Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang PANITIA N...

Pasal 1

Dalam Keputusan PRESIDEN ini, yang dimaksud dengan: 1. Benda berharga adalah benda yang mempunyai nilai sejarah, budaya, ekonomi dan lainnya. 2. Kapal yang tenggelam adalah kapal Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, Jepang, Cina dan kapal lain yang tenggelam di perairan INDONESIA, Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA dan Landas Kontinen INDONESIA sekurang-kurangnya selama 50 (lima puluh) tahun. 3. Pengangkatan adalah kegiatan yang meliputi penelitian, survei dan pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. 4. Pemanfaatan adalah kegiatan yang meliputi penjualan kepada pihak ketiga dan pemanfaatan lain untuk Pemerintah.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Panitia Nasional mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan kegiatan Departemen dan instansi lain yang berkaitan dengan pengangkatan, pengangkutan, dan pemanfaatan benda-benda berharga; b. menyiapkan peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga; c. menyiapkan pembentukan Badan Pengelola dalam rangka pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda berharga; d. memberikan rekomendasi mengenai izin pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda berharga kepada Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. menyelenggarakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian atas proses pengangkatan, pengangkutan, dan pemanfaatan benda-benda berharga.

Pasal 4

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Panitia Nasional menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan dan pengarahan terhadap pelaksanaan pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda berharga; b. penyusunan ketentuan dan persyaratan pelaksanaan pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda berharga; c. pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengangkatan, pengangkutan, dan pemanfaatan benda-benda berharga.

Pasal 5

Koreksi

(1) Susunan Panitia Nasional adalah sebagai berikut: 1. Ketua : Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan; 2. Wakil Ketua I : Menteri Pendidikan Nasional; 3. Wakil Ketua II : Kepala Staf Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut; 4. Sekretaris I merangkap Anggota sekaligus sebagai pelaksana harian : Direktur Jenderal Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan; 5. Sekretaris II merangkap Anggota : Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan Nasional; 6. Anggota : a. Sekretaris Jenderal Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan; b. Direktur Jenderal dari Departemen Pertahanan; c. Direktur Jenderal dari Departemen Dalam Negeri; d. Direktur Jenderal dari Departemen Luar Negeri; e. Direktur Jenderal dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan; f. Direktur Jenderal dari Departemen Keuangan; g. Direktur Jenderal dari Departemen Perhubungan; h. Direktur Jenderal dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan; i. Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut; j. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan; k. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I, Sekretariat Kabinet. (2) Rincian Susunan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan usulan dari pimpinan departemen atau instansi masing-masing.

Pasal 6

Koreksi

zin pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Keputusan PRESIDEN ini, dinyatakan tetap berlaku dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan PRESIDEN ini harus disesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan baru yang ditetapkan oleh Panitia Nasional berdasarkan Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 7

Koreksi

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Panitia Nasional dibebankan kepada anggaran Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Koreksi

Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan membentuk Tim Teknis dan menyusun ketentuan teknis sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 9

Koreksi

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Keputusan PRESIDEN Nomor 43 Tahun 1989 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Koreksi

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10