KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995 tentang PERUBAHAN KEPPRES 15-1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPPRES 18-1994

KEPPRES Nomor 2 Tahun 1995

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN

Article 49

Departemen Keuangan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Article 50

BAB XVI

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SOSIAL

Article 180

Correction

Departemen Sosial sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Article 181

Correction

Tugas pokok Departemen Sosial adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Article 182

Departemen Sosial terdiri dari: 1. Menteri; 2. Sekretariat Jenderal; 3. Inspektorat Jenderal; 4. Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial; 5. Direktorat Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial; 6. Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial; 7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial; 8. Pusat; 9. Instansi Vertikal di Wilayah.

Article 183

Sekretariat Jenderal terdiri dari: 1. Biro Perencanaan; 2. Biro Kepegawaian; 3. Biro Keuangan; 4. Biro Perlengkapan; 5. Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha; 6. Biro Hukum; 7. Biro Organisasi dan Tatalaksana.

Article 184

Inspektorat Jenderal terdiri dari: 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal; 2. Inspektur Kepegawaian; 3. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan; 4. Inspektur Pengembangan Kesejahteraan Sosial; 5. Inspektur Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Article 185

Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial terdiri: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Penyuluhan dan Bimbingan Sosial; 3. Direktorat Bina Masyarakat Terasing; 4. Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia; 5. Direktorat Urusan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan; 6. Direktorat Bina Karang Taruna.

Article 186

Direktorat Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial terdiri: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Rehabilitasi Penyandang Cacat; 3. Direktorat Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkotika; 4. Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial.

Article 187

Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial terdiri dari: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Bina Sumbangan Sosial; 3. Direktorat Bantuan Kesejahteraan Sosial; 4. Direktorat Urusan Korban Bencana; 5. Direktorat Bina Organisasi Sosial.

Article 188

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial terdiri dari: 1. Sekretariat Badan; 2. Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial; 3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial.

Article 189

Pusat terdiri dari: 1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Tenaga Sosial; 2. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

Article 190

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Sosial di Wilayah." Pasal II Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995 tentang PERUBAHAN KEPPRES 15-1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPPRES 18-1994

BAB V

Article 49

Article 50

BAB V

Article 49

Article 50

Article 51

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 58

Article 59

Article 60

Article 61

BAB XVI

Article 180

Article 181

Article 182

Article 183

Article 184

Article 185

Article 186

Article 187

Article 188

Article 189

Article 190