PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2008 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB DEPUTI GUBERNUR PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERPRES Nomor 55 Tahun 2008

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB

Article 2

Correction

Deputi berkedudukan di bawah Gubernur.

Article 3

Correction

(1) Deputi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Tugas Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tugas, fungsi, dan kewenangan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Article 4

Deputi terdiri dari : a. Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; b. Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan permukiman; c. Deputi Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi; d. Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata.

Article 5

(1) Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta di bidang tata ruang dan lingkungan hidup. (2) Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta di bidang pengendalian kependudukan dan permukiman. (3) Deputi Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta di bidang industri, perdagangan dan transportasi. (4) Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta di bidang budaya dan pariwisata. (5) Gubernur dapat memberikan tugas tambahan kepada Deputi, selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Article 6

(1) Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur di bidang tata ruang dan lingkungan hidup; b. koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan lingkungan hidup. (2) Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur di bidang pengendalian kependudukan dan permukiman; b. koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas di bidang pengendalian kependudukan dan permukiman. (3) Deputi Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), menyelenggarakan fungsi: a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur di bidang industri, perdagangan dan transportasi; b. koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas di bidang industri, perdagangan dan transportasi. (4) Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), menyelenggarakan fungsi: a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur di bidang budaya dan pariwisata; b. koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas di bidang budaya dan pariwisata.

Article 7

Deputi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur.

Article 8

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, Deputi difasilitasi oleh Sekretariat Deerah Provinsi DKI Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2008 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB DEPUTI GUBERNUR PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

BAB Keempat

Article 7

BAB Kelima

Article 8

BAB III

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB VI

Article 17

BAB VII

Article 18

BAB VIII

Article 19