KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 tentang PEMBENTUKAN TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

KEPPRES Nomor 16 Tahun 2004

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam rangka penyelesaian pengakhiran tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dibentuk Tim Pemberesan BPPN, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Tim Pemberesan.

Pasal 2

Tim Pemberesan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 3

Pasal 6

Koreksi

(1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bertugas untuk : a. Kelompok Kerja Administrasi Aset : 1) menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan administrasi aset yang telah diserahkan oleh/ke Departemen Keuangan; 2) membantu Departemen Keuangan dalam pengawasan dan pengamanan aset-aset yang telah diserahkan ke Departemen Keuangan; 3) membantu Departemen Keuangan untuk melakukan pemilahan atas penggunaan aset; 4) melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam rangka pemberesan BPPN. b. Kelompok Kerja Data, Informasi dan Kearsipan : 1) menatausahakan data, informasi dan arsip; 2) berkoordinasi dan bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik INDONESIA dalam rangka pengelolaan arsip BPPN; 3) menempatkan data, informasi dan arsip ditempat yang telah ditetapkan; 4) mengamankan data, informasi dan arsip; 5) melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam rangka pemberesan BPPN. c. Kelompok Kerja Penanganan Masalah Hukum : 1) menghimpun … 1) menghimpun, melengkapkan, menata dan memelihara seluruh dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan perkara; 2) bertindak selaku kuasa Menteri Keuangan untuk beracara diseluruh lembaga peradilan; 3) mempersiapkan dokumen-dokumen hukum yang dipergunakan dalam beracara di lembaga peradilan; 4) memonitor perkembangan perkara di lembaga peradilan; 5) melakukan upaya damai dalam rangka percepatan pengembalian keuangan Negara; 6) melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam rangka pemberesan BPPN. d. Kelompok Kerja Administrasi Keuangan dan Audit : 1) memberikan informasi, data dan arsip yang dibutuhkan oleh auditor; 2) memberikan tanggapan terhadap hasil audit; 3) melakukan pengadministrasian atas pengeluaran operasional BPPN; 4) melakukan pembayaran kepada pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pemberesan; 5) melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam rangka pemberesan BPPN. (2) Masing-masing Kelompok Kerja dipimpin oleh seorang koordinator yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pemberesan. ( 3 ) Koordinator … (3) Koordinator Kelompok Kerja secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pemberesan.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 tentang PEMBENTUKAN TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11