KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2001 tentang HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN GAJI SERTA TUNJANGAN JABATAN BAGI PENGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

KEPPRES Nomor 34 Tahun 2001

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Sebelum dan sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang gaji, tunjangan, dan hak-hak lain serta pensiun Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara diberikan honorarium setiap bulan.

Article 2

Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut : 1. Ketua dan Wakil Ketua sebesar Rp 14.375.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 2. Anggota sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Pasal 3 …

Article 3

(1) Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan jabatan negeri. (2) Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara diberikan tunjangan jabatan, sebagai berikut : a. Sekretaris Jenderal sebesar tunjangan jabatan struktural eselon Ia; b. Kepala Biro sebesar tunjangan jabatan struktural eselon IIa; c. Kepala Bagian sebesar tunjangan jabatan struktural eselon IIIa; d. Kepala Subbagian sebesar tunjangan jabatan struktural eselon IVa, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal 5 …

Article 5

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Januari 2001. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II ttd Edy Sudibyo

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.