Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1999 tentang TATA CARA ...

Pasal 6

(1) Pengajuan calon Anggota DPR yang berasal dari ABRI dilakukan secara tertulis oleh PANGAB (Panglima TNI) kepada PRESIDEN dengan menggunakan Formulir Surat Pencalonan (Formulir Model B- ABRI). (2) Pengajuan calon Anggota DPRD I (Propinsi) yang berasal dari ABRI dilakukan secara tertulis oleh PANGDAM setempat kepada Menteri Dalam Negeri dengan menggunakan Formulir Surat Pencalonan (Formulir Model B - ABRI). (3) Pengajuan calon Anggota DPRD II (Kabupaten/Kota) yang berasal dari ABRI dilakukan secara tertulis oleh PANGDAM setempat kepada Gubernur dengan menggunakan Formulir Surat Pencalonan (Formulir B - ABRI). Pasal 7 …

Pasal 7

Jumlah calon yang diajukan sebanyak-banyaknya dua kali dan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

Nama calon yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dalam satu Daftar Nama calon anggota DPR, DPRD I (Propinsi), dan DPRD II (Kabupaten/Kota) yang berasal dari ABRI dengan menggunakan Formulir Daftar Nama Calon (Formulir Model BA - ABRI).

Pasal 9

(1) Daftar Nama Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berisi antara lain : a. Nomor Urut; b. Nama Lengkap; c. Tanggal Lahir; d. Pangkat; e. NRP; f. Jabatan; g. Nama Kesatuan dan Tempat Kedudukan; g. Alamat Tempat Tinggal. (2) Penulisan ... (2) Penulisan Nama dalam Daftar Nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan ABRI.

Pasal 10

(1) Setiap calon yang namanya tercantum dalam Daftar Nama Calon (Model BA-ABRI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilengkapi dengan Surat Keterangan dan Surat Pernyataan mengenai diri calon (2) Surat Keterangan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Surat Penyertaan Kesediaan dan Persetujuan Menjadi Calon, dibuat oleh calon sendiri dengan menggunakan Formulir Model BB-ABRI dan diketahui oleh Pejabat ABRI yang berwenang; b. Surat Keterangan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, dibuat oleh Pejabat ABRI yang berwenang dengan menggunakan Formulir Model BB1-ABRI; c. Surat Pernyataan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dibuat oleh calon sendiri dengan menggunakan Formulir Model BB2-ABRI dan diketahui oleh Pejabat ABRI yang berwenang; d. Surat Pernyataan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dibuat oleh calon sendiri dalam bentuk Surat Pernyataan Daftar kekayaan Pribadi dengan menggunakan Formulir Model BB3-ABRI dan diketahui oleh Pejabat ABRI yang berwenang; e. Daftar ... e. Daftar Riwayat Hidup, dibuat oleh calon sendiri dengan menggunakan Formulir Model BB4-ABRI dan diketahui oleh Pejabat ABRI yang berwenang, dengan menyertakan pas photo calon ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar; f. Surat Keterangan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dibuat oleh dokter Pemerintah dalam bentuk Surat Keterangan Kesehatan dan diketahui oleh Pejabat ABRI yang berwenang; g. Surat Persetujuan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dibuat oleh PANGAB (Panglima TNI) bagi calon Anggota DPR, oleh PANGDAM (selaku Koordinator) bagi calon Anggota DPRD I (Propinsi) dan calon Anggota DPRD II (Kabupaten/Kota); h. Surat Pernyataan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dan e dibuat oleh calon sendiri dalam bentuk Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan dan diketahui oleh Pejabat ABRI yang berwenang.

Pasal 11

Surat pengajuan calon beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dibubuhi dengan Cap Jabatan.

Pasal 12

(1) Surat pencalonan bagi Anggota DPR dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing-masing dimasukkan dalam map tersendiri. (2) Surat ... (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PRESIDEN dan tembusannya sebanyak 2 (dua) rangkap disampaikan masing-masing : a. 1 (satu) rangkap untuk Tim Peneliti Tingkat Pusat; b. 1 (satu) rangkap untuk Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 13

(1) Surat pencalonan bagi Anggota DPRD I (Propinsi) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing-masing dimasukkan dalam map tersendiri. (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri Dalam Negeri, dan terbusannya sebanyak 2 (dua) rangkap disampaikan masing-masing : a. 1 (satu) rangkap untuk Gubernur; b. 1 (satu) rangkap untuk Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

Pasal 14

(1) Surat pencalonan bagi Anggota DPRD II (Kabupaten/Kota) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing dimasukkan dalam map tersendiri. (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubenur dan tembusannya sebanyak 3 (tiga) rangkap disampaikan masing-masing : a. 1 (satu) ... a. 1 (satu) rangkap untuk Bupati/Walikota; b. 1 (satu) rangkap untuk Tim Peneliti Tingkat Daerah; c. 1 (satu) rangkap untuk Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1999 tentang TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD TINGKAT I (PROVINSI), DPR DATI II (KABUPATEN/KOTA) DARI ANGKATAN BERSENJATA RI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25