Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
5. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Arsitektur SPBE Nasional adalah arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
8. Arsitektur SPBE Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
9. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
10. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
11. Peta Rencana SPBE Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
12. Proses Bisnis Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Proses Bisnis adalah hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
13. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
16. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
17. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
18. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
19. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat lain.
20. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan SPBE secara terpadu.
21. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk MENETAPKAN tingkat kesesuaian antara teknologi
informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/standar yang telah ditetapkan.
22. Koordinator SPBE adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
23. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disusun berdasarkan Arsitektur
SPBE Kementerian untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE di Kementerian.
(2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana.
(3) Pemantauan dan evaluasi Proses Bisnis dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana bersama dengan unit kerja terkait berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Proses Bisnis.
(4) Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat dilakukan rekayasa Proses Bisnis secara inovatif sesuai dengan perkembangan organisasi, untuk menghasilkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: