PERBAN

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/14/PBI/2020 TENTANG OPERASI MONETER

PERBAN Nomor 13 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB 4

Pelunasan SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan SVBI

Article 45

(1) Bank INDONESIA melunasi SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan SVBI pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal. (2) Bank INDONESIA dapat melunasi SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan SVBI sebelum jatuh waktu. 18. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan SVBI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 19. Judul Paragraf 1 pada Bagian Kedua Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 47

(1) SBIS yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA menggunakan akad ju’alah. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan. (3) Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat SBIS jatuh waktu. (4) Dalam hal: a. peserta Standing Facilities Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian repo SBIS; b. peserta OPT Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa SBIS; dan/atau c. peserta Standing Facilities Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta Standing Facilities Syariah dengan agunan berupa SBIS, Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum SBIS jatuh waktu. (5) Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 21. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Article 49

(1) SukBI yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA menggunakan akad al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan memberikan imbalan atas SukBI yang diterbitkan. (3) Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat SukBI jatuh waktu. (4) Dalam hal: a. peserta OPT tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian repo SukBI; b. peserta Standing Facilities tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian repo SukBI; c. peserta OPT Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa SukBI; dan/atau d. peserta Standing Facilities Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta Standing Facilities Syariah dengan agunan berupa SukBI, Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum SukBI jatuh waktu. (5) Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 22. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 50A dan Pasal 50B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 50A

(1) SUVBI yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA menggunakan akad al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan memberikan imbalan atas SUVBI yang diterbitkan. (3) Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat SUVBI jatuh waktu. (4) Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Article 50B

SUVBI memiliki karakteristik: a. menggunakan underlying asset berupa sukuk global; b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu; c. diterbitkan dalam valuta asing; d. diterbitkan tanpa warkat; e. hanya dapat dibeli oleh BUS dan UUS di pasar perdana; f. dapat dipindahtangankan di pasar sekunder; dan g. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar sekunder. 23. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik SBIS, SukBI, dan SUVBI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 24. Judul Paragraf 2 pada Bagian Kedua Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB 1

SBIS, SukBI, dan SUVBI

Article 47

(1) SBIS yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA menggunakan akad ju’alah. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan. (3) Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat SBIS jatuh waktu. (4) Dalam hal: a. peserta Standing Facilities Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian repo SBIS; b. peserta OPT Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa SBIS; dan/atau c. peserta Standing Facilities Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta Standing Facilities Syariah dengan agunan berupa SBIS, Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum SBIS jatuh waktu. (5) Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 21. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Article 49

(1) SukBI yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA menggunakan akad al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan memberikan imbalan atas SukBI yang diterbitkan. (3) Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat SukBI jatuh waktu. (4) Dalam hal: a. peserta OPT tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian repo SukBI; b. peserta Standing Facilities tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian repo SukBI; c. peserta OPT Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa SukBI; dan/atau d. peserta Standing Facilities Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta Standing Facilities Syariah dengan agunan berupa SukBI, Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum SukBI jatuh waktu. (5) Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 22. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 50A dan Pasal 50B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 50A

(1) SUVBI yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA menggunakan akad al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan memberikan imbalan atas SUVBI yang diterbitkan. (3) Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat SUVBI jatuh waktu. (4) Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Article 50B

SUVBI memiliki karakteristik: a. menggunakan underlying asset berupa sukuk global; b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu; c. diterbitkan dalam valuta asing; d. diterbitkan tanpa warkat; e. hanya dapat dibeli oleh BUS dan UUS di pasar perdana; f. dapat dipindahtangankan di pasar sekunder; dan g. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar sekunder. 23. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik SBIS, SukBI, dan SUVBI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 24. Judul Paragraf 2 pada Bagian Kedua Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 52

(1) Bank INDONESIA menatausahakan SBIS, SukBI, dan SUVBI dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis di Bank INDONESIA. (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBIS, SukBI, dan SUVBI. (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBIS, SukBI, dan SUVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat. (4) Bank INDONESIA dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan SBIS, SukBI, dan SUVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBIS, SukBI, dan/atau SUVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA, dan/atau kegiatan usahanya dihentikan, Bank INDONESIA berwenang mencabut penunjukan yang telah ditetapkan. 26. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 53

Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN penatausahaan SBIS, SukBI, dan SUVBI dengan menggunakan sarana selain sistem penatausahaan secara elektronis di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1). 27. Judul Paragraf 4 pada Bagian Kedua Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB 2

