Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
8. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Kawasan Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya
1.000.000 (satu juta) jiwa.
10. Kawasan Perkotaan Inti adalah kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya.
11. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya adalah kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan- kegiatan yang menjadi penyeimbang perkembangan kawasan perkotaan inti.
12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
14. Kawasan Hutan adalah suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
16. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
17. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau- pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan
2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi).
18. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
19. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana prasarana air minum.
21. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi, terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air), bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya).
26. Zona Lindung yang selanjutnya disebut Zona L adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing- masing zona pada Kawasan Lindung.
27. Zona Budi Daya yang selanjutnya disebut Zona B adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing- masing zona pada Kawasan Budi Daya.
28. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
29. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas
seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
30. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
32. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah penetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan.
33. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
34. Jaringan Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antarpusat kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan/atau pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.
35. Jaringan Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
36. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan cara
mengendalikan jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang jalan.
37. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
38. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
39. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
40. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
41. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
42. Bupati atau Walikota adalah Bupati Kendal, Bupati Demak, Bupati Semarang, Walikota Salatiga, Walikota Semarang, dan dan Bupati Grobogan.
Kawasan Perkotaan Kedungsepur mencakup 85 (delapan puluh lima) kecamatan, yang terdiri atas:
a. seluruh wilayah Kabupaten Kendal yang mencakup 20 (dua puluh) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Plantungan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pageruyung, Kecamatan Patean, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Limbangan, Kecamatan Boja, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Pegandon, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Gemuh, Kecamatan Ringinarum, Kecamatan Weleri, Kecamatan Rowosari, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Patebon, dan Kecamatan Kendal;
b. seluruh wilayah Kabupaten Demak yang mencakup 14 (empat belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karangawen, Kecamatan Guntur, Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bonang, Kecamatan Demak, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Dempet, Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mijen, Kecamatan Wedung, dan Kecamatan Kebonagung;
c. seluruh wilayah Kabupaten Semarang yang mencakup 19 (sembilan belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Getasan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Jambu, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bringin, Kecamatan Bancak, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bergas, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur;
d. seluruh wilayah Kota Salatiga yang mencakup 4 (empat) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Sidomukti, dan Kecamatan Sidorejo;
e. seluruh wilayah Kota Semarang yang mencakup 16 (enam belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Candisari, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Ngaliyan; dan
f. sebagian wilayah Kabupaten Grobogan yang mencakup 12 (dua belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Godong, Kecamatan Gubug, Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Tanggungharjo,
Kecamatan Toroh, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Brati, Kecamatan Klambu, dan Kecamatan Grobogan.
(1) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai penyeimbang perkembangan Kawasan Perkotaan Inti.
(2) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kawasan Perkotaan Kendal di Kabupaten Kendal, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
2) pusat kegiatan industri;
3) pusat kegiatan pariwisata;
4) pusat kegiatan pertanian; dan 5) pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
b. Kawasan Perkotaan Kaliwungu di Kabupaten Kendal, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
2) pusat kegiatan industri;
3) pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
4) pusat kegiatan pertanian; dan 5) pusat kegiatan industri agro.
c. Kawasan Perkotaan Weleri di Kabupaten Kendal, terdiri atas:
1) pusat pertahanan dan keamanan negara;
2) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
3) pusat kegiatan perikanan; dan 4) pusat kegiatan pertanian.
d. Kawasan Perkotaan Boja di Kabupaten Kendal, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
2) pusat kegiatan pertanian; dan 3) pusat kegiatan industri agro.
e. Kawasan Perkotaan Sukorejo di Kabupaten Kendal, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional; dan 2) pusat kegiatan pertanian.
f. Kawasan Perkotaan Demak di Kabupaten Demak, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
2) pusat perdagangan dan jasa;
3) pusat kegiatan perikanan;
4) pusat kegiatan pertanian;
5) pusat kegiatan industri; dan 6) pusat kegiatan pariwisata.
g. Kawasan Perkotaan Mranggen di Kabupaten Demak, terdiri atas:
1) pusat kegiatan industri; dan 2) pusat kegiatan pertanian.
h. Kawasan Perkotaan Sayung di Kabupaten Demak, terdiri atas:
1) pusat kegiatan industri;
2) pusat kegiatan pertanian; dan 3) pusat kegiatan industri agro.
i. Kawasan Perkotaan Ungaran di Kabupaten Semarang, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
2) pusat kegiatan industri;
3) pusat kegiatan pertanian;
4) pusat kegiatan industri agro;
5) pusat kegiatan perdagangan dan jasa regional;
dan 6) pusat kegiatan pariwisata.
j. Kawasan Perkotaan Ambarawa di Kabupaten Semarang, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
2) pusat perdagangan skala regional;
3) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
4) pusat kegiatan pertanian;
5) pusat kegiatan perikanan; dan 6) pusat kegiatan pariwisata.
k. Kawasan Perkotaan Bawen di Kabupaten Semarang, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
2) pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
3) pusat kegiatan industri;
4) pusat kegiatan pertanian;
5) pusat kegiatan industri agro; dan 6) usat kegiatan pariwisata.
l. Kawasan Perkotaan Salatiga di Kota Salatiga, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
2) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
3) pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
4) pusat kegiatan kesehatan; dan 5) pusat pelayanan pendidikan tinggi.
m. Kawasan Perkotaan Purwodadi di Kabupaten Grobogan, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
2) pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
3) pusat kegiatan industri; dan 4) pusat kegiatan pertanian.
n. Kawasan Perkotaan Gubug di Kabupaten Grobogan, terdiri atas:
1) pusat kegiatan industri;
2) pusat kegiatan pertanian; dan 3) pusat kegiatan industri agro.
(1) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai penyeimbang perkembangan Kawasan Perkotaan Inti.
(2) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kawasan Perkotaan Kendal di Kabupaten Kendal, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
2) pusat kegiatan industri;
3) pusat kegiatan pariwisata;
4) pusat kegiatan pertanian; dan 5) pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
b. Kawasan Perkotaan Kaliwungu di Kabupaten Kendal, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
2) pusat kegiatan industri;
3) pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
4) pusat kegiatan pertanian; dan 5) pusat kegiatan industri agro.
c. Kawasan Perkotaan Weleri di Kabupaten Kendal, terdiri atas:
1) pusat pertahanan dan keamanan negara;
2) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
3) pusat kegiatan perikanan; dan 4) pusat kegiatan pertanian.
d. Kawasan Perkotaan Boja di Kabupaten Kendal, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
2) pusat kegiatan pertanian; dan 3) pusat kegiatan industri agro.
e. Kawasan Perkotaan Sukorejo di Kabupaten Kendal, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional; dan 2) pusat kegiatan pertanian.
f. Kawasan Perkotaan Demak di Kabupaten Demak, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
2) pusat perdagangan dan jasa;
3) pusat kegiatan perikanan;
4) pusat kegiatan pertanian;
5) pusat kegiatan industri; dan 6) pusat kegiatan pariwisata.
g. Kawasan Perkotaan Mranggen di Kabupaten Demak, terdiri atas:
1) pusat kegiatan industri; dan 2) pusat kegiatan pertanian.
h. Kawasan Perkotaan Sayung di Kabupaten Demak, terdiri atas:
1) pusat kegiatan industri;
2) pusat kegiatan pertanian; dan 3) pusat kegiatan industri agro.
i. Kawasan Perkotaan Ungaran di Kabupaten Semarang, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
2) pusat kegiatan industri;
3) pusat kegiatan pertanian;
4) pusat kegiatan industri agro;
5) pusat kegiatan perdagangan dan jasa regional;
dan 6) pusat kegiatan pariwisata.
j. Kawasan Perkotaan Ambarawa di Kabupaten Semarang, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
2) pusat perdagangan skala regional;
3) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
4) pusat kegiatan pertanian;
5) pusat kegiatan perikanan; dan 6) pusat kegiatan pariwisata.
k. Kawasan Perkotaan Bawen di Kabupaten Semarang, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
2) pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
3) pusat kegiatan industri;
4) pusat kegiatan pertanian;
5) pusat kegiatan industri agro; dan 6) usat kegiatan pariwisata.
l. Kawasan Perkotaan Salatiga di Kota Salatiga, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
2) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
3) pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
4) pusat kegiatan kesehatan; dan 5) pusat pelayanan pendidikan tinggi.
m. Kawasan Perkotaan Purwodadi di Kabupaten Grobogan, terdiri atas:
1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional;
2) pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
3) pusat kegiatan industri; dan 4) pusat kegiatan pertanian.
n. Kawasan Perkotaan Gubug di Kabupaten Grobogan, terdiri atas:
1) pusat kegiatan industri;
2) pusat kegiatan pertanian; dan 3) pusat kegiatan industri agro.