Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PP Nomor 50 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB 4

Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, dan PPSPM

Article 16A

(1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi KPA, PPK, dan PPSPM. (2) Pembinaan dan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. standar kompetensi; dan b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. (3) Ketentuan mengenai standar kompetensi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 29

Article 67

Correction

(1) Berdasarkan tagihan kepada negara, PPK menerbitkan dan menandatangani SPP. (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti hak tagih kepada negara. (3) Bukti hak tagih kepada negara yang berupa bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus disahkan oleh PPK. (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPSPM untuk diuji. (5) Pengujian SPP yang dilakukan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. pemeriksaan secara rinci kelengkapan dokumen pendukung SPP; b. penelitian ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA; c. pemeriksaan kesesuaian keluaran antara yang tercantum dalam dokumen perjanjian dengan keluaran yang tercantum dalam DIPA; d. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, paling sedikit meliputi: 1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran; 2. nilai tagihan yang harus dibayar; dan 3. jadwal waktu pembayaran. e. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian; dan f. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan klasifikasi anggaran. (6) Pagu anggaran dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan jumlah pagu anggaran dikurangi dengan: a. jumlah dana yang telah direalisasikan; b. jumlah dana yang telah dibuatkan perjanjian untuk aktivitas di luar pencairan dana; dan c. Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. (7) PPSPM menerbitkan SPM atas SPP yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (8) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilengkapi: a. pernyataan kebenaran perhitungan dan tagihan; dan/atau b. data perjanjian. (9) KPA menyampaikan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Kuasa BUN. (10) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi persyaratan PPSPM wajib menolak menerbitkan SPM. (11) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian SPM diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 10. Ketentuan Bagian Kelima BAB V diubah, ditambahkan 2 (dua) paragraf, yakni Paragraf 1 dan Paragraf 2, diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, dan Pasal 76C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BAB 4

Article 16A

Article 29

BAB 4

Article 16A

Article 29

Article 30

Article 31

Article 38

Article 59

Article 66

Article 67

BAB Kelima

Article 75

Article 76

BAB 1

Article 75

Article 76

Article 76A

Article 76B

Article 76C

Article 80

Article 99

Article 105

Article 124

Article 131

Article 135

Article 137

Article 162

Article 163

Article II

BAB 2

Article 76A

Article 76B

Article 76C

Article 80

Article 99

Article 105

Article 124

Article 131

Article 135

Article 137

Article 162

Article 163

Article II