UU

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SURAT UTANG NEGARA

UU Nomor 24 Tahun 2002

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berada pada Pemerintah. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksana-kan oleh Menteri.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan Surat Utang Negara untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank INDONESIA. Pasal 7…

Pasal 7

(1) Penerbitan Surat Utang Negara harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas nilai bersih maksimal Surat Utang Negara yang akan diterbitkan dalam satu tahun anggaran. (3) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (4) Dalam hal-hal tertentu, Menteri dapat menerbitkan Surat Utang Negara melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat dan dilaporkan sebagai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai penerbitan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan Surat Utang Negara dimaksud. (2) Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo. (3) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. (4) Dalam hal pembayaran kewajiban bunga dan pokok dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Menteri melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 9

(1) Pengelolaan Surat Utang Negara diselenggarakan oleh Menteri. (2) Pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Surat Utang Negara termasuk kebijakan pengendalian risiko; b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio utang negara; c. penerbitan... c. penerbitan Surat Utang Negara; d. penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang; e. pembelian kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo; f. pelunasan; g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder Surat Utang Negara.

Pasal 10

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri membuka rekening yang merupakan bagian dari Rekening Kas Negara. (2) Tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

Setiap Surat Utang Negara mencantumkan sekurang-kurangnya: a. nilai nominal, b. tanggal jatuh tempo, c. tanggal pembayaran bunga, d. tingkat bunga (kupon), e. frekuensi pembayaran bunga, f. cara perhitungan pembayaran bunga, g. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo, h. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Pasal 12

(1) Kegiatan penatausahaan yang mencakup pencatatan kepemilik-an, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok Surat Utang Negara dilaksanakan oleh Bank INDONESIA. (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank INDONESIA wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah.

Pasal 13

(1) Menteri menunjuk Bank INDONESIA sebagai agen untuk melaksanakan lelang Surat Perbendaharaan Negara di Pasar Perdana. (2) Menteri... (2) Menteri dapat menunjuk Bank INDONESIA sebagai agen untuk melaksanakan lelang Obligasi Negara di Pasar Perdana. (3) Ketentuan mengenai metode lelang, jadwal pelaksanaan lelang, kriteria peserta lelang, dan hasil akhir lelang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

Menteri dapat menunjuk Bank INDONESIA dan/atau pihak lain sebagai agen untuk melaksanakan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder.

Pasal 15

Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan Surat Utang Negara dilakukan oleh instansi pemerintah yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal.