PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan

PERMEN Nomor 2 Tahun 2026

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. 2. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 3. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 4. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. 5. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD. 6. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIG Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan, serta berdayaguna. 7. Jaringan Informasi Geospasial Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut JIG Kementerian adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna lingkup Kementerian. 8. Pengguna IGT adalah instansi pemerintah, badan hukum, dan setiap orang yang menggunakan IGT. 9. Infrastruktur Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disebut Infrastruktur IGT adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar Penyelenggaraan IGT. 10. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG. 11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 13. Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. 14. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan. 15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang pemantapan kawasan hutan.

BAB III

PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KEHUTANAN

Article 4

Correction

(1) Penyelenggara IGT kehutanan terdiri atas: a. produsen DG; dan b. walidata Geospasial. (2) Produsen DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian yang menghasilkan IGT kehutanan. (3) Produsen DG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (4) Walidata Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Article 5

(1) Produsen DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemutakhiran DG dan IGT kehutanan beserta Metadata sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing; b. melakukan kontrol kualitas DG dan IGT kehutanan sesuai dengan standar DG; c. menyampaikan DG dan IGT kehutanan beserta Metadata kepada walidata Geospasial melalui akses JIG Kementerian; d. menyampaikan kondisi DG dan IGT kehutanan kepada walidata Geospasial; dan e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, serta menyampaikan hasilnya kepada walidata Geospasial. (2) Akses JIG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa akses produsen DG untuk: a. melihat, mengubah, dan mengunggah IGT kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya; dan b. melihat dan mengunduh semua IGT kehutanan.

Article 6

(1) Walidata Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas: a. melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, dan pengamanan IGT kehutanan; b. melaksanakan penjaminan kualitas IGT kehutanan terhadap kontrol kualitas dari produsen DG. c. melakukan penyebarluasan IGT kehutanan yang diselenggarakan melalui JIG Kementerian dan JIG Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melakukan pengelolaan Metadata IGT kehutanan; e. membangun dan memelihara JIG Kementerian; f. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses DG dan IGT kehutanan; g. melakukan koordinasi dengan produsen DG dan UPT dalam pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, penjaminan kualitas, dan penyebarluasan IGT kehutanan; h. mengatur akses basis DG melalui JIG Kementerian yang dilakukan oleh produsen DG, UPT, dan Pengguna IGT; i. melakukan pemantauan berkala terhadap IGT kehutanan pada JIG Kementerian; j. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan IGT kehutanan; k. melakukan koordinasi terhadap akses IGT kehutanan dalam rangka satu data INDONESIA lingkup Kementerian; dan l. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Dalam pelaksanaan tugas penyebarluasan IGT kehutanan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, walidata Geospasial dapat dibantu oleh UPT.

BAB IV

INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KEHUTANAN

Article 7

Correction

Infrastruktur IGT kehutanan terdiri atas: a. kebijakan; b. kelembagaan; c. teknologi; d. standar; dan e. sumber daya manusia.

Article 8

Correction

(1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan oleh Menteri dan mengacu pada: a. rencana induk penyelenggaraan IG nasional; dan b. rencana aksi penyelenggaraan IGT kehutanan. (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi Geospasial.

Article 9

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk mendukung penyelenggaraan IGT kehutanan melalui JIG Kementerian. (2) Penyelenggaraan IGT kehutanan melalui JIG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. penyelenggara IGT kehutanan; dan b. tim pelaksana JIG Kementerian.

Article 10

(1) Tim Pelaksana JIG Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan pelaksana JIG Kementerian dari unsur produsen DG dan walidata Geospasial. (2) Tim Pelaksana JIG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi penyelenggaraan IGT kehutanan melalui JIG Kementerian. (3) Tim Pelaksana JIG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Article 11

(1) Untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar penyelenggara IGT kehutanan dapat dibentuk forum satu data Geospasial Kementerian. (2) Forum satu data Geospasial Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh walidata Geospasial. (3) Forum satu data Geospasial Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari forum satu data Kementerian.

Article 12

(1) Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan IGT kehutanan. (2) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perangkat lunak; b. perangkat keras; dan/atau c. jaringan komputer. (3) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara IGT kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dikoordinasikan oleh walidata Geospasial. (4) Pengelolaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. identifikasi kebutuhan; b. pengadaan sistem operasi dan aplikasi umum berlisensi atau bersifat bebas terbuka, aplikasi khusus, serta perangkat keras yang dapat diintegrasikan dengan perangkat lain; c. pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan komputer; dan d. pengembangan sesuai dengan kebutuhan.

Article 13

(1) Standar penyelenggaraan IGT kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas: a. standar nasional INDONESIA; dan b. standar DG. (2) Standar penyelenggaraan IGT kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh produsen DG dan walidata Geospasial sesuai tugas dan kewenangannya. (3) Dalam penyusunan standar penyelenggaraan IGT kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), produsen DG dan walidata Geospasial berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi Geospasial. (4) Standar penyelenggaraan IGT kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 14

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan jumlah yang memadai. (2) Kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang: a. kehutanan; b. kebumian; c. teknologi informasi; d. keamanan sistem; atau e. bidang lainnya sesuai kebutuhan. (3) Setiap penyelenggara IGT kehutanan melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (4) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui: a. pelatihan; dan/atau b. bimbingan teknis.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB V

BAB VI

Article 32

Article 33

BAB VII

Article 34

Article 35

BAB VIII

Article 36

BAB IX

Article 37

BAB X

Article 38

Article 39