinan tinggi laki-laki, terdiri atas: a. jas warna gelap; b. kemeja lengan panjang berwarna putih dan dasi; dan c. celana panjang warna sama dengan jas. (2) Ketentuan PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bagi Pegawai perempuan dan pejabat pimpinan tinggi perempuan, terdiri atas: a. jas warna gelap; b. kemeja berwarna putih; dan c. rok atau celana panjang berwarna sama dengan jas.

Pasal 11

(1) Pakaian Batik Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan dengan bawahan berwarna hitam. (2) Penggunaan Pakaian Batik Korpri untuk Pegawai wanita dan pejabat pimpinan tinggi yang berkerudung menggunakan kerudung berwarna hitam. (3) Penggunaan Pakaian Batik Korpri dilengkapi dengan pin Korpri.

Pasal 12

Pakaian Batik Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan pada hari besar yang dirayakan dengan upacara bendera atau pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 13

(1) Pakaian Batik Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada hari Kamis dan hari Jumat. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pakaian Batik Nusantara juga digunakan pada acara resmi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 14

(1) Ketentuan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bagi Calon Pegawai Negeri Sipil laki-laki terdiri atas: a. kemeja berwarna putih dengan ketentuan sebagai berikut: 1. leher berkerah; 2. lengan panjang; 3. saku disebelah kiri; dan 4. tanpa logo ANRI. b. celana panjang berwarna hitam dengan ketentuan sebagai berikut: 1. 2 (dua) buah saku samping; dan 2. 2 (dua) buah saku belakang (2) Ketentuan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bagi Calon Pegawai Negeri Sipil perempuan terdiri atas: a. kemeja berwarna putih dengan ketentuan: 1. leher berkerah; 2. lengan panjang; 3. tanpa logo ANRI. b. rok panjang atau celana panjang berwarna hitam dengan ketentuan: 1. rok dengan panjang sampai di bawah lutut dan belahan maksimal 10 (sepuluh) cm; 2. rok panjang atau celana panjang sampai mata kaki bagi perempuan berkerudung; 3. celana panjang model pipa; (3) Calon pegawai negeri sipil yang berkerudung menggunakan kerudung berwarna hitam. (4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. (5) Desain Model PDH berwarna putih dan hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Arsip Nasional Republik INDONESIA ini.

Pasal 15

(1) Setiap Pegawai dan calon pegawai negeri sipil bertanggung jawab atas kerapian dan kepatuhan dalam memenuhi ketentuan tentang penggunaan pakaian dinas. (2) Pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang menjadi atasannya.

Pasal 16

Koreksi

Pada saat Peraturan Arsip Nasional Republik INDONESIA ini mulai berlaku: a. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik INDONESIA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penggunaan Pin Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 226); dan b. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik INDONESIA Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 230), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Koreksi

Peraturan Arsip Nasional Republik INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2022 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. IMAM GUNARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2022 tentang PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17