Penatausahaan SBIS, SukBI, dan SUVBI

Article 52

(1) Bank INDONESIA menatausahakan SBIS, SukBI, dan SUVBI dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis di Bank INDONESIA. (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBIS, SukBI, dan SUVBI. (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBIS, SukBI, dan SUVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat. (4) Bank INDONESIA dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan SBIS, SukBI, dan SUVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBIS, SukBI, dan/atau SUVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA, dan/atau kegiatan usahanya dihentikan, Bank INDONESIA berwenang mencabut penunjukan yang telah ditetapkan. 26. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 53

Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN penatausahaan SBIS, SukBI, dan SUVBI dengan menggunakan sarana selain sistem penatausahaan secara elektronis di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1). 27. Judul Paragraf 4 pada Bagian Kedua Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 57

(1) Bank INDONESIA melunasi SBIS, SukBI, dan SUVBI pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal dan membayar imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Pasal 49 ayat (3), dan Pasal 50A ayat (3). (2) Bank INDONESIA dapat melunasi SBIS, SukBI, dan SUVBI sebelum jatuh waktu. 29. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan SBIS, SukBI, dan SUVBI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 30. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Article 72

(1) Peserta Operasi Moneter harus memiliki: a. rekening giro rupiah di Bank INDONESIA; dan b. rekening giro valuta asing di Bank INDONESIA, dalam hal peserta Operasi Moneter mengikuti transaksi OPT dalam valuta asing. (2) Peserta Operasi Moneter harus memiliki rekening surat berharga di Bank INDONESIA dan/atau di lembaga kustodian yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti kegiatan Operasi Moneter wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening giro rupiah di Bank INDONESIA dan/atau surat berharga yang cukup pada rekening surat berharga di Bank INDONESIA atau di lembaga kustodian, untuk penyelesaian kewajiban pada tanggal penyelesaian transaksi. (4) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti transaksi OPT dalam valuta asing wajib: a. menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah di Bank INDONESIA; b. menyediakan dana yang cukup di rekening setelmen dana di Bank INDONESIA; atau c. melakukan transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening Bank INDONESIA di bank koresponden, untuk penyelesaian transaksi. (5) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), transaksi Operasi Moneter yang bersangkutan dinyatakan batal. (6) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), transaksi OPT dalam valuta asing yang bersangkutan: a. dinyatakan batal, untuk transaksi penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing, SBBI Valas, SVBI, atau SUVBI; atau b. tetap harus diselesaikan untuk transaksi OPT di pasar valuta asing selain transaksi penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing, SBBI Valas, SVBI, atau SUVBI sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 31. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 76

Peserta OMK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) sehingga menyebabkan batalnya transaksi penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing, SBBI Valas, atau SVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) huruf a, dikenai sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar: 1. suku bunga efektif Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk transaksi dalam dolar Amerika Serikat; atau 2. suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk transaksi dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat. 32. Ketentuan ayat (1) Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 77

Article 78

Peserta OMS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) sehingga menyebabkan batalnya transaksi penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing atau SUVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) huruf a, dikenai sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar persentase tertentu dari nilai transaksi yang batal, yang diumumkan oleh Bank INDONESIA pada saat pengumuman rencana transaksi.

Article II

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2023 GUBERNUR BANK INDONESIA, ttd. PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I No.58/BI, 2023 KEUANGAN. BI. Operasi Moneter. Perubahan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 35/BI)

BAB 4

Pelunasan SBIS, SukBI, dan SUVBI

Article 57

(1) Bank INDONESIA melunasi SBIS, SukBI, dan SUVBI pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal dan membayar imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Pasal 49 ayat (3), dan Pasal 50A ayat (3). (2) Bank INDONESIA dapat melunasi SBIS, SukBI, dan SUVBI sebelum jatuh waktu. 29. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan SBIS, SukBI, dan SUVBI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 30. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Article 72

(1) Peserta Operasi Moneter harus memiliki: a. rekening giro rupiah di Bank INDONESIA; dan b. rekening giro valuta asing di Bank INDONESIA, dalam hal peserta Operasi Moneter mengikuti transaksi OPT dalam valuta asing. (2) Peserta Operasi Moneter harus memiliki rekening surat berharga di Bank INDONESIA dan/atau di lembaga kustodian yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti kegiatan Operasi Moneter wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening giro rupiah di Bank INDONESIA dan/atau surat berharga yang cukup pada rekening surat berharga di Bank INDONESIA atau di lembaga kustodian, untuk penyelesaian kewajiban pada tanggal penyelesaian transaksi. (4) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti transaksi OPT dalam valuta asing wajib: a. menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah di Bank INDONESIA; b. menyediakan dana yang cukup di rekening setelmen dana di Bank INDONESIA; atau c. melakukan transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening Bank INDONESIA di bank koresponden, untuk penyelesaian transaksi. (5) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), transaksi Operasi Moneter yang bersangkutan dinyatakan batal. (6) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), transaksi OPT dalam valuta asing yang bersangkutan: a. dinyatakan batal, untuk transaksi penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing, SBBI Valas, SVBI, atau SUVBI; atau b. tetap harus diselesaikan untuk transaksi OPT di pasar valuta asing selain transaksi penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing, SBBI Valas, SVBI, atau SUVBI sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 31. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 76

