PERDA

Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTATATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERDA Nomor 84 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang. 3. Bupati adalah Bupati Lumajang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang. 5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang. 6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Sekretariat DPRD. 7. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat DPRD. 8. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat DPRD. 9. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan adalah Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat DPRD. 10. Bagian Program dan Keuangan adalah Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD. 11. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran adalah Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran pada Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD. 12. Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan adalah Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan pada Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD. 13. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan adalah Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD. 14. Sub Bagian Perundang-undangan, Protokoler dan Publikasi adalah Sub Bagian Perundang-undangan, Protokoler dan Publikasi pada Bagian Persidangan dan Perundang- undangan Sekretariat DPRD. 15. Sub Bagian Persidangan dan Risalah adalah Sub Bagian Persidangan dan Risalah pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD. 16. Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan, dan Kerjasama adalah Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama Sekretariat DPRD. 17. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan adalah Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama Sekretariat DPRD. 18. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi adalah Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi pada Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama Sekretariat DPRD.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Article 4

Correction

(1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. pemberian fasilitasi dalam penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Article 5

(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD; b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD; c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD; d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD; e. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD; f. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD; g. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD; h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris DPRD; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Article 6

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas : a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD; b. melaksanakan kearsipan; c. menyusun administrasi kepegawaian; d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian; e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian; f. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai; g. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Umum; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum. (2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas : a. mengatur dan memelihara kebersihan kantor komplek Sekretariat DPRD; b. mengatur dan memelihara halaman dan taman di komplek Sekretariat DPRD; c. mengatur dan mengelola keamanan komplek Sekretariat DPRD; d. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan; e. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD; f. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan; g. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan; h. menyediakan, mengurus, menyimpan, dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; i. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD; j. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; k. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana, dan gedung; l. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD; m. menyediakan fasilitasi fraksi DPRD; n. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Umum; dan o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

Article 7

(1) Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan program/kegiatan dan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Program dan Keuangan, mempunyai fungsi: a. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD; b. pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD; c. pemverifikasian perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD; d. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD; e. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD; f. pelaksanaan verifikasi pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD; g. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD; h. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD; i. pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD; j. pengoordinasian dan pengevaluasian laporan keuangan Sekretariat DPRD; k. pelaksanaan evaluasi administrasi dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; l. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; m. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris DPRD; dan n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Article 8

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas : a. menyusun bahan perencanaan; b. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran perubahan, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran perubahan; c. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD; d. merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD; e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Program dan Keuangan; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan. (2) Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas : a. merencanakan melaksanakan verifikasi keuangan; b. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan; c. mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara dan pembantu Pejabat Pembuat Komitmen untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/Langsung; d. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga; e. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD; f. merencanakan penatausahaan keuangan; g. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan; h. mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan; i. melaksanakan dan memverifikasi pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD; j. menganalisis laporan keuangan; k. menganalisis laporan kinerja Sekretariat DPRD; l. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; m. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Program dan Keuangan; dan n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan.

Article 9

(1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan fasilitasi rapat-rapat DPRD, urusan keprotokolan, urusan publikasi kegiatan DPRD, penyediaan dokumen perundang- undangan dan referensi dalam rangka penyusunan Peraturan DPRD, Peraturan lainnya serta Keputusan DPRD dan Pimpinan DPRD. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan; b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah; c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif; d. verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan; e. pengumpulan bahan penyiapan draf Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif; f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan; g. penyusunan risalah rapat; h. pengoordinasian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; i. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar Inventarisasi Masalah; j. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat; k. penyelenggaraan hubungan masyarakat; l. penyelenggaraan publikasi; m. penyelenggaraan keprotokolan; n. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris DPRD; dan o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Article 10

(1) Sub Bagian Perundang-undangan, Protokoler dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas : a. melaksanakan kajian perundang-undangan; b. membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik; c. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan; d. membuat konsep bahan penyiapan draf Peraturan Daerah Inisiatif; e. merancang bahan pembahasan Peraturan Daerah; f. menyusun bahan Daftar Inventarisasi Masalah; g. menyusun bahan komunikasi dan publikasi; h. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD; i. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD; j. merencanakan kegiatan DPRD; k. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD; l. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang- undangan; dan m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan- undangan. (2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas : a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang; b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat; c. merancang dan menyiapkan materi/bahan rapat DPRD; d. memfasilitasi rapat-rapat DPRD; e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana Kerja DPRD; f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang- undangan; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan- undangan.

Article 11

(1) Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan fasilitasi penganggaran dan pengawasan, fasilitasi aspirasi penerimaan pengaduan masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan, dan Kerjasama, mempunyai fungsi : a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara perubahan; b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester; e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertangungjawaban Kepala Daerah; f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA; g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat; h. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan; i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD; j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran; k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan; l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah; n. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris DPRD; dan o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Article 12

(1) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas : a. merencanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan; b. menyusun bahan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. menyusun bahan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. menyusun bahan pembahasan laporan semester; e. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertangungjawaban kepala daerah; f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA; g. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan; h. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD; i. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran; j. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan; k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama; dan l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan kerjasama. (2) Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas : a. memfasilitasi reses DPRD; b. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat; c. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi; d. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD; e. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD; f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan kerjasama.

Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTATATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

BAB Keempat

Article 9

Article 10

BAB Kelima

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

BAB V

Article 14

BAB VI

Article 15

BAB VII

Article 16

BAB VIII

Article 17