Peraturan Menteri Nomor m-hh-01-gr-01-04 Tahun 2010 tentang TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

PERMEN Nomor m-hh-01-gr-01-04 Tahun 2010

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Surat Keterangan Keimigrasian yang selanjutnya disebut Skim adalah dokumen keimigrasian yang memuat keterangan mengenai masa tinggal warga negara asing di wilayah Republik INDONESIA selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut sebagai salah satu persyaratan permohonan Kewarganegaraan baik melalui proses pewarganegaraan maupun menyampaikan pernyataan menjadi warga negara INDONESIA. 2. Lima tahun berturut-turut adalah jangka waktu keberadaan orang asing di wilayah Republik INDONESIA yang dihitung sejak memperoleh izin tinggal terbatas atau tetap sampai kurun waktu 5 (lima) tahun tidak pernah keluar wilayah Republik INDONESIA untuk tidak kembali. 3. Sepuluh tahun tidak berturut-turut adalah jangka waktu keberadaan orang asing di wilayah negara Republik INDONESIA yang dihitung sejak memperoleh Izin Tinggal Terbatas/Tetap sampai meninggalkan wilayah Republik INDONESIA untuk tidak kembali yang dilakukan berulang kali hingga mencapai keseluruhan masa waktu izin tinggalnya 10 (sepuluh) tahun. 4. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik INDONESIA melalui permohonan. 5. Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara INDONESIA adalah upaya memperoleh kewarganegaraan Republik INDONESIA dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara INDONESIA.

Pasal 2

(1) Skim diberikan kepada orang asing untuk proses permohonan kewarganegaraan Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (2) Proses permohonan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pewarganegaraan; dan b. menyampaikan pernyataan menjadi warga negara INDONESIA.

Pasal 3

(1) Skim untuk proses pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada orang asing jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengisi formulir yang ditentukan; b. menunjukan asli dan melampirkan fotokopi: 1. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; dan 2. izin tinggal tetap yang sah dan masih berlaku. c. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik INDONESIA untuk jangka waktu: 1. paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut; atau 2. paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. d. tidak terdapat dalam daftar pencegahan; e. membayar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pas foto terbaru berlatar warna merah berukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan h. surat kuasa bermaterai jika pengajuan permohonan dikuasakan. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi: a. tenaga kerja asing atau pimpinan tertinggi perusahaan harus melampirkan: 1) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 2) akta pendirian perusahaan; dan 3) Tanda Daftar Perusahaan. b. penanam modal harus melampirkan surat keterangan terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Surat Izin Usaha Tetap; c. rohaniwan harus melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Agama.

Pasal 4

(1) Skim untuk proses menyampaikan pernyataan menjadi warga negara INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara INDONESIA jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengisi formulir yang ditentukan; b. menunjukan asli dan melampirkan fotokopi: 1. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; 2. izin tinggal terbatas/izin tinggal tetap yang sah dan masih berlaku; dan 3. kutipan akta perkawinan/buku nikah yang sah dan keterangan masih dalam ikatan perkawinan dari lembaga yang berwenang. c. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik INDONESIA untuk jangka waktu: 1. paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut; atau 2. paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. d. tidak terdapat dalam daftar pencegahan; e. membayar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pas foto terbaru berlatar warna merah berukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat ) lembar; dan g. surat kuasa bermaterai jika penyampaian permohonan dikuasakan. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri wajib melampirkan surat tanda pelaporan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Skim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan atas dasar permohonan. (2) Permohonan Skim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. (3) Permohonan Skim dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

(1) Kepala Kantor Imigrasi memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan Skim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Skim diterima. (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak terpenuhi, Kepala Kantor Imigrasi harus menolak permohonan Skim dengan menerbitkan surat penolakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Skim diterima.

Pasal 7

(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 telah lengkap, Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permohonan Skim kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Kepala Divisi Keimigrasian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Skim. (2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Kepala Divisi Keimigrasian meneruskan permohonan Skim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Skim dari Kepala Kantor Imigrasi. (3) Direktur Jenderal Imigrasi memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Skim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Skim dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Kepala Divisi Keimigrasian. (4) Persetujuan atau penolakan permohonan Skim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Kepala Divisi Keimigrasian.

Pasal 8

(1) Dalam hal permohonan Skim disetujui Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan Skim dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah keputusan persetujuan. (2) Dalam hal permohonan Skim ditolak oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan surat penolakan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 9

(1) Proses penyelesaian permohonan Skim dilakukan secara elektronik. (2) Dalam hal Kantor Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik, proses penyelesaian permohonan Skim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

Pasal 10

Skim dinyatakan gugur dan tidak berlaku jika: a. tidak memperpanjang izin tinggal; b. meninggalkan wilayah INDONESIA dan kembali melampaui batas waktu izin masuk kembali; c. atas kemauan sendiri meninggalkan wilayah INDONESIA dan tidak kembali; d. mendapatkan keputusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap bagi: 1. warga negara asing yang sedang menyampaikan pernyataan menjadi warga negara INDONESIA; atau 2. warga negara asing yang sedang mengajukan pewarganegaraan yang status Izin Tinggal Tetapnya diperoleh karena penyatuan keluarga. e. mendapatkan keputusan pencegahan dan penangkalan; f. dikenakan tindakan keimigrasian; atau g. meninggal dunia.

