Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang ANGGARAN PENDAPA...

Pasal 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan : 1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang digunakan untuk membiayai belanja negara. 2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak. 3. Penerimaan luar negeri adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah pinjaman luar negeri. 4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. 5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayi tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri. 6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. 7. Sisa Kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembanguan pada akhir tahun anggaran. 8. Sisa anggaran lebih adalah selisih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara. 9. Sektor adalah kumpulan subsektor. 10. Subsektor adalah kumpulan program. 11. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan yang dapat dirupiahkan. 12. Pinjaman proyek adalah nilai rupai dari pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Anggaran pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000 diperoleh dari : a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri; b. Sumber-sumber Penerimaan Luar Negeri. (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 142.203.800.000.000,00. (3) Penerimaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 77.400.000.000.000,00. (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 219.603.800.000.000,00.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan : a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 94.739.700.000.000,00; b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 20.965.000.000.000,00; c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 26.499.100.000.000,00. (2) Penerimaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan : a. Pinjaman program sebesar Rp 47.400.000.000.000,00; b. Pinjaman proyek sebesar Rp 30.000.000.000.000,00.

Pasal 4

Koreksi

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri dari : a. Pengeluaran Rutin; b. Pengeluaran Pembangunan. (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 137.155.500.000.000,00. (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 82.448.300.000.000,00. (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 219.603.800.000.000,00.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor : 01. Sektor industri sebesar Rp 108.134.869.000,00 02. Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp 743.926.692.000,00 03. Sektor pengairan sebesar Rp 50.074.119.000,00 04. Sektor tenaga kerja sebesar Rp 391.589.383.000,00 05. Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp 85.226.792.362.000,00 06. Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 382.746.804.000,00 07. Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 341.303.110.000,00 08. Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp 127.589.677.000,00 09. Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 19.749.041.453.000,00 10. Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 424.764.039.000,00 11. Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp 6.045.226.198.000,00 12. Sektor kependuudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp 440.524.075.000,00 13. Sektor Kesejahteraan sosial, kesehatan, peranaan wanita, anak dan remaja sebesar Rp 829.066.848.000,00 14. Sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 27.804.202.000,00 15. Sektor agama sebesar Rp 1.741.627.031.000,00 16. Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 498.472.557.000,00 17. Sektor hukum sebesar Rp 982.783.903.000,00 18. Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 6.423.755.838.000,00 19. Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 2.710.591.890.000,00 20. Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 9.909.684.950.000,00 (2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini. (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor : 01. Sektor industri sebesar Rp 629.217.900.000,00 02. Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp 4.613.261.600.000,00 03. Sektor pengairan sebesar Rp 3.466.205.000.000,00 04. Sektor tenaga kerja sebesar Rp 1.202.082.000.000,00 05. Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp 19.035.581.600.000,00 06. Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 8.426.620.000.000,00 07. Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 6.607.663.000.000,00 08. Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp 918.100.000.000,00 09. Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 14.545.781.600.000,00 10. Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 932.736.600.000,00 11. Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp 8.381.264.800.000,00 12. Sektor kependuudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp 594.304.000.000,00 13. Sektor Kesejahteraan sosial, kesehatan, peranaan wanita, anak dan remaja sebesar Rp 4.786.899.400.000,00 14. Sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 3.218.442.500.000,00 15. Sektor agama sebesar Rp 627.406.000.000,00 16. Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 900.454.000.000,00 17. Sektor hukum sebesar Rp 230.137.000.000,00 18. Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 900.801.700.000,00 19. Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 153.956.300.000,00 20. Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 2.277.385.000.000,00 (4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelaan ayat ini.

Pasal 6

Koreksi

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 7

Koreksi

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 an proyek ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pada pertengah Tahun Anggaran 1999/2000 Pemerintah membuat laporan semester I mengenai : a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri; b. Realisasi Penerimaan Luar Negeri; c. Realisasi Pengeluaran Rutin; d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan; e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan; f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah. (4) Penyesuaian Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000.

Pasal 9

Koreksi

(1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan PERATURAN PEMERINTAH dipindahkan ke Tahun Anggaran 2000/2001.

Pasal 10

Koreksi

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1999/2000 dapat digunakan untuk membiayai angaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Koreksi

Pemerintah mengajukan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1999/2000 berakhir.

Pasal 12

Koreksi

(1) Setelah Tahun Anggaran 1999/2000 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan. (2) Pemerintah mengajukan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang Perhitungan Anggaran negara setelah Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 16 (enam belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1999/2000 berakhir, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 13

Koreksi

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi UNDANG-UNDANG ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Koreksi

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal 1 Paril 1999. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK IDONESIA, ttd. AKBAR TANDJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 39

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14