PERPPU

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

PERPPU Nomor 2 Tahun 1998

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB IV

BENTUK-BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Article 8

(1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan dengan: a. unjuk rasa; b. demonstrasi; c. pawai; dan atau d. rapat umum; e. pemaparan melalui media massa baik cetak maupun elektronik; (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh dilaksanakan: a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital; b. pada hari besar nasional; dan atau c. pada malam hari. (3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Pasal 9 …

Article 9

(1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggungjawab kelompok. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua pulluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlukan dalam kegiatan keagamaan atau kegiatan ilmiah di dalam kampus.

Article 10

(1) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memuat: a. maksud dan tujuan; b. tempat, lokasi, dan rute; c. waktu dan lama; d. bentuk; e. penanggungjawab; f. nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan; g. alat ... g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau h. jumlah peserta. (2) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h paling banyak 50 (lima puluh) orang.

Article 11

(1) Apabila peserta menyampaikan pendapat di muka umum melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pelaksanaannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Polri setempat. (2) Persetujuan tertulis dari Polri setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya diberikan 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah diterima surat pemberitahuan. (3) Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah diterbitkan persetujuan tertulis dari Polri setempat.

Article 12

(1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Polri wajib: a. berkoordinasi dengan pimpinan instansi atau lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat; dan b. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute. (2) Dalam ... (2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum Polri menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Article 13

Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh organisasi, kelompok, atau perorangan, wajib diberitahukan kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

Article 14

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila: a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10; dan atau b. para peserta melakukan tindakan melawan hukum, membahayakan jiwa, harta benda, serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Article 15

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB V …