PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, Dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

PERPRES Nomor 12 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG.

Article 2

BAB II

PENGHASILAN DAN HAK LAINNYA

Article 3

Correction

Pimpinan LPSK berhak memperoleh penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan.

Article 4

Correction

(1) Pimpinan LPSK diberikan penghasilan setiap bulan. (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. gaji; dan b. tunjangan jabatan. (3) Besarnya gaji pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut: a. Ketua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); b. Wakil ketua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (4) Besarnya tunjangan jabatan pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut: a. Ketua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); b. Wakil ketua sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Article 5

(1) Pimpinan LPSK diberikan hak lainnya berupa: a. tunjangan perumahan; b. tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa; c. uang penghargaan; d. fasilitas transportasi; e. keprotokolan; dan f. perlindungan hukum. (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut: a. Ketua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. Wakil Ketua sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). (3) Besaran tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (4) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pimpinan LPSK juga diberikan fasilitas perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat setingkat Eselon I.a.

Article 6

(1) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pimpinan LPSK yang berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. masa tugas berakhir; atau c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus. (2) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada pimpinan LPSK yang diberhentikan dan diangkat oleh PRESIDEN untuk menduduki jabatan lain. (3) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 6 (enam) kali dari penghasilan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (4) Besaran uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini.

Article 7

Pajak yang ditimbulkan atas penghasilan Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Article 8

(1) Dalam hal Pimpinan LPSK berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional INDONESIA, atau Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, penerimaan gaji diperhitungkan sebagai penghasilan Pimpinan LPSK. (2) Dalam hal Pimpinan LPSK berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional INDONESIA, atau Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang telah pensiun, penerimaan pensiun tidak diperhitungkan sebagai penghasilan Pimpinan LPSK.

Article 9

(1) Pimpinan LPSK memperoleh hak keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dalam acara kenegaraan dan acara resmi. (2) Hak keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 10

(1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pimpinan LPSK yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta atas perintah kedinasan. (2) Perlindungan hukum diberikan dan/atau dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani bidang hukum di lingkungan LPSK. (3) Perlindungan hukum diberikan dalam bentuk: a. konsultasi hukum; b. pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau c. beracara di persidangan.

Article 11

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota LPSK yang mendapatkan honorarium berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 69 Tahun 2012 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maka penghasilan sesuai PERATURAN PEMERINTAH ini dibayarkan selisih antara penghasilan sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH ini dan honorarium sesuai dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 69 Tahun 2012 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada jabatannya terhitung sejak UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diundangkan.

Article 12

Penghasilan dan hak lainnya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Keputusan PRESIDEN mengenai pemberhentian Anggota LPSK ditetapkan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, Dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB III

Article 13

Article 14

Article 15

BAB IV

Article 16

Article 17

Article 18