UU

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

UU Nomor 4 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. 2. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya. 3. Peserta Tapera yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara INDONESIA dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah INDONESIA paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan. 4. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional INDONESIA, dan anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA dengan membayar gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara INDONESIA yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan penghasilan. 7. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan. 8. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 9. Penghasilan adalah pendapatan bersih yang diterima oleh Pekerja Mandiri dari hasil usaha atau pekerjaan dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang dinilai dalam bentuk uang. 10. Simpanan adalah sejumlah uang yang dibayar secara periodik oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja. 11. Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Komite Tapera adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera. 12. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera. 13. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain; termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain; menyelesaikan transaksi efek; dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 14. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 15. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat termasuk dari BP Tapera dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan. 16. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. 17. Komisioner adalah organ BP Tapera yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 18. Deputi Komisioner adalah anggota Komisioner. 19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB V

PEMBINAAN PENGELOLAAN TAPERA

Article 52

Correction

(1) Pemerintah melaksanakan pembinaan pengelolaan Tapera. (2) Dalam rangka pembinaan pengelolaan Tapera, berdasarkan UNDANG-UNDANG ini dibentuk Komite Tapera.

Article 53

Correction

Komite Tapera bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Article 54

(1) Komite Tapera beranggotakan: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; d. Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; dan e. seorang dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman. (2) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Article 55

Masa jabatan anggota Komite Tapera yang berasal dari unsur profesional adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Article 56

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Komite Tapera menjalankan fungsi sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Article 57

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Komite Tapera bertugas untuk: a. merumuskan dan MENETAPKAN kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera; b. melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BP Tapera; dan c. menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada PRESIDEN.

Article 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Komite Tapera berwenang untuk: a. memberikan arahan, saran, nasihat, dan pertimbangan kepada BP Tapera; b. meminta laporan pengelolaan Tapera dari BP Tapera; c. menyeleksi dan mengusulkan pengangkatan serta pemberhentian Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera kepada PRESIDEN; d. mengesahkan rencana strategis lima tahunan BP Tapera; dan e. mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan BP Tapera.

Article 59

(1) Komite Tapera dibantu oleh unit administrasi yang menjalankan fungsi kesekretariatan. (2) Unit administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh BP Tapera.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Article 73

Correction

(1) Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dibentuk berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil tetap diakui keberadaannya sampai dengan 2 (dua) tahun sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan. (2) Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil melaksanakan pengalihan aset dan hak Peserta pegawai negeri sipil secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

Article 74

Correction

(1) Menteri selaku ketua harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit atas posisi laporan kinerja dan laporan keuangan penutup Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan. (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan audit atas posisi laporan kinerja dan laporan keuangan penutup Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun sejak ditunjuk Menteri.

Article 75

(1) PRESIDEN membentuk Komite Tapera paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan. (2) Komite Tapera menyeleksi dan mengusulkan Komisioner dan Deputi Komisioner kepada untuk ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak dibentuknya Komite Tapera.

Article 76

BP Tapera menunjuk Bank Kustodian, Manajer Investasi, dan Bank atau Perusahaan Pembiayaan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak BP Tapera mulai beroperasi.

Article 77

(1) Semua aset untuk dan atas nama Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dilikuidasi. (2) Hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pegawai negeri sipil aktif dan pegawai negeri sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia. (3) Pokok Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil milik pegawai negeri sipil aktif beserta hasil pemupukannya dialihkan kepada pegawai negeri sipil aktif peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagai saldo awal Peserta pegawai negeri sipil. (4) Hasil pemupukan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil milik pegawai negeri sipil yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia dikembalikan kepada pegawai negeri sipil peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya.

Article 78

Semua karyawan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dialihkan menjadi karyawan BP Tapera.

Article 79

(1) Menteri mengesahkan laporan keuangan penutup Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan mengesahkan laporan keuangan pembuka Dana Tapera. (3) Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dibubarkan setelah menyelesaikan pengalihan aset dan hak peserta pegawai negeri sipil dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

Article 80

BP Tapera mulai beroperasi penuh paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

BAB IV

BAB V

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 58

Article 59

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

Article 67

Article 68

BAB IX

Article 69

Article 70

Article 71

BAB X

Article 72

BAB XI

Article 73

Article 74

Article 75

Article 76

Article 77

Article 78

Article 79

Article 80

BAB XII

Article 81

Article 82