PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 132 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

PERMEN Nomor 132 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB Kedua

Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A

Article 6

Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A terdiri atas: a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; b. Seksi Pengawakan; c. Seksi Pengelolaan Kapal dan Sarana Pendukung; d. Seksi Telekomunikasi dan Penginderaan; e. Seksi Kelaiklautan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 7

(1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan risiko, penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan akuntabilitas, dan komunikasi publik, pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, dan perbekalan, pemeliharaan dan perawatan senjata api, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin. (2) Seksi Pengawakan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan penyiapan pembinaan atas kesiapan dan kelengkapan awak kapal, pengelolaan olah gerak, pengaturan penempatan kapal dan petugas jaga kapal saat tidak berlayar serta penyiapan dan pengoperasian senjata api. (3) Seksi Pengelolaan Kapal dan Sarana Pendukung mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan atas bangunan kapal, permesinan, propulsi, kelistrikan, urusan dok, serta pemasangan dan perawatan boya-boya, rambu- rambu navigasi, dan sarana pendukung kapal lainnya, (4) Seksi Telekomunikasi dan Penginderaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, pengoperasian, dan perbaikan atas peralatan radio kapal, stasiun radio, peralatan navigasi, peralatan radar kapal, sistem telekomunikasi dan penginderaan lainnya berikut komponen penunjangnya serta pemantauan hubungan radio. (5) Seksi Kelaiklautan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas kelengkapan peralatan kapal, peralatan keselamatan, dan kebutuhan pelayaran, serta pengelolaan dan penilikan atas kelaiklautan kapal beserta administrasi dokumen terkait.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Article 10

(1) Pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (3) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat struktural eselon III, atau pejabat pengawas atau pejabat struktural eselon IV yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri. (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (6) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: a. ketua tim; dan b. anggota tim. (7) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat berasal dari pejabat fungsional atau pejabat struktural yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. (8) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. (9) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berasal dari pejabat fungsional, pejabat struktural, atau pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. (10) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 11

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI

TATA KERJA

Article 13

(1) Setiap unsur di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (2) Setiap unsur di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

(1) Setiap unsur di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Article 15

Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur yang membidangi penindakan dan penyidikan pada Direktorat Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Article 16

Setiap unsur di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

Article 17

Setiap unsur di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan serta dengan instansi lain di luar Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas masing-masing.

Article 18

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 19

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Article 20

Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya: a. secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur yang membidangi kepatuhan internal pada Direktorat Jenderal; dan b. secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

Article 21

(1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) berhak meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi atau pejabat terkait di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. (2) Unit organisasi atau pejabat yang terkait harus memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.

Article 22

(1) Perubahan atas tugas, fungsi, nama, tipologi, susunan organisasi, dan tata kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (2) Perubahan atas pembina administrasi, wilayah operasi, dan Subpangkalan Sarana Operasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sepanjang tidak melakukan perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satuan kerja anggaran, ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan tertulis paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Direktur Jenderal ditetapkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI NAMA, TIPE, LOKASI, KANTOR PEMBINA ADMINISTRASI, WILAYAH OPERASI, DAN SUBPANGKALAN SARANA OPERASI PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI NO. NAMA TIPE LOKASI PEMBINA ADMINISTRASI WILAYAH OPERASI SUBPANGKALAN SARANA OPERASI 1 Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun A Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau 3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur 4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat 5. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Subpangkalan Sarana Operasi Batam 2 Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Lhokseumawe B Lhokseumawe, Aceh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara Subpangkalan Sarana Operasi Belawan NO. NAMA TIPE LOKASI PEMBINA ADMINISTRASI WILAYAH OPERASI SUBPANGKALAN SARANA OPERASI 3 Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Priok B Tanjung Priok, Jakarta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten 3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta 4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat 5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 6. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok - 4 Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Pantoloan B Palu, Sulawesi Tengah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan 3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara 4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan Subpangkalan Sarana Operasi Tarakan NO. NAMA TIPE LOKASI PEMBINA ADMINISTRASI WILAYAH OPERASI SUBPANGKALAN SARANA OPERASI 5 Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Sorong B Sorong, Papua Barat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua - 6 Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Kupang B Kupang, Nusa Tenggara Timur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II 3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur - MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI A. BAGAN ORGANISASI PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A B. BAGAN ORGANISASI PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE B MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI