Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

PP Nomor 4 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Calon Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 2. Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan. 4. Pelaksana penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disebut dengan PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. 5. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak- haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. 6. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan. 7. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak. 9. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. 10. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disingkat SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi PPTKIS. 11. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu. 12. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. 13. Pengguna jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI. 14. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna. 15. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 16. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 18. Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada pemerintah daerah provinsi adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada pemerintah daerah kabupaten/kota adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional. 22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri pada prapenempatan dan purnapenempatan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja Pengawasan Ketenagakerjaan. (2) Rencana kerja Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan. Pasal 11 . . .

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri pada prapenempatan dan purnapenempatan dilaksanakan melalui tahapan: a. preventif edukatif; b. represif non yustisia; dan/atau c. represif yustisia. (2) Tahapan preventif edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma, penasihatan teknis, dan pendampingan. (3) Tahapan represif non yustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk nota pemeriksaan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Tahapan represif yustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Pengawasan terhadap penyelenggaran penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri pada prapenempatan dan purnapenempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI yang memiliki dampak nasional menjadi tanggung jawab kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 14

Perwakilan di negara tujuan penempatan dalam melakukan pengawasan di luar negeri berkoordinasi dengan Menteri dan instansi terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Koreksi

PERATURAN PEMERINTAH ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI URAIAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI PADA PRAPENEMPATAN DAN PURNAPENEMPATAN 1. SIPPTKI Pengawasan terhadap SIPPTKI dilakukan terhadap: a. status kepemilikan perusahaan dan perubahannya (apabila ada); b. kesesuaian antara SIPPTKI yang dimilikinya dengan pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri; c. jangka waktu berlakunya SIPPTKI; d. kepemilikan sarana dan prasarana pelayanan penempatan; dan e. kepemilikan unit pelatihan kerja. 2. Kantor Cabang PPTKIS PPTKIS dapat membentuk kantor cabang di luar wilayah domisili kantor pusat. Pengawasan terhadap kantor cabang meliputi: a. rekomendasi pembentukan kantor cabang dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat; b. izin kantor cabang dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi; c. fungsi kantor cabang untuk dan atas nama kantor pusat PPTKIS di wilayah kerjanya; d. larangan kantor cabang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha dan/atau pengguna TKI di luar negeri; dan e. kewajiban PPTKIS melaporkan pembentukan dan penutupan kantor cabang kepada Menteri. 3. Surat Izin Pengerahan (SIP) PPTKIS yang akan merekrut calon TKI, wajib memiliki SIP dari Menteri. Pengawasan SIP dilakukan terhadap: a. jangka waktu berlakunya SIP; b. daerah rekrut; c. jumlah calon TKI yang direkrut pada wilayah bersangkutan; d. jenis pekerjaan/jabatan serta syarat-syarat kondisi kerja; dan e. nama calon pengguna atau mitra usaha di negara penempatan. 4. Perekrutan dan Seleksi Dalam melakukan pengawasan terhadap perekrutan dan seleksi calon TKI, dilakukan pemeriksaan terhadap: 1) kewajiban memberikan informasi kepada calon TKI/sosialisasi tentang tata cara rekrut, dokumen yang diperlukan, hak dan kewajiban calon TKI, situasi, kondisi dan resiko di negara tujuan dan tata cara perlindungan bagi TKI; 2) bukti pendaftaran calon TKI pada dinas kabupaten/kota; 3) berita acara hasil seleksi calon TKI dari dinas kabupaten/kota; dan 4) rekomendasi penerbitan paspor TKI. 5. Pendidikan dan Pelatihan Calon TKI Setiap calon TKI wajib mempunyai sertifikat kompetensi kerja yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan/jabatan. Pendidikan dan pelatihan calon TKI dilakukan pemeriksaan terhadap: a. penyelenggara diklat calon TKI memiliki izin atau terdaftar dan terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LALPK); b. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; c. tenaga pengajar (instruktur); d. kurikulum, silabus dan modul pelatihan; e. jangka waktu pendidikan dan pelatihan; f. pembiayaan sesuai standar; dan g. sertifikasi peserta. 6. Uji Kompetensi Calon TKI Setiap calon TKI yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang memiliki sertifikat pelatihan dan memiliki pengalaman kerja dapat mengikuti uji kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah di lisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga pelaksana uji kompetensi harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, meliputi: a. sarana dan prasarana LSP; b. penguji (assesor); c. materi uji; d. jangka waktu uji kompetensi; e. pembiayaan sesuai standar; dan f. sertifikat kompetensi. 7. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Setiap calon TKI yang akan bekerja di luar negeri wajib untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. a. Pemeriksaan Kesehatan, meliputi: 1) sarana dan prasarana; 2) penanggungjawab sarana kesehatan; 3) dokter pemeriksa kesehatan; 4) sistem on-line pendataan identitas calon TKI; 5) sertifikat sehat; dan 6) jangka waktu berlakunya sertifikat sehat. b. Pemeriksaan Psikologi, meliputi: 1) sarana dan prasarana; 2) penanggungjawab lembaga pemeriksaan psikologi; 3) psikolog; 4) sistem on-line pendataan identitas calon TKI; 5) sertifikat pemeriksaan psikologi; dan 6) jangka waktu berlakunya sertifikat pemeriksaan psikologi. 