Peraturan Menteri (PERMEN)
18.198 regulations
PERMEN Nomor 109-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 109-pmk-010-2022 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS
PERMEN Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 109 Tahun 2022 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG DENGAN KABUPATEN ACEH TIMUR DI ACEH
PERMEN Nomor 108-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 108-pmk-02-2022 Tahun 2022 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERMEN Nomor 108 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2022 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DENGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PERMEN Nomor 107-pmk-08-2022 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 107-pmk-08-2022 Tahun 2022 tentang PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DENGAN CARA PENEMPATAN LANGSUNG (PRIVATE PLACEMENT) DI PASAR PERDANA DOMESTIK
PERMEN Nomor 107 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 107 Tahun 2022 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERMEN Nomor 106-pmk-04-2022 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 106-pmk-04-2022 Tahun 2022 tentang PEMUNGUTAN BEA KELUAR
PERMEN Nomor 106 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 106 Tahun 2022 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERMEN Nomor 1058 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 1058 Tahun 2022 tentang STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
PERMEN Nomor 105-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 105-pmk-05-2022 Tahun 2022 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PERMEN Nomor 105 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 105 Tahun 2022 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN DENGAN KABUPATEN NIAS BARAT PROVINSI SUMATERA UTARA
PERMEN Nomor 104-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 104-pmk-05-2022 Tahun 2022 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM NASIONAL PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PERMEN Nomor 104 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 104 Tahun 2022 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN PIDIE DENGAN KABUPATEN ACEH TENGAH DI ACEH
PERMEN Nomor 103-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 103-pmk-05-2022 Tahun 2022 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
PERMEN Nomor 103 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 103 Tahun 2022 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
PERMEN Nomor 102-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 102-pmk-010-2022 Tahun 2022 tentang PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR DALAM RANGKA PROGRAM PERCEPATAN PENYALURAN CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL (RBD PALM OIL), REFINED, BLEACHED ANDDEODORIZED PALM OLEIN (RBD PALM OLEIN), DAN USED COOKING OIL (UCO) MELALUI EKSPOR
PERMEN Nomor 102 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 102 Tahun 2022 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERMEN Nomor 101-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 101-pmk-02-2022 Tahun 2022 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS LAYANAN LEGALISASI APOSTILLE PADA DOKUMEN PUBLIK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PERMEN Nomor 101 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 101 Tahun 2022 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DENGAN KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERMEN Nomor 100-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan Menteri Nomor 100-pmk-02-2022 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 194/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PERSENTASE TERTENTU ATAS PENINGKATAN BELANJA SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TERHADAP KENAIKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MINYAK BUMI DAN GAS BUMI YANG DIBAGIHASILKAN