Pasal 11

(1) Bentuk dan format serta spesifikasi teknis lembar dokumen Skim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (2) Bentuk dan format surat Penolakan permohonan Skim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 404 Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : Tanggal : 1. BENTUK DAN FORMAT SKIM MASA TINGGAL 5 (LIMA) TAHUN BERTURUT- TURUT: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH ... KANTOR IMIGRASI ... SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN Nomor 2F11JE0000-J (Pasal 9), atau: Nomor 2F12JE0000-J (Pasal 19) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor ... tanggal ..., dengan ini menerangkan bahwa: Nama : Tempat, tanggal lahir : Niora : Status Sipil : (pilih salah satu dalam sistem) Kewarganegaraan : Pekerjaan : Paspor : Dokumen Keimigrasian : (diisi dalam sistem: jenis, nomor, kanim yang menerbitkan, tanggal pengeluaran, tanggal habis berlaku) Alamat tempat tinggal : sudah bertempat tinggal di wilayah Republik INDONESIA selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Demikian Surat Keterangan Keimigrasian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagai persyaratan memenuhi ketentuan Pasal 9 atau Pasal 19 UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik INDONESIA. …, ... KEPALA KANTOR, NIP. … 2. BENTUK DAN FORMAT SKIM MASA TINGGAL 10 (SEPULUH) TAHUN TIDAK BERTURUT-TURUT: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH ... KANTOR IMIGRASI ... SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN Nomor 2F11JE0000-J (Pasal 9), atau: Nomor 2F12JE0000-J (Pasal 19) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor ... tanggal ..., dengan ini menerangkan bahwa: Nama : Tempat, tanggal lahir : Niora : Status Sipil : (pilih salah satu dalam sistem) Kewarganegaraan : Pekerjaan : Paspor : Dokumen Keimigrasian : (diisi dalam sistem: jenis, nomor, kanim yang menerbitkan, tanggal pengeluaran, tanggal habis berlaku) Alamat tempat tinggal : sudah bertempat tinggal di wilayah Republik INDONESIA selama 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. Demikian Surat Keterangan Keimigrasian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagai persyaratan memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 atau Pasal 19 tentang Kewarganegaraan Republik INDONESIA. …, ... KEPALA KANTOR, NIP. … 3. SPESIFIKASI TEKNIS LEMBAR DOKUMEN SKIM a. Font teks : Tahoma, dengan ukuran 11,5 - 12; b. Warna font : hitam; c. Warna dasar kertas : cream colored (krem) ; d. Pinggir ke 4 (empat) sisi dokumen : border berupa garis tebal warna biru tua; e. Ukuran kertas dokumen : A4 (kuarto); f. Bagian tengah dokumen : Watermark Image logo IMIGRASI; g. Nomor Seri Blangko : pojok kanan atas lembar dokumen; h. Penulisan Kode : SK (kode skim) + 1 digit huruf (kode ratusan ribu) + 7 digit angka, contoh: SK A 1234567; i. Catatan pada lembar halaman belakang: “Untuk menjadikan perhatian: Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor … Tahun … bahwa Skim dinyatakan gugur dan tidak berlaku dalam hal: a. tidak memperpanjang izin tinggal; b. meninggalkan wilayah INDONESIA dan kembali melampaui batas waktu izin masuk kembali; c. atas kemauan sendiri meninggalkan wilayah INDONESIA dan tidak kembali; d. mendapatkan keputusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap bagi: 1. warga negara asing yang sedang menyampaikan pernyataan menjadi warga negara INDONESIA; atau 2. warga negara asing yang sedang mengajukan pewarganegaraan yang status Izin Tinggal Tetapnya diperoleh karena penyatuan keluarga. e. mendapatkan keputusan pencegahan dan penangkalan; f. dikenakan tindakan keimigrasian; atau g. meninggal dunia. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR Lampiran II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : Tanggal : BENTUK DAN FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA *) KANTOR WILAYAH ... KANTOR IMIGRASI … Jalan xxxxxxxxx No. ..., Kota … Telepon ... Faksimili ... Nomor : …, ... Lampiran : Perihal : Penolakan Permohonan Skim Yth, ... di ... Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Keimigrasian (Skim) tanggal …, dari warga negara asing: Nama : Tempat , tanggal lahir : Status Sipil : Kawin/Tidak Kawin**) Kewarganegaraan : Pekerjaan : Paspor : Dokumen Keimigrasian : diterbitkan pada Kantor Imigrasi ... yang berlaku s/d tanggal ... Alamat tempat tinggal : dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ... Tahun ... ***), permohonan Saudara tidak dikabulkan dengan alasan: ****) a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 3/Pasal 4; atau b. tidak mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi. Demikian surat penolakan Skim ini disampaikan, untuk menjadikan maklum. Kepala Kantor, ... NIP... Tembusan disampaikan Kepada Yth.: *) 1. Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian; 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM... u.p. Kepala Divisi Keimigrasian. Catatan: - format menggunakan jenis huruf Tahoma ukuran 12, kecuali kop surat *) menggunakan ukuran 8, dan tembusan menggunakan ukuran 10; - tanda “titik-titik” atau format “kosong” diisi sesuai kebutuhan; - tanda: **) pilih salah satu; ***) isi nomor dan tahun peraturan; ****) isi sesuai alasan penolakan permohonan Skim. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR