KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2002 tentang DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

KEPPRES Nomor 44 Tahun 2002

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Dewan Pengembangan Kawasan Timur INDONESIA, yang selanjutnya disebut Dewan, adalah suatu wadah koordinasi di tingkat pusat yang mempunyai tugas merumuskan dan MENETAPKAN kebijakan strategis dan program prioritas untuk meningkatkan pembangunan di Kawasan Timur INDONESIA beserta penentuan tahapan dan prioritas pelaksanaannya.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

Koreksi

(1) Susunan keanggotaan Dewan, terdiri dari : Ketua : PRESIDEN Republik INDONESIA; Ketua Harian : Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur INDONESIA; Wakil Ketua Harian : Menteri Negara Riset dan Teknologi; Sekretaris Jenderal : Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur INDONESIA dan Kawasan Tertinggal; Wakil Sekretaris Jenderal: Sekretaris Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur INDONESIA; Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Perhubungan; 5. Menteri Kelautan dan Perikanan; 6. Menteri Pendidikan Nasional; 7. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral; 8. Menteri... 8. Menteri Kehutanan; 9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS; 10.Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 11.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 12.Para Gubernur di Kawasan Timur INDONESIA. (2) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi anggota Dewan hanya pada perumusan dan penetapan pembangunan kebijakan di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 5

Pelaksanaan tugas Dewan sehari-hari dilakukan oleh Ketua Harian Dewan, dibantu oleh Wakil Ketua Harian Dewan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Ketua Harian Dewan dapat : a. melaksanakan koordinasi dengan para menteri yang memimpin Departemen dan Menteri Negara yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan; b. melakukan konsultasi dan kerja sama dengan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta meminta masukan informasi dan kajian dari kekuatan-kekuatan sosial politik, tokoh masyarakat dan para pakar dan praktisi di bidangnya, serta pihak lain yang dianggap perlu; c. membentuk Kelompok Kerja, dan Tim Ad-Hoc untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan; d. melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pengembangan Kawasan Timur INDONESIA. Pasal 7…

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan dibantu oleh sebuah Sekretariat Dewan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan. (2) Organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan.

Pasal 8

(1) Dewan mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan. (2) Setiap Keputusan Dewan adalah mengikat untuk ditindaklanjuti oleh lembaga/Instansi terkait dan Pemerintah Daerah. (3) Pelaksanaan Keputusan Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikoordinasikan oleh Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur INDONESIA dengan lembaga/Instansi terkait dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2002 tentang DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11