PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2024 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

PERBAN Nomor 1 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Article 3

Correction

(1) Pusat JDIH BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertugas melakukan perumusan kebijakan dan pengelolaan JDIH BKKBN. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH BKKBN menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan, dan penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh BKKBN; b. pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman pusat JDIHN bersama dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang teknologi dan informasi; c. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pada anggota JDIH BKKBN; d. koordinasi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH BKKBN; e. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pusat JDIH BKKBN dengan pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN; f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH di lingkungan BKKBN; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan BKKBN; dan h. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH BKKBN kepada Sekretaris Utama BKKBN dan Pusat JDIHN.

Article 4

(1) Anggota JDIH BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai pendukung kelengkapan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang dibutuhkan pusat JDIH BKKBN. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH BKKBN menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, penyimpanan, pelestarian dan/atau pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya; dan b. sebagai operator penginput dan/atau penyampai soft file Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada pusat JDIH BKKBN.

Article 5

Pusat JDIH BKKBN dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKKBN.

Article 6

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pusat JDIH BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk tim teknis JDIH BKKBN. (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur: a. pusat JDIH BKKBN; b. unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang teknologi dan informasi; dan/atau c. seluruh unit kerja yang terkait dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan BKKBN. (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama BKKBN.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2024 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

BAB V

Article 9

BAB VI

Article 10

BAB VII

Article 11