KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA

KEPPRES Nomor 49 Tahun 2002

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

INSTANSI VERTIKAL

Article 1

Instansi Vertikal adalah pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Agama di daerah.

Article 2

Instansi Vertikal Departemen Agama terdiri dari: a. Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi; b. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Article 3

BAB II

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI

Article 4

Correction

Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi adalah Instansi Vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

Article 5

Correction

Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama kepada masyarakat di Propinsi; b. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang kehidupan beragama kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf; d. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; e. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program; f. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di Propinsi. Pasal 7…

Article 7

Pada setiap Propinsi dibentuk Kantor Wilayah Departemen Agama.

Article 8

Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari 3 (tiga) tipologi yaitu tipologi I, II, dan III dan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan PRESIDEN ini.

Article 9

(1) Tipologi I terdiri dari: a. 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Subbagian; b. 5 (lima) Bidang dan masing-masing Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi; c. Pembimbing sebanyak-banyaknya 4 (empat). (2) Tipologi II terdiri dari: a. 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian; b. 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi; c. Pembimbing sebanyak-banyaknya 3 (tiga). (3) Tipologi III terdiri dari: a. 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian; b. 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi; c. Pembimbing sebanyak-banyaknya 3 (tiga). Bagian…

Article 10

(1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi adalah Jabatan Struktural Eselon IIa. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa. (3) Pembimbing adalah Jabatan setingkat Eselon IIIb. (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB III

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/KOTA

Article 11

Correction

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota adalah Instansi Vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.

Article 12

Correction

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota, berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi: a. perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten/Kota; b. pembinaan… b. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang kehidupan beragama kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf; d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; e. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program; f. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di Kabupaten/Kota.

Article 14

Pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk Kantor Departemen Agama.

Article 15

Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari 3 (tiga) tipologi yaitu tipologi I, II, dan III dan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan PRESIDEN ini.

Article 16

(1) Tipologi I terdiri dari: a. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; b. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi; c. Penyelenggara sebanyak-banyaknya 4 (empat). (2) Tipologi II terdiri dari: a. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; b. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi; c. Penyelenggara sebanyak-banyaknya 3 (tiga). (3) Tipologi... (3) Tipologi III terdiri dari: a. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; b. Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi; c. Penyelenggara sebanyak-banyaknya 2 (dua).

Article 17

(1) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IVa. (3) Penyelenggara adalah jabatan setingkat Eselon IVb.

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kedua

Article 16

BAB Ketiga

Article 17

BAB IV

Article 18

Article 19

BAB V

Article 20

Article 21

BAB VI

Article 22

BAB VII

Article 23

Article 24