Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tentang PERPUSTAKA...

Pasal 4

Susunan organisasi Perpustakaan Nasional terdiri dari: a. Kepala; b. Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi; c. Deputi Pembinaan; d. Sekretariat; e. Perpustakaan Nasional Propinsi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) Kepala bertugas memimpin Perpustakaan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah digariskan dan membina sumber daya Perpustakaan Nasional agar berdaya guna dan berhasil guna. (3) Apabila Kepala berhalangan, maka Kepala dapat menunjuk salah satu Deputi untuk mewakili Kepala.

Pasal 6

Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 7

Deputi pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, pelayanan informasi, dan preservasi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijaksanaan di bidang deposit dan pengembangan bahan pustaka, layanan informasi, serta preservasi; b. pengadaan dan pengolahan bahan pustaka; c. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. pelaksanaan layanan informasi; e. pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta serta organisasi kepustakawanan di dalam maupun di luar negeri; f. pelestarian kandungan informasi dan fisik bahan pustaka; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 9

Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi terdiri dari: a. Pusat Deposit dan Pengembangan Bahan Pustaka; b. Pusat Layanan Informasi; c. Pusat Preservasi.

Pasal 10

Deputi Pembinaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 11

Deputi Pembinaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan umum dan penganggaran, pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan, dan pembinaan semua jenis perpustakaan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Pembinaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijaksanaan di bidang perencanaan umum dan penganggaran serta pengendaliannya; b. penyelenggaraan pendidikan dan latihan, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan; c. pelaksanaan pengembangan sistem nasional perpustakaan; d. pelaksanaan koordinasi peningkatan minat baca masyarakat; e. pembinaan semua jenis perpustakaan di instansi atau lembaga Pemerintah dan swasta yang ada di pusat maupun di daerah; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 13

Deputi Pembinaan terdiri dari: a. Pusat Perencanaan Umum dan Penganggaran; b. Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia; c. Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan.

Pasal 14

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 15

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan hukum untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional, serta melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 16

(1) Perpustakaan Nasional Propinsi adalah instansi vertikal Perpustakaan Nasional yang berada di Ibukota Propinsi. (2) Perpustakaan Nasional Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan Nasional Propinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Nasional. (3) Perpustakaan Nasional Propinsi melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan petunjuk dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. (4) Pembentukan Perpustakaan Nasional Propinsi dilakukan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Negara Sekretaris Negara.

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tentang PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23