Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

PP Nomor 64 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 2

(1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan tenaga nuklir wajib mendapat izin dari Badan Pengawas. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (3) Pemanfaatan tenaga nuklir dengan aktivitas dan paparan radiasi sangat rendah yang tidak membahayakan masyarakat, pekerja dan lingkungan hidup, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Aktivitas dan paparan radiasi sangat rendah yang dikecualikan dari kewajiban mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas. Pasal 3 …

Pasal 3

Persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang merupakan persyaratan umum, meliputi: a. mempunyai izin usaha atau izin lain dari instansi yang bersangkutan; b. mempunyai fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan; c. mempunyai petugas ahli yang memenuhi kualifikasi untuk pemanfaatan tenaga nuklir; d. mempunyai peralatan teknik dan peralatan keselamatan radiasi yang diperlukan untuk pemanfaatan tenaga nuklir; dan e. memiliki prosedur kerja yang aman bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal 4

(1) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, persyaratan khusus diberlakukan terhadap: a. pemanfaatan bahan nuklir; dan b. instalasi yang mempunyai potensi dampak radiologi tinggi. (2) Persyaratan khusus yang diberlakukan terhadap pemantauan bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah: a. mempunyai sistem pertanggungjawaban dan pengawasan bahan nuklir; dan b. mempunyai sistem proteksi fisik bahan nuklir. (3) Persyaratan khusus yang diberlakukan terhadap instalasi yang mempunyai potensi dampak radiologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah: a. menyampaikan dokumen Laporan Analisis Keselamatan yang selanjutnya disebut LAK; dan atau b. wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL; c. memenuhi persyaratan konstruksi. (4) Ketentuan mengenai sistem pertanggungjawaban dan pengawasan bahan nuklir, serta sistem proteksi fisik bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan pembuatan dokumen LAK dan AMDAL, serta persyaratan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

Pasal 5

(1) Permohonan izin diajukan kepada Badan Pengawas dengan mengisi formulir yang ditentukan. (2) Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan penilaian oleh Badan Pengawas. (3) Keputusan … (3) Keputusan penilaian permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah semua kelengkapan permohonan izin diterima dan memenuhi semua persyaratan. (4) Untuk izin instalasi yang mempunyai dampak radiologi tinggi keputusan penilaian permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah semua kelengkapan permohonan izin diterima dan memenuhi semua persyaratan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), Badan Pengawas belum menerbitkan keputusan, maka dianggap izin disetujui. (6) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib diterbitkan dan mulai berlaku sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4). (7) Untuk memeriksa kebenaran permohonan izin, Badan Pengawas dapat melakukan verifikasi.

Pasal 6

(1) Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterbitkan oleh Badan Pengawas dikenakan biaya. (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan tujuan pemanfaatan tenaga nuklir. (3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH tersendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

BAB I

Pasal I

BAB I

Pasal I

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

Pasal 19