PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERMEN Nomor 8 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Article 4

Correction

(1) Organisasi JDIH Kementerian terdiri atas: a. pusat JDIH Kementerian; dan b. anggota JDIH Kementerian. (2) JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota JDIHN.

Article 5

Correction

(1) Pusat JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berada pada biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum. (2) Pusat JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan pengelolaan JDIH Kementerian. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Kementerian menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, publikasi dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian; b. pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN; c. koordinasi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH Kementerian; d. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pusat JDIH Kementerian dengan Pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN; e. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada anggota JDIH Kementerian; f. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia anggota JDIH Kementerian; g. penyediaan sarana dan parasarana JDIH Kementerian; h. pengkajian, pengklasifikasian, dan pemutakhiran, serta menyebarluaskan dan mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Kementerian; dan j. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kemenpora kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dan Pusat JDIHN.

Article 6

(1) Anggota JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada pada sekretariat kedeputian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum. (2) Anggota JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja di lingkungan masing-masing kedeputian. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota JDIH Kementerian menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja masing-masing; b. pemanfaatan sistem Informasi Hukum JDIH Kementerian dalam melakukan pendokumentasian Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja masing-masing; c. penyediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di lingkungan unit kerja masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas anggota JDIH Kementerian; dan d. penyampaian laporan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum pada unit kerja masing-masing kepada pusat JDIH Kementerian.

Article 7

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pusat JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pusat JDIH Kementerian membentuk tim teknis JDIH Kementerian. (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. pusat JDIH Kementerian; b. anggota JDIH Kementerian; c. unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kehumasan di sekretariat Kementerian; dan d. unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengembangan teknologi informasi dan jaringan di sekretariat Kementerian. (3) Dalam hal diperlukan, tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kementerian/lembaga atau pihak lain terkait. (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

BAB III

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Article 8

Correction

(1) JDIH Kementerian memuat Dokumen Hukum yang terdiri atas: a. Peraturan Perundang-Undangan; dan b. produk hukum selain Peraturan Perundang- Undangan. (2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH pengganti UNDANG-UNDANG; c. PERATURAN PEMERINTAH; d. peraturan PRESIDEN; e. peraturan Menteri; dan f. Peraturan Perundang-undangan lainnya. (3) Produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. keputusan PRESIDEN; b. instruksi PRESIDEN; c. keputusan Menteri; d. instruksi Menteri; e. peraturan pimpinan jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian; f. nota kesepahaman/perjanjian kerja sama/letter of intent Kementerian; g. keputusan putusan pengadilan; h. yurisprudensi; i. monografi hukum; j. artikel majalah hukum; k. buku hukum; l. penelitian hukum; m. pengkajian hukum; n. naskah akademis, naskah urgensi, atau kajian teknis; o. berita hukum; p. dokumen advokasi hukum; q. surat edaran; r. rancangan Peraturan Perundang-undangan; dan s. produk hukum lainnya selain Peraturan Perundang- undangan. (4) Selain memuat Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH Kementerian memuat Informasi Hukum.

Article 9

(1) Pusat JDIH Kementerian membangun sistem Informasi Hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada laman jdih.kemenpora.go.id. (2) Laman jdih.kemenpora.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laman pusat JDIHN.

Article 10

(1) Dokumen Hukum yang termuat dalam sistem Informasi Hukum dikelola melalui metadata dan dapat diakses oleh masyarakat. (2) Sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Article 11

Setiap orang dapat mengakses serta mengunduh Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui laman jdih.kemenpora.go.id.

Article 12

(1) Kementerian melaksanakan peningkatan kompetensi dan kualitas pengelolaan JDIH Kementerian melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH Kementerian. (2) Sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pusat JDIH Kementerian. (3) Selain sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peningkatan kompetensi dan kualitas pengelolaan JDIH Kementerian dapat dilakukan melalui: a. rapat koordinasi; b. mengikuti atau menghadiri sosialisasi atau bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Pusat JDIHN; dan/atau c. kunjungan kerja.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

BAB V

Article 14

BAB VI

Article 15