Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan

PP Nomor 43 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETETTTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: l. Pelaporan Keuangan adalah proses yang dilakukan oleh pelapor dalam rangka laporan keuangan 2. Laporan, . .

Pasal 273

Pasal 3

Koreksi

(1) Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. (21 Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan pelaku usaha sektor keuangan, terdiri atas: a. lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; b. perusahaan pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor INDONESIA, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara progrErm jaminan . sosial, penslun . . . SK No2573t9A BLIK INDONESIA pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor INDONESIA, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c. pelaku usaha infrastruktur pasar keuangan, pelaku usaha di sistem pembayaran, lembaga pendukung di sektor keuangan, dan pelaku usaha sektor keuangan lain baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor keuangan. (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang merupakan pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan, terdiri atas: a. entitas yang melakukan pembukuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. orang perorangan yang dipersyaratlan menyampaikan Laporan Keuangan pada saat melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan; dan/atau c. orang perorangan yang wajib melakukan berdasarkan ketentuan peraturan pirundang-undangan di bidang perpajakan. l4l Pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pihak yang: a. menjadi debitur perbankan; b. menjadi debitur perusahaan atau lembaga pembiayaan; c. menjadi emiten dan/ atau perusahaan publik di pasar modal; d. menjadi emiten di pasar uang; dan e. melakukan interaksi bisnis lain dengan sektor keuangan. Bagran . . . ilrl,FITatrN K INDONESIA

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan

BAB I

Pasal 1

Pasal 273

BAB I

Pasal 1

Pasal 273

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

BAB V

Pasal 43

BAB VI

Pasal 45

Pasal 46

BAB VII

Pasal 47

BAB VIII

Pasal 48