PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor 18 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENYELENGGARAAN

Article 2

Correction

(1) PTSA menyelenggarakan Pelayanan Publik meliputi: a. pelayanan barang publik; b. pelayanan jasa publik; dan c. pelayanan administratif. (2) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengadaan dan penyaluran barang yang dilakukan Kementerian yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (3) Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyediaan jasa yang dilakukan oleh Kementerian yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (4) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan aministratif Kementerian yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Article 3

PTSA Kementerian terdiri atas: a. PTSA pusat; dan b. PTSA UPT.

Article 4

(1) PTSA pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memberikan Pelayanan Publik berupa Pelayanan administratif. (2) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penerbitan perizinan berusaha yang bersifat transaksional atau 1 (satu) kali penggunaan; dan b. konsultasi perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan pusat.

Article 5

(1) Susunan organisasi PTSA pusat terdiri atas: a. pembina; b. penanggung jawab; c. ketua Pelaksana; dan d. Pelaksana. (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Menteri. (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan. (4) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pimpinan tinggi pratama pada sekretariat jenderal yang membidangi layanan perizinan terpadu. (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perwakilan dari unit kerja eselon I yang menyelenggarakan pelayanan administratif. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Article 6

PTSA pusat bertempat di kantor pusat Kementerian.

Article 7

PTSA UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memberikan Pelayanan Publik berupa: a. pelayanan barang publik; b. pelayanan jasa publik; dan/atau c. pelayanan administratif, sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Article 8

(1) Susunan organisasi PTSA UPT terdiri dari: a. pimpinan Penyelenggara; dan b. Pelaksana. (2) Pimpinan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala UPT yang memiliki bangunan atau gedung sebagai tempat Pelayanan Publik. (3) Pimpinan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. mengoordinasikan pelaksanaan PTSA UPT; b. mengelola pengaduan dan informasi pelayanan; dan c. mengoordinasikan penyusunan standar pelayanan dan maklumat layanan PTSA UPT. (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perwakilan dari UPT yang menyelenggarakan Pelayanan Publik. (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk berdasarkan surat tugas oleh kepala UPT sesuai kewenangannya.

Article 9

(1) PTSA UPT dibentuk berdasarkan kriteria: a. memiliki prasarana dan sarana paling sedikit berupa: 1. bangunan atau gedung sebagai tempat Pelayanan; 2. tempat parkir; 3. ruang tunggu; 4. toilet; 5. ruangan konsultasi dan pengaduan; dan 6. fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. b. minimal 3 (tiga) UPT dari unit kerja eselon I berbeda; c. setiap UPT memiliki minimal 1 (satu) layanan; dan d. lokasi Pelayanan Publik dekat dengan Masyarakat. (2) PTSA UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan layanan dari kementerian dan/atau instansi lain berdasarkan kerja sama.

Article 10

(1) PTSA UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan oleh Menteri berdasarkan verifikasi terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) oleh unit kerja yang melaksanakan tugas layanan perizinan terpadu Kementerian. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Inspektorat Jenderal. (4) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama PTSA UPT; b. lokasi; dan c. pimpinan Penyelenggara.

Article 11

PTSA UPT bertempat di kantor UPT yang menyelenggarakan pelayanan terpadu.

BAB Ketiga

PTSA UPT

Article 7

Correction

PTSA UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memberikan Pelayanan Publik berupa: a. pelayanan barang publik; b. pelayanan jasa publik; dan/atau c. pelayanan administratif, sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Article 8

Correction

(1) Susunan organisasi PTSA UPT terdiri dari: a. pimpinan Penyelenggara; dan b. Pelaksana. (2) Pimpinan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala UPT yang memiliki bangunan atau gedung sebagai tempat Pelayanan Publik. (3) Pimpinan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. mengoordinasikan pelaksanaan PTSA UPT; b. mengelola pengaduan dan informasi pelayanan; dan c. mengoordinasikan penyusunan standar pelayanan dan maklumat layanan PTSA UPT. (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perwakilan dari UPT yang menyelenggarakan Pelayanan Publik. (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk berdasarkan surat tugas oleh kepala UPT sesuai kewenangannya.

Article 9

(1) PTSA UPT dibentuk berdasarkan kriteria: a. memiliki prasarana dan sarana paling sedikit berupa: 1. bangunan atau gedung sebagai tempat Pelayanan; 2. tempat parkir; 3. ruang tunggu; 4. toilet; 5. ruangan konsultasi dan pengaduan; dan 6. fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. b. minimal 3 (tiga) UPT dari unit kerja eselon I berbeda; c. setiap UPT memiliki minimal 1 (satu) layanan; dan d. lokasi Pelayanan Publik dekat dengan Masyarakat. (2) PTSA UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan layanan dari kementerian dan/atau instansi lain berdasarkan kerja sama.

Article 10

(1) PTSA UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan oleh Menteri berdasarkan verifikasi terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) oleh unit kerja yang melaksanakan tugas layanan perizinan terpadu Kementerian. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Inspektorat Jenderal. (4) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama PTSA UPT; b. lokasi; dan c. pimpinan Penyelenggara.

Article 11

PTSA UPT bertempat di kantor UPT yang menyelenggarakan pelayanan terpadu.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

BAB Kedua

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB III

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14