Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

UU Nomor 8 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Ketiga

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai

Pasal 7

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. 6. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Pasal 51A

Koreksi

(1) Permohonan pengujian UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. (2) Uraian . . . (2) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan pengujian UNDANG-UNDANG meliputi: a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya UNDANG-UNDANG yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci. (3) Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: a. mengabulkan Permohonan pemohon; b. menyatakan bahwa pembentukan UNDANG-UNDANG dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UNDANG-UNDANG berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan c. menyatakan UNDANG-UNDANG tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (5) Dalam . . . (5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: a. mengabulkan Permohonan pemohon; b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UNDANG-UNDANG dimaksud bertentangan dengan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UNDANG-UNDANG dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 26. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 57 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 7A

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 27A

Pasal 27B

Pasal 32

Pasal 33A

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 35A

Pasal 41

Pasal 42A

Pasal 45A

Pasal 48A

Pasal 50A

Pasal 51A

Pasal 57

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 79

Pasal 87

Pasal II