Langsung ke konten utama
Skip to main content
Back to Browse

Keputusan Presiden (KEPPRES)

3.224 regulations

KEPPRES Nomor 36 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN KEPPRES 174-2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA KOORDINATOR

In Force

KEPPRES Nomor 35 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN KEPPRES 162-2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPPRES 170-2000

In Force

KEPPRES Nomor 34 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2001 tentang HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN GAJI SERTA TUNJANGAN JABATAN BAGI PENGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

In Force

KEPPRES Nomor 33 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2001 tentang PENGESAHAN AMENDMENTS AGREEMENT ESTABLISHING THE ASIA PASIFIC INSTITUTE FOR BROADCASTING DEVELOPMENT (PERUBAHAN PERSETUJUAN PENDIRIAN INSTITUT PENGEMBANGAN PENYIARAN ASIA PASIFIC)

In Force

KEPPRES Nomor 32 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang PENDIRIAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

In Force

KEPPRES Nomor 31 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, PENGADILAN NEGERI SURABAYA, PENGADILAN NEGERI MEDAN, DAN PENGADILAN NEGERI MAKASAR

In Force

KEPPRES Nomor 30 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2001 tentang HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, TENAGA TIM ASISTENSI DAN STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

In Force

KEPPRES Nomor 3 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

In Force

KEPPRES Nomor 29 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2001 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT KOREA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

In Force

KEPPRES Nomor 28 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2001 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERASI NIGERIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

In Force

KEPPRES Nomor 27 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2001 tentang PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU TAMPUNG PENYANG, PALANGKARAYA DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU GDE PUDJA, MATARAM

In Force

KEPPRES Nomor 26 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2001 tentang PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELASKANAKAN TUGAS PRESIDEN

In Force

KEPPRES Nomor 25 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2001 tentang TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN, PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN DAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK

In Force

KEPPRES Nomor 24 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2001 tentang TIM KONSULTASI PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

In Force

KEPPRES Nomor 23 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2001 tentang TIM PENGKAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO

In Force

KEPPRES Nomor 22 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT

In Force

KEPPRES Nomor 21 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tentang PENYEDIAAN DAN PELAYANAN PELUMAS

In Force

KEPPRES Nomor 20 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2001 tentang PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL KONFERENSI TINGKAT TINGGI XI KELOMPOK 15

In Force

KEPPRES Nomor 2 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2001 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL

In Force

KEPPRES Nomor 19 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN GORONTALO MENJADI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI GORONTALO DAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SINGARAJA MENJADI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SINGARAJA

In Force