KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1998 tentang BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

KEPPRES Nomor 87 Tahun 1998

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

(1) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, yang selanjutnya disebut Bakosurtanal, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) Bakosurtanal dipimpin oleh seorang Kepala.

Article 2

BAB II

ORGANISASI

Article 4

Correction

Susunan Organisasi Bakosurtanal terdiri dari: a. Kepala; b. Deputi Survei Dasar dan Sumber Daya Alam; c. Deputi Pemetaan; Bagian …

Article 5

Correction

(1) Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) Kepala mempunyai tugas memimpin Bakosurtanal sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah digariskan serta membina sumber daya Bakosurtanal agar berdaya guna dan berhasil guna. (3) Apabila Kepala berhalangan, maka Kepala dapat menunjuk salah satu Deputi untuk mewakili Kepala.

Article 6

Deputi Survei Dasar dan Sumber Daya Alam adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bakosurtanal, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Article 7

Deputi Survei Dasar dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, pengelolaan, pembinaan dan koordinasi di bidang survei sumber daya alam. Pasal 8 …

Article 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Survei Dasar dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijaksanaan di bidang survei dasar, survei sumber daya alam matra darat, matra laut dan atlas nasional; b. penyusunan rencana dan program di bidang survei dasar, survei sumber daya alam matra darat, matra laut dan atlas nasional; c. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan survei dasar dan survei sumber daya alam; d. pembinaan dan kordinasi survei dasar dan survei sumber daya alam dengan instansi atau lembaga pemerintah dan swasta; e. pembinaan dan pengelolaan atlas nasional; f. pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta di dalam maupun di luar wilayah INDONESIA; g. tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 9

Deputi Pemetaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bakosurtanal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. Pasal 10 …

Article 10

Deputi Pemetaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, pengelolaan, pembinaan dan koordinasi di bidang pemetaan.

Article 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Pemetaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijaksanaan di bidang pemetaan; b. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan; c. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan pemetaan dasar rupa bumi, pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan, pemetaan dasar tata ruang dan bata wilayah; d. pembinaan dan koordinasi pemetaan dengan instansi atau lembaga pemerintah dan swasta; e. pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta baik di dalam maupun di luar wilayah INDONESIA; f. tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 12

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bakosurtanal, di lingkungan Bakosurtanal dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut dengan UPT. (2) UPT ... (2) UPT merupakan unit teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bakosurtanal.

Article 13

Pembentukan UPT di lingkungan Bakosurtanal dilaksanakan dan ditetapkan oleh Kepala Bakosurtanal setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1998 tentang BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kelima

Article 12

Article 13

BAB III

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

BAB VI

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21