Peserta OMK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) sehingga menyebabkan batalnya transaksi penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing, SBBI Valas, atau SVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) huruf a, dikenai sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar: 1. suku bunga efektif Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk transaksi dalam dolar Amerika Serikat; atau 2. suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk transaksi dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat. 32. Ketentuan ayat (1) Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 77

Article 78

Peserta OMS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) sehingga menyebabkan batalnya transaksi penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing atau SUVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) huruf a, dikenai sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar persentase tertentu dari nilai transaksi yang batal, yang diumumkan oleh Bank INDONESIA pada saat pengumuman rencana transaksi.

Article II

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2023 GUBERNUR BANK INDONESIA, ttd. PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I No.58/BI, 2023 KEUANGAN. BI. Operasi Moneter. Perubahan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 35/BI)

(1) Penyelesaian transaksi OPT di pasar valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) huruf b wajib diselesaikan pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal penyelesaian transaksi. (2) Selain kewajiban penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta OMK yang melakukan transaksi OPT Konvensional di pasar valuta asing dalam bentuk spot, forward, dan/atau swap, juga dikenai sanksi sebagai berikut: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar: 1. rata-rata suku bunga efektif Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat; 2. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat; atau 3. rata-rata suku bunga kebijakan Bank INDONESIA yang berlaku ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah. (3) Selain kewajiban menyelesaikan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta Operasi Moneter yang melakukan transaksi OPT Konvensional di pasar valuta asing dalam bentuk domestic non-deliverable forward, juga dikenai sanksi sebagai berikut: a. kewajiban membayar dalam rupiah yang dihitung atas dasar rata-rata suku bunga kebijakan Bank INDONESIA yang berlaku ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) basis point dikalikan kewajiban setelmen dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi; dan b. penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter sampai dengan akhir hari saat peserta Operasi Moneter memenuhi kewajibannya. (4) Penyelesaian kewajiban penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bank INDONESIA mendebit rekening giro valuta asing peserta OMK di Bank INDONESIA untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat dan valuta asing selain dolar Amerika Serikat; b. perhitungan penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a menggunakan kurs tengah Bank INDONESIA pada tanggal penyelesaian transaksi; dan c. Bank INDONESIA mendebit rekening giro rupiah peserta OMK di Bank INDONESIA untuk penyelesaian kewajiban pembayaran peserta OMK dalam rupiah. 33. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyelesaian transaksi OPT di pasar valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) huruf b wajib diselesaikan pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal penyelesaian transaksi. (2) Selain kewajiban penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta OMK yang melakukan transaksi OPT Konvensional di pasar valuta asing dalam bentuk spot, forward, dan/atau swap, juga dikenai sanksi sebagai berikut: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar: 1. rata-rata suku bunga efektif Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat; 2. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat; atau 3. rata-rata suku bunga kebijakan Bank INDONESIA yang berlaku ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah. (3) Selain kewajiban menyelesaikan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta Operasi Moneter yang melakukan transaksi OPT Konvensional di pasar valuta asing dalam bentuk domestic non-deliverable forward, juga dikenai sanksi sebagai berikut: a. kewajiban membayar dalam rupiah yang dihitung atas dasar rata-rata suku bunga kebijakan Bank INDONESIA yang berlaku ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) basis point dikalikan kewajiban setelmen dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi; dan b. penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter sampai dengan akhir hari saat peserta Operasi Moneter memenuhi kewajibannya. (4) Penyelesaian kewajiban penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bank INDONESIA mendebit rekening giro valuta asing peserta OMK di Bank INDONESIA untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat dan valuta asing selain dolar Amerika Serikat; b. perhitungan penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a menggunakan kurs tengah Bank INDONESIA pada tanggal penyelesaian transaksi; dan c. Bank INDONESIA mendebit rekening giro rupiah peserta OMK di Bank INDONESIA untuk penyelesaian kewajiban pembayaran peserta OMK dalam rupiah. 33. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: