PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang PERCEPATAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA

PERPRES Nomor 75 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan UNDANG-UNDANG. 3. Pemerintah Daerah Khusus lbu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan lbu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. 4. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 5. Lembaga adalah organisasi nonKementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 6. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan barang pada Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan. 7. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Kepala Otorita adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. SK No 200M3 A 8.Pemerintah... REPUBUK IHI)ONESIA 8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan uralsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 9. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang selanjutnya disingkat KIPP adalah bagian dari wilayah kota di kawasan perkotaan inti kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara yang menyelenggarakan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan nasional. 10. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 11. Aset Dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut ADP adalah tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. 12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. 13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 14. Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk memberikan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Zona Penilaian Tanah di lbu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Zona Penilaian Tanah adalah zotta geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok. 16. Nilai NEPUEUK INI)()NESIA 16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemerintah melakukan penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat dalam rangka pembangunan di Ibu Kota Nusantara. (21 Penguasaan tanah ADP oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan secara fisik dilakukan paling singkat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus; dan b. penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan secara fisik dilakukan dengan iktikad baik yang dibuktikan dengan adanya historis penguasaan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan. (3) Inventarisasi dan identifikasi atas penguasaan tanah ADP oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk dan diketuai oleh Kepala Otorita dengan beranggotakan paling sedikit: a. Otorita Ibu Kota Nusantara; b. Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi; c.Kementerian... REFTTI|JK IHOONESIA c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarial pertanahan; e. Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi; f. Kepolisian Daerah; dan g. Kejaksaan Tinggi. (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MENETAPKAN mekanisme dan tata cara penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat. (5) Penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat diberikan per bidang tanah sesuai hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan besaran yang dihitung berdasarkan penilaian Penilai Publik dengan memperhatikan komponen: a. tanah; b. ruang atas tanah dan ruang bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. komponen lain yang dapat dinilai. (6) Besaran penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c. permukiman kembali; dan/atau d. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. (7) Dalam... (71 Dalam hal besaran penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam bentuk tanah pengganti atau permukiman kembali, Otorita lbu Kota Nusantara menyediakan tanah melalui proses pengalokasian tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (8) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan atas penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat, dapat dilakukan konsinyasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Kepala Otorita MENETAPKAN: a. daftar masyarakat penerima sesuai hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. besaran penggantian sesuai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (10) Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (11) Tata cara pengalokasian anggaran untuk pendanaan, mekanisme pembayaran, dan pengawasan dalam rangka penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (12) Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional melakukan pengawasan penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat.

Pasal 10

Koreksi

(1) Dalam rangka percepatan penetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di lbu Kota Nusantara, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara MENETAPKAN NJOP dalam wilayah daerahnya masing-masing yang berada di kawasan delineasi lbu Kota Nusantara berdasarkan Zona Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). (21 Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya NJOP oleh Otorita Ibu Kota Nusantara pada saat menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus. Pasal 1 1 (1) Otorita Ibu Kota Nusantara atau Kementerian/Lembaga dapat melaksanakan penghunia.n, pemanfaatan, dan/atau pengelolaan infrastruktur serta bangunan yang telah selesai dibangun oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka kegiatan pembangunan di lbu Kota Nusantara sejak infrastruktur dan bangunan dapat dioperasionalkan atau dimanfaatkan. (21 Pengelolaan infrastruktur dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga fungsi dan keandalan infrastruktur dan bangunan, yang dituangkan dalam berita acara antara Kementerian/Lembaga dengan Otorita Ibu Kota Nusantara atau Kementerian/Lembaga lain sampai dengan penetapan dan/atau pengalihan status penggunaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menjadi dasar pengalihan tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan negara atas infrastruktur dan bangunan dari KementerianlLernbaga kepada Otorita Ibu Kota Nusantara atau Kementerian/Lembaga lain yang menerima pengalihan tersebut. (4) Otorita... -t2- (41 Otorita lbu Kota Nusantara atau Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab mengalokasikan a.nggaran biaya operasional, pemeliharaan, dan perawatan infrastruktur dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengelolaan infrastruktur dan bangunan yang dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara atau Kementerian/Lembaga dapat dilakukan sendiri atau dilaksanakan oleh pengelola yang dibentuk atau ditunjuk oleh Otorita Ibu Kota Nusantara atau Kementerian/l,embaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang PERCEPATAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14