8. Standar Tempat Penampungan Setiap PPTKIS yang menempatkan calon TKI pada pengguna perseorangan wajib memiliki tempat penampungan dengan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Pengawasan tempat penampungan dilakukan terhadap: a. izin sebagai tempat penampungan calon TKI dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; b. persyaratan administrasi tempat penampungan; c. persyaratan teknis tempat penampungan; d. kesesuaian izin dengan persyaratan administrasi dan teknis; e. batas jangka waktu penampungan calon TKI di tempat penampungan selama proses pemberangkatan; dan f. terpenuhinya hak dan kewajiban calon TKI di tempat penampungan. 9. Asuransi TKI Setiap PPTKIS wajib untuk mengikutsertakan calon TKI/TKI yang akan ditempatkan ke luar negeri dalam program asuransi. Pengawasan pelaksanaan asuransi TKI dilakukan terhadap: a. bukti penetapan sebagai konsorsium asuransi TKI oleh Menteri; b. bukti pembayaran premi asuransi selama pra, masa dan purna penempatan; c. Kartu Peserta Asuransi (KPA) TKI yang bersangkutan; d. jumlah premi yang dibayarkan; dan e. ketepatan penyelesaian klaim dan jumlah santunan yang diterima. 10. Perjanjian Penempatan TKI Setiap calon TKI wajib menandatangani Perjanjian Penempatan dengan PPTKIS. Perjanjian Penempatan dibuat secara tertulis dan dilakukan setelah calon TKI terpilih dalam perekrutan. Perjanjian Penempatan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat PPTKIS; b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI; c. nama dan alamat calon pengguna; d. hak dan kewajiban para pihak; e. jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan Pengguna; f. jaminan PPTKIS kepada calon TKI dalam hal pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja; g. waktu keberangkatan calon TKI; h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya; i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah; j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak; dan k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI. 11. Pembiayaan Penempatan TKI di Luar Negeri Pembiayaan Penempatan TKI di Luar Negeri yang dibebankan kepada calon TKI untuk komponen: a. pengurusan dokumen jati diri; b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja; d. visa kerja; e. akomodasi dan konsumsi selama penampungan; f. tiket pemberangkatan dan restribusi jasa pelayanan bandara; g. transportasi lokal sesuai jarak asal TKI ke tempat pelatihan/penampungan; h. jasa perusahaan; dan i. asuransi. 12. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam PAP. Pengawasan dalam pelaksanaan PAP dilakukan terhadap: a. pendaftaran mengikuti PAP bagi calon TKI yang telah memenuhi persyaratan dari PPTKIS kepada penyelenggara/pelaksana PAP; b. materi PAP; c. tenaga pengajar (narasumber); dan d. surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh penyelenggara....besok lagi...jam 8....<<<<<<<<< 13. Perjanjian Kerja Setiap calon TKI wajib menandatangani Perjanjian Kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri. Perjanjian Kerja ditandatangani dihadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pengguna; b. nama dan alamat TKI; c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI; d. hak dan kewajiban para pihak; e. kondisi dan syarat kerja; dan f. jangka waktu. 14. Perjanjian Kerja Sama Penempatan Perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI di negara tujuan yang telah diketahui oleh Perwakilan di negara tujuan. 15. Mitra Usaha a. PPTKIS yang melaksanakan penempatan TKI di luar negeri pada Pengguna Perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan penempatan; dan b. Mitra Usaha harus memiliki tanda daftar dari Perwakilan RI. 16. Penempatan TKI oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri meliputi: a. memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk; b. status perusahaan berbadan hukum INDONESIA; c. memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri/memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya/ memperluas usaha di negara tujuan penempatan/meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; d. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri; e. TKI telah memiliki perjanjian kerja; f. diikutsertakan dalam program asuransi; dan g. memiliki KTKLN. 17. Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) Setiap calon TKI yang ditempatkan di luar negeri wajib memiliki KTKLN. Pengawasan terhadap KTKLN meliputi: a. TKI memiliki dokumen penempatan ke luar negeri; b. TKI memiliki surat keterangan telah mengikuti PAP; c. TKI telah diikusertakan dalam program asuransi TKI; dan d. TKI telah menandatangani perjanjian kerja. Khusus untuk calon TKI yang akan bekerja di luar negeri secara perseorangan, syarat untuk memperoleh KTKLN adalah: a. bukti permintaan calling visa dari pengguna TKI; dan b. perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh Pengguna dan TKI. 18. Dokumen terkait penerapan norma ketenagakerjaan di PPTKIS Dokumen Ketenagakerjaan PPTKIS, meliputi: a. akta pendirian perusahaan; b. dokumen perizinan; c. struktur organisasi perusahaan; d. wajib lapor ketenagakerjaan; e. peraturan perusahaan; f. bukti kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dan bukti pembayaran iuran; g. rekapitulasi pembayaran upah pekerja/buruh; dan h. perjanjian kerja. 19. Pemulangan TKI PPTKIS bertanggung jawab kepada setiap TKI yang akan kembali dari luar negeri sampai tiba ke daerah asal, yang meliputi: a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI; b. fasilitasi kepulangan TKI berupa pelayanan transportasi, jasa keuangan, dan jasa pengurusan barang; dan c. pemantauan kepulangan TKI sampai ke daerah asal. 20. Penyelesaian Masalah TKI. Penyelesaian masalah TKI purna penempatan meliputi: a. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan dari negara tujuan, di debarkasi, dan dalam perjalanan sampai ke daerah asal; b. fasilitasi pengurusan klaim asuransi; c. fasilitasi TKI bermasalah berupa fasilitasi hak-hak TKI; dan d. penanganan TKI sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 februari 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18