KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA

KEPPRES Nomor 175 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

SUSUNAN MENTERI NEGARA

Pasal 1

Menteri Negara terdiri dari : 1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan; 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 3. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 4. Menteri Negara Riset dan Teknologi; 5. Menteri Negara Lingkungan Hidup.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Pasal 2

BAB Kedua

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Pasal 4

Koreksi

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara terdiri dari: a. Menteri; b. Sekretaris Menteri; c. Deputi Bidang Program Pendayagunaan Aparatur Negara; d. Deputi Bidang Kelembagaan; e. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur; f. Deputi Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Publik; g. Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur; h. Staf Ahli Bidang Hukum; i. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik; j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; k. Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah; l. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur.

Pasal 5

Koreksi

(1) Sekretaris Menteri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Menteri Negara. (2) Deputi Bidang Program Pendayagunaan Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan keterpaduan program pendayagunaan aparatur negara. (3) Deputi Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang kelembagaan. (4) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang sumber daya manusia aparatur. (5) Deputi Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang tata laksana dan pelayanan publik. (6) Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang akuntabilitas aparatur. (7) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum. (8) Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kebijakan publik. (9) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga. (10) Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah otonomi daerah. (11) Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah budaya kerja aparatur.

BAB Ketiga

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 6

Koreksi

Meneg Koperasi dan UKM terdiri dari : a. Menteri; b. Sekretaris Menteri; c. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah; d. Deputi Bidang Produksi; e. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha; f. Deputi Bidang Pembiayaan; g. Deputi Bidang Pengembangan SDM; h. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; i. Staf Ahli Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi; j. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional; k. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Teknologi; l. Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha.

Pasal 7

Koreksi

(1) Sekretaris Menteri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Menteri Negara. (2) Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi pengusaha kecil dan menengah. (3) Deputi Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang produksi. (4) Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pemasaran dan jaringan usaha. (5) Deputi Bidang Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan. (6) Deputi Bidang Pengembangan SDM mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia. (7) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hubungan antar lembaga. (8) Staf Ahli Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah penerapan nilai dasar koperasi. (9) Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan internasional. (10) Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemanfaatan teknologi. (11) Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan iklim usaha.

BAB Keempat

Menteri Negara Riset dan Teknologi

Pasal 8

Koreksi

Menteri Negara Riset dan Teknologi terdiri dari : a. Menteri; b. Sekretaris Menteri; c. Deputi Bidang Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi; d. Deputi Bidang Dinamika Masyarakat; e. Deputi Bidang Program Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi; f. Deputi Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional; g. Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; h. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Teknologi; i. Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan; j. Staf Ahli Bidang Pendidikan; k. Staf Ahli Bidang Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Perdagangan dan Teknologi Informasi; l. Staf Ahli Bidang Pangan;

Pasal 9

(1) Sekretaris Menteri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Menteri Negara. (2) Deputi Bidang Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi. (3) Deputi Bidang Dinamika Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang dinamika masyarakat. (4) Deputi Bidang Program Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang program riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Deputi Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. (6) Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi. (7) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi dan teknologi. (8) Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah industri dan perdagangan. (9) Staf Ahli Bidang Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pendidikan. (10) Staf Ahli Bidang Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Perdagangan dan Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kekayaan intelektual dalam sistem perdagangan dan teknologi informasi. (11) Staf Ahli Bidang Pangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pangan.

Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14