PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIFPIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERDA Nomor 1 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB 5

Pakaian Dinas dan Atribut

Article 18

(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri atas: a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun; d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) e. pasang dalam1 (satu) tahun; dan f. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam1 (satu) tahun. (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan. (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Article 19

(1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD. (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah Negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (7) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

(1) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan dan/atau diubah status hukumnya. (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Article 21

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. (3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (4) Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Article 22

Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Article 23

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon. (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB 6

Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Tunjangan Perumahan

Article 19

(1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD. (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah Negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (7) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

(1) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan dan/atau diubah status hukumnya. (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Article 21

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. (3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (4) Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Article 22

Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Article 23

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon. (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Article 24

(1) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemakaian kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD. (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (5) Tata cara pengembalian kendaraan dinas jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 25

Kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan dan/atau diubah status hukumnya.

Article 26

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi. (2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Article 27

Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan.

Article 28

(1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku di Daerah Kota untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan. (3) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB 7

Kendaraan Dinas Jabatan dan Tunjangan Transportasi

Article 24

(1) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemakaian kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD. (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (5) Tata cara pengembalian kendaraan dinas jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 25

Kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan dan/atau diubah status hukumnya.

Article 26

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi. (2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Article 27

Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan.

Article 28

(1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku di Daerah Kota untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan. (3) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Article 29

(1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD. (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD. (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Article 31

(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD. (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. program; b. dana operasional Pimpinan DPRD; c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan e. belanja sekretariat fraksi. (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 32

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. penyelenggaraan rapat; b. kunjungan kerja; c. pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda; d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD; e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD; (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan kedalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 33

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari. (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali; 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari uang representasi Ketua DPRD; b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali; 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; dari uang representasi Wakil Ketua DPRD; (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut: a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Article 34

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar rekomendasi dari pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan. (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan. (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 35

(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 36

(1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran. (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas. (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.