Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1952 SEBAGAI UNDANG-UNDANG

UU Nomor 10 Tahun 1954

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam UNDANG-UNDANG Darurat No. 3 tahun 1952 tentang mengadakan bea ke luar tambahan sementara (Lembaran Negara No. 8 tahun 1952 ditetapkan sebagai UNDANG-UNDANG dengan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Dengan tidak mengurangi pengenaan bea-bea ke luar yang se-karang berlaku, maka untuk sementara waktu diadakan suatu pengenaan dengan nama "bea keluar tambahan" pada pengelu-aran dari daerah pabean keluar dari daerah paberan tersebut atas : a. karet hevea; b. kopra; c. minyak dan bijih palem; d. timah putih dan bijih timah putih; e. minyak bumi dan hasil-hasil minyak bumi; f. lada dan g. kopi. (2) Dalam UNDANG-UNDANG ini yang disebutkan dengan karet hevea ialah bahan yang terkenal dengan nama ini dalam tiap keadaan dan bentuk bahan tersebut dikerjakan dan latex pohon karet dan semua tingkatan konsentrasi. (3) Pengenaan atas barang-barang yang tersebut pada ayat 1 sub a dan b berjumlah 25% dan atas barang-barang lainnya berjum-lah 15% dari harga.

Pasal 2

Koreksi

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat menetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1954, Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA ttd MOHAMMAD HATTA Diundangkan pada tanggal 13 Maret 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO. MENTERI KEUANGAN, ttd ONG ENG DIE. MEMORI PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1952 SEBAGAI UNDANG-UNDANG Salah satu dari rangkaian tindakan-tindakan yang bertalian dengan penghapusan sertipikat devisen ialah mengadakan bea-keluar-tambahan. Systeem sertipikat devisen itu, sesudah tingkatan harga meningkat sampai sekurang-kurangnya 3 X harga sebelum 8 Maret 1950, berarti suatu bea atas export sebesar 331/3%, sebab hanya export sajalah yang menerima hanya 2 X harga sebelum tanggal tersebut di atas. Keadaan ini sangat merintangi export pada umumnya, bahkan produsen dari beberapa hasil export terpaksa harus menutup perusahaannya oleh karena rugi. Sekarang export akan diberi juga 3 X harga sebelum adanya aturan sertipikat; dengan demikian penerimaan export akan disamakan dengan harga devisen yang harus dibayar oleh importir. Akan tetapi Negara belum dapat melepaskan semua penerimaan yang sampai kini didapat dari perbedaan nilai import (3 X) dan export (2 X). Oleh karena itu Pemerintah masih merasa perlu untuk mengadakan bea-keluar- tambahan atas export dari barang-barang yang kedudukan pasarnya kuat. Karet dan kopra akan dikenakan bea 25%, palmolie dan bijinya palm, timah putih, bijih timah putih, minyak bumi, hasil-hasil minyak bumi, kopi dan lada akan dikenakan bea keluar 15%. Barang-barang yang lain dibebaskan sama sekali dari bea ini. Tindakan ini berarti bahwa exportir barang-barang yang kena 25% terima 10%, yang kena 15% ± 25% dan yang bebas ± 50% lebih dari yang diterimanya menurut aturan sertipikat devisen yang sampai kini berlaku. Oleh karena aturan-aturan yang lainnya pada umumnya sama dengan peraturan- peraturan yang sekarang berlaku buat bea-keluar umum, maka rasanya penjelasan sependek ini telah cukup, dan tidak perlu diberi penjelasan pasal demi pasal. Dalam pasal 4 dan 5 kepada Menteri Keuangan diberikan kekuasaan untuk memberi pembebasan sebagian atau penuh jika syarat-syarat yang tertentu dipenuhi. Walaupun demikian untuk mencapai stabilitet dalam perdagangan kekuasaan itu dalam masa yang agak panjang tidak akan dipergunakan. Termasuk Lembaran-Negara Nr 32 tahun 1954. Diketahui: Menteri Kehakiman, ttd DJODY GONDOKUSUMO

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1952 SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 2