Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1953 tentang BANK TABUNGAN POS

UU Nomor 36 Tahun 1953

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 2

Tentang penguasaan. (1) Bank Tabungan Pos dikuasai oleh seorang direktur. (2) Kecuali sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 3, direktur mewakili Bank Tabungan Pos di dalam dan di luar hukum. Perwakilan ini mengandung hak substitusi. (3). Jikalau kepentingan Bank Tabungan Pos bertentangan dengan kepentingan direktur, maka bank itu diwakili oleh ketua Dewan Pengawas, tersebut dalam pasal 3. (4) Direktur dibantu oleh seorang direktur muda, yang bertugas pula untuk menggantikan direktur, jika ia berhalangan menjalankan pekerjaannya, di luar tempat kedudukannya atau jabatan itu terluang, kecuali dalam hal tersebut dalam ayat 3. (5). Apabila direktur dan direktur muda kedua-duanya berhalangan menjalankan pekerjaannya, di luar tempat kedudukannya atau kedua-dua jabatan itu terluang, maka Menteri, sesudah mendengar pendapat Dewan Pengawas, menunjuk pengganti sementara untuk menjalankan pekerjaan mereka itu. Keputusan ini diumumkan dalam Berita Negara. (6) Direktur bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan, akan tetapi dalam hal keuangan hanya kepada Dewan Pengawas, tersebut dalam pasal 3. (7). Persetujuan Dewan Pengawas atas neraca yang tiap-tiap tahun dimajukan oleh direktur, tentang penerimaan dan pengeluaran uang Bank ini, beserta penjelasan perhitungan yang bersangkutan berhubung dengan penguasaan dalam tahun yang baru lalu itu, membebaskan direktur dari tanggung jawabnya, demikian ini jika persetujuan itu ternyata dalam naskah-naskah tersebut. (8). Peraturan-peraturan jabatan untuk direktur dan direktur muda, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, sesudah didengar pendapat Dewan Pengawas. (9) Direktur dan semua pegawai-pegawai lainnya, yang bekerja pada Bank Tabungan Pos, berhubung dengan gaji, pensiun dan kedudukan hukum mereka selanjutnya, dianggap pegawai sipil dalam dinas Negeri dan dibayar dari Kas Negara.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 2

Article 10

Correction

Tentang Jaminan dan Pengaruh waktu. (1) Negara menjamin penabung-penabung sepenuhnya akan dapatnya kembali uang tabungan mereka dan pembayaran bunganya. (2) Jika penabung di Bank Tabungan Pos selama 30 tahun tidak memasukkan uang tabungan lagi, atau tidak meminta pembayaran kembali, baik dari uang modal, ataupun dari bunganya, juga tidak meminta supaya bunganya dibubuhkan dalam buku itu, maka uang itu dimasukkan ke dalam dana cadangan, yang dimaksud dalam Pasal 15. Paal 11. Tentang Pemberian Bunga. (1). Kepada penabung diberikan bunga atas uang tabungannya 2.64% setahun, jika uang ini berjumlah Rp. 5.000,- atau kurang. (2) Uang yang ditabung itu mendapat bunga, terhitung mulai hari pertama dalam bulan setelah penabung itu dilakukan. (3). Atas uang tabungan pada Bank Tabungan Pos yang penabungnya dalam masa 5 tahun tidak menambah atau meminta pembayaran kembali akan uang tabungan itu, ataupun minta dibubuhkannya bunga ke dalam buku tabungan, maka mulai tahun sesudah masa 5 tahun itu tidak diberikan bunga lagi. (4). Jika seorang penabung melakukan lagi salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai tersebut dalam ayat 3 itu, maka bunga itu dihitung pula, mulai dari tanggal 1 bulan berikutnya perbuatan itu dilakukan. (5). Bunga yang tiap-tiap tahun pada tanggal 31 Desember menjadi hak penabung, ditambahkan pada uang tabungannya dengan jalan mencatat jumlah bunga itu direkening courant, dimana saldo si penabung dibubuhkan dan demikian menghasilkan bunga lagi sejak hari pertama dalam tahun berikutnya. (6). Atas uang tabungan yang diminta kembali hanya diberikan bunga sampai penghabisan bulan sebelum pembayaran kembali itu terjadi, atau dianggap sebagai terjadi menurut penetapan yang dibuat atau yang kemudian akan dibuat oleh Menteri perhubungan. (7) Jumlah-jumlah yang kurang dari satu rupiah tiada menghasilkan bunga. (8). Untuk MENETAPKAN bunga, jumlah yang kurang dari satu sen tidak dihitung. (9) Untuk menghitung bunga, satu bulan dhitung 30 hari.

Article 13

Correction

Tentang memperbungakan Modal (1). Dengan Mengingat syarat, bahwa uang yang ditabung pada Bank Tabungan Pos sebanyak mungkin harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan kredit dalam negeri, dan selanjutnya dengan memperhatikan syarat-syarat, teristimewa untuk menyelamatkan terjaminnya penabungan, dan kalau perlu memudahkan pergunaan cepat, maka uang tabungan pada Bank Tabungan Pos yang tersedia itu diperbungakan: a. pada surat-surat utang yang menjadi beban Negara atau yang menjadi beban daerah- daerah otonoom yang mempunyai keuangan sendiri, yang langsung dan mutlak ditanggung pembayaran bunganya dan cicilannya oleh Negara; b. pada surat-surat utang, yang dikeluarkan oleh perseroan-perseroan, yang berdirinya menurut peraturan-peraturan hukum Republik INDONESIA, dan yang tugasnya tidak lain hanya meminjamkan uang kepada atau atas jaminan daerah-daerah otonoom yang mempunyai keuangan sendiri; c. pada surat-surat utang dari bank hypotheek - yang didirikan menurut peraturan hukum Republik INDONESIA, yang bekerja hanya dalam lingkungan Republik INDONESIA; d. pada surat-surat utang yang dikeluarkan dalam mata uang INDONESIA oleh perseroan- perseoran terbatas yang mempunyai atau mengusahakan jalan kereta api (spoor dan trem); e. pada surat-surat utang yang dikeluarkan dalam mata uang INDONESIA oleh perusahaan berguna untuk kepentingan umum, yang bekerja hanya dalam lingkungan Republik INDONESIA; f. pada deposito, yang boleh diambil dengan waktu pemberian tahu akan itu tidak lebih lama daripada setahun, pada bank-bank, yang bekerja di INDONESIA, dan jika bank- bank itu berkedudukan di luar INDONESIA, di sini mempunyai wakil yang sah; g. pada pinjaman selama tiga bulan atau kurang dengan jaminan gadai, terdiri dari fonds- fonds termaksud di atas, dan fonds yang sebagai demikian diterima baik oleh Bank INDONESIA; h. pada aksep-aksep lelang. Perbungaan kepada surat hutang, termaksud dalam ayat a, b, c, d dan e hanya boleh dilakukan, jikalau surat utang itu tercatat dengan resmi di pasar uang (beurs) di Jakarta, sedangkan perbungaan kepada surat utang termaksud dalam ayat b, d dan e, boleh dilakukan hanya sebagai tindakan luar biasa atas pertimbangan direktur, dan tiap-tiap kali sesudah didapat persetujuan Dewan Pengawas. Dalam arti perbungaan kepada surat-surat utang termaksud juga pengoperan pinjaman, baik segenapnya maupun sebagian saja. (2) Perbungaan, demikian juga penjualan surat berharga (effect) dan pemberitahuan akan penyelesaian penggadaian, dilakukan sesudah dirunding dengan, dan disetujui oleh Dewan Pengawas, dan surat berharga (waarden) kepunyaan Bank Tabungan Pos ataupun yang digadaikan kepadanya, dimasukkan ke dalam penitipan Bank INDONESIA. (3) Jikalau timbul keadaan istimewa mengenai fonds-fonds atau surat-surat berharga, yang merupakan perbungaan uang Bank Tabungan Pos, dan oleh karenanya perlu atau lebih baik mengganti fonds-fonds atau surat-surat berharga lain, yang tidak memenuhi syarat- syarat yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini, maka hal itu hanya boleh dilakukan sesudah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. (4). Tentang penggantian fonds atau surat berharga tersebut pada ayat 3 segera diberitahukan kepada Menteri Perhubungan.

Article 14

Correction

Tentang Pembelian Surat Utang untuk kepentingan Penabung. (1) Penabung dalam Bank Tabungan Pos, dapat dengan perantaraan Bank ini membeli surat utang yang menghasilkan bunga dan yang menjadi beban Negara atau daerah- daerah otonoom di INDONESIA. (2). Hak akan pembelian tersebut dalam ayat 1 itu, hanya dapat dilaksanakan, jika penabung pada permohonan membeli dimajukan, menurut pertimbangan Bank Tabungan Pos, mempunyai uang tabungan sedikit-dikitnya lima ratus rupiah lebih daripada yang diperlukan untuk pembelian surat utang ditambah dengan biaya komisi dan ongkos lain-lain, yang akan disebut lebih lanjut, sedang uang tabungan itu selama tiga bulan sebelum waktu tersebut, harus berjumlah paling sedikit tiga perempat harga nominaal surat utang yang dikehendakinya. (3) Kumpulan jumlah harga pembelian, biaya komisi dan ongkos-ongkos selanjutnya, dicatat dalam buku tabungan yang berkepentingan, sebagai pengeluaran pada tanggal pembelian itu terjadi, sedang surat utang yang telah dibeli, pada saat itu juga diterimakan kepada penyimpan dan penerimaan itu dianggap sebagai pembayaran kembali. (4) Penabung dalam Bank Tabungan Pos, selama ia masih tetap menjadi penabung, atas permintaan sendiri, boleh menitipkan terbuka pada Bank Tabungan Pos, surat utang, yang dibelinya dengan perantaraan bank itu, dengan membayar upah penitipan, komisi dan ongkos-ongkos selanjutnya. (5) Pengguntingan dan penunaian tanda-tanda bunga (coupon) dan penunaian surat-surat utang yang telah tiba waktu pembayarannya yang menurut ayat 4 dititipkan pada Bank Tabungan Pos, selama waktu penitipan, dilakukan oleh Bank Tabungan Pos, dengan memungut komisi dan ongkos-ongkos selanjutnya tersebut dibawah ini. (6). Pendapatan karena tanda-tanda bunga (coupon) dan surat utang yang telah dapat ditunaikan, setelah dikurangi dengan ongkos-ongkos yang masih harus dibayar karena komisi, upah penitipan dan lain-lain, oleh Bank Tabungan Pos ditulis sebagai tabungan biasa di dalam buku tabungan atas nama penabung. (7) Surat-surat utang yang menurut bunyi pasal ini dititpkan pada Bank Tabungan Pos, oleh Bank ini dititipkan lagi dengan erbuka pada Bank INDONESIA dengan membayar upah penitipan ang ditetapkan oleh Bank itu. Surat utang itu, jikalau diminta leh penabung diberikan lagi kepadanya atau kepada orang lain ang sengaja untuk itu ditunjuk olehnya dengan surat. Penyerahan kembali ini hanya dapat dilaksanakan, sesudah, enurut pertimbangan dan kepuasan Bank Tabungan Pos, ibayar kepada Bank itu jumlah yang harus dibayarnya karena omisi, upah penitipan dan ongkos lain-lain. (8). Penabung dalam Bank Tabungan Pos yang telah memergunakan kesempatan untuk menitipkan surat utang pada Tabungan Pos sebagai tersebut di atas, dapat meminta perantaraan Bank Tabungan Pos untuk menjual surat utang itu. (9) Pendapatan penjualan surat utang menurut ketentuan- ketentuan dalam pasal ini, sesudah dikurangi komisi dan lain- lain ongkos, oleh Bank Tabungan Pos ditulis sebagai tabungan biasa di dalam buku tabungan atas nama penabung. (10). Menteri Perhubungan menentukan peraturan tentang cara menjalankan perantaraan Bank Tabungan Pos tersebut dalam pasal ini, dan pula MENETAPKAN jumlah-jumlah komisi, upah penitipan dan ongkos-ongkos lain yang dapat diminta oleh Bank Tabungan kepada yang memperunakan kesempatan tersebut dalam pasal ini.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1953 tentang BANK TABUNGAN POS

Article 2

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 20

Article 21

Article 22

Article 6

Article 7

Article 13