PERPPU

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NAGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

PERPPU Nomor 2 Tahun 2007

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PERBANKAN

Article 16

Correction

(1) Bank dapat mengeluarkan bukti kepemilikan atas simpanan yang hilang atau musnah akibat bencana gempa bumi dan tsunami sesuai pencatatan yang ada pada bank berdasarkan permintaan dari nasabah atau ahli waris/wali nasabah setelah bank meyakini kebenaran identitas nasabah atau ahli waris/wali nasabah. (2) Keyakinan atas kebenaran identitas nasabah atau ahli waris/wali nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan cara: a. meminta nasabah atau ahli waris/wali nasabah mengisi formulir identifikasi nasabah bank; dan b. meminta bukti keterangan ahli waris/wali nasabah yang dikeluarkan oleh pengadilan apabila yang mengajukan adalah ahli waris/wali nasabah. (3) Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula untuk penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah atau ahli . . . ahli waris/wali nasabah yang tidak didukung dengan dokumen yang lengkap. (4) Dalam hal catatan mengenai simpanan nasabah di bank musnah dan nasabah atau ahli waris/wali nasabah dapat menunjukkan bukti simpanannya di bank, maka bank melakukan pencatatan setelah bank meyakini kebenaran atau keaslian bukti simpanan tersebut.

Article 17

Dalam melayani penarikan dana nasabah yang tidak didukung dengan dokumen yang lengkap, bank tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Article 18

(1) Dalam hal terdapat simpanan dana nasabah di bank yang tidak diketahui lagi keberadaan pemilik atau ahli waris/wali nasabah, bank menyerahkan simpanan nasabah tersebut kepada Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan. (2) Penyerahan simpanan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bank melalui langkah- langkah sebagai berikut: a. melakukan penelitian terhadap rekening simpanan yang diduga tidak ada lagi pemilik atau ahli waris/wali nasabah; b. mengumumkan nama dan alamat nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya . . . berlakunya PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini; dan c. mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan yang berwenang mengenai penyerahan simpanan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 19

Pengumuman mengenai nama dan alamat nasabah penyimpan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan bank.

Article 20

(1) Penyerahan simpanan yang dianggap tidak ada nasabah penyimpan atau ahli waris/wali nasabah kepada Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan tidak menyebabkan hak tagih atas simpanan nasabah tersebut menjadi hapus. (2) Bank dibebaskan dari tuntutan hukum atas penyerahan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Article 21

Bank yang gedung kantornya mengalami kerusakan sehingga untuk sementara tidak dapat digunakan, pengurus bank dapat memindahkan lokasi kegiatan operasionalnya ke tempat yang lebih aman dalam satu wilayah kota/kabupaten dan melaporkan kepindahan tersebut kepada Bank INDONESIA. Pasal 22 . . .

Article 22

(1) Keputusan mengenai hak tanggungan dan utang terhadap tanah yang telah dinyatakan musnah diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank pemberi kredit. (2) Hak tanggungan yang dokumennya hilang tetapi sudah terdaftar, bank mengajukan dokumen pengganti untuk hak atas tanah dan hak tanggungannya.

Article 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian berbagai permasalahan perbankan pasca bencana gempa bumi dan tsunami diatur dengan Peraturan Bank INDONESIA

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NAGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

BAB IV

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB V

BAB VI

Article 33

BAB VII

Article 34

BAB VIII

Article 35