PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

PERDA Nomor 7 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Article 6

Gubernur merupakan PPKD dalam hal Kerugian Daerah yang dilakukan oleh ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Lainnya di Daerah.

Article 7

BAB VI

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Article 45

Correction

(1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar: a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4); b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); atau c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali. (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Daerah. (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan. (5) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak surat penagihan diterbitkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1702D842AC 1702D842AC (6) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dengan menandatanggani SKTJM, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang Daerah; b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM; dan c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. (7) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKP2KS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah SKP2KS diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang Daerah; b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran; dan c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K ditetapkan.

Article 46

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.

Article 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI

Article 48

Correction

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1702D842AC 1702D842AC

Article 49

Correction

(1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke Kas Daerah. (2) Kepala SKPKD menerbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K. (3) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K; c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah; d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K. (4) Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan. (5) Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Gubernur kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencabutan sita atas harta kekayaan.

Article 50

(1) Atas dasar Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, PPKD mengusulkan penghapusan: a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1702D842AC 1702D842AC (2) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 51

(1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Daerah. (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c. (4) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 52

Akuntansi dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Article 65

Correction

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 128), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 66

Correction

(1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini yang bersifat pengaturan, diatur dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur. (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1702D842AC 1702D842AC

Article 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat. LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (7-171/2023) Ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 September 2023 Pj. GUBERNUR JAWA BARAT, TTD. BEY TRIADI MACHMUDIN Diundangkan di Bandung pada tanggal 25 September 2023 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, TTD. SETIAWAN WANGSAATMAJA Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1702D842AC 1702D842AC

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

BAB I

BAB II

Article 6

Article 7

BAB I

BAB II

Article 6

Article 7

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

BAB V

Article 44

BAB VI

Article 45

Article 46

Article 47

BAB VII

Article 48

Article 49

Article 50

Article 51

Article 52

BAB VIII

Article 53

Article 54

BAB IX

Article 55

Article 56

BAB X

Article 57

Article 58

Article 59

BAB XI

Article 60

BAB XII

Article 61

BAB XIII

Article 62

Article 63

BAB XIV

Article 64

BAB XV

Article 65

Article 66

Article 67