Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN KETIG...

Pasal I

tseberapa ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 20ll tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2oll Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 52L61 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6856) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 16

Koreksi

(1) Pejabat Imigrasi menolak orErng untuk keluar Wilayah INDONESIA dalam hal orang tersebut: a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; b. diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan. (21 Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah INDONESIA dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di INDONESIA yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Koreksi

Dokumen Perjalanan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf c merupakan dokumen negara yang menjadi bukti kewarganegara€rn INDONESIA. 4. Ketentuan ayat (3) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Koreksi

(1) Izin Masuk Kembali diberikan kepada Orang Asing pemegang lzin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap. (21 Pemegang lzin Tinggal terbatas diberikan lzin Masuk Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal terbatas. (3) Pemeganglzin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya sarna dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. (4) Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan. 5.Ketentuan... PITESIDEN 5. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal72 (1) Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap or€rng yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan. (21 Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang bertugas. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pejabat Imigrasi dan pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA saling berkoordinasi. 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Koreksi

(1) Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. (2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjanga.n masa Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum. (3) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum. 7. Ketentuan. . . REFUBLIK INDONESIA. 7. Ketentuan ayat (1) Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Koreksi

(1) Jangka waktu Penangkalan berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun. (2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Penangkalan, Penangkalan berakhir demi hukum. (3) Keputusan Penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. 8. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan diatur dengan Peraturan Menteri. 9. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 17 Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterarlgan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapErnnya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (21dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 10.Ketentuan... 10. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

Koreksi

(1) Dana untuk melaksanakan fungsi dan pelaksanaan Keimigrasian bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

Pasal II

Koreksi

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UNDANG-UNDANG ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah UNDANG-UNDANG ini berlaku berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 1 Agar Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan UNDANG-UNDANG penempatannya dalam Lembaran INDONESIA. memerintahkan ini dengan Negara Republik Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 227 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA Hukum, Djaman

Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Pasal I

Pasal 3

Pasal I

Pasal 3

Pasal 16

Pasal 24A

Pasal 64

Pasal 97

Pasal 102

Pasal 103

Pasal 137

Pasal II