PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERPRES Nomor 67 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

(1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria: a. memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk membangun masyarakat inklusi bagi Penyandang Disabilitas; b. melakukan advokasi dan dukungan dalam implementasi Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; c. menemukan inovasi dan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kehidupan Penyandang Disabilitas; dan/atau d. memperjuangkan kesetaraan gender bagi Penyandang Disabilitas perempuan dan anak.

Pasal 7

Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi syarat: a. warga negara INDONESIA; b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; c. memiliki integritas dalam upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan d. telah melakukan upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau paling singkat 4 (empat) tahun secara terputus-putus.

Pasal 8

(1) Badan hukum dan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus mempekerjakan Penyandang Disabilitas. (2) Badan hukum dan lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria: a. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi; b. memberikan upah yang layak tanpa diskriminasi; c. menyediakan akomodasi yang layak; dan d. menyediakan fasilitas kesejahteraan yang mudah diakses, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi syarat: a. berbadan hukum INDONESIA; b. memiliki izin operasional dan terdaftar di instansi yang berwenang; c. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja untuk badan hukum swasta; dan d. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja untuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Pasal 10

Lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi syarat mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 11

(1) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus menyediakan fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas. (2) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. orang perseorangan; b. badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; atau c. lembaga negara. (3) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan fasilitas publik yang memenuhi kriteria bersifat inklusif, mudah diakses, dan bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas. (4) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. bangunan gedung; b. sarana dan prasarana transportasi; c. sarana dan prasarana komunikasi dan informasi; d. infrastruktur; dan/atau e. lingkungan. (5) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat: a. warga negara INDONESIA; b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; dan c. memiliki integritas dalam upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

Badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat memiliki izin operasional dan terdaftar di instansi yang berwenang.

Pasal 14

Lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat menyediakan fasilitas publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 15

Bupati/wali kota dapat memberikan Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan dari orang perseorangan, badan hukum, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat, asosiasi dunia usaha, atau kelompok masyarakat.

Pasal 16

Bupati/wali kota membentuk tim Penghargaan daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

(1) Tim Penghargaan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima Penghargaan. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. persiapan; b. penelaahan; dan c. verifikasi dan validasi. (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai rekomendasi calon penerima Penghargaan daerah kabupaten/kota. (4) Bupati/wali kota MENETAPKAN penerima Penghargaan daerah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim Penghargaan daerah kabupaten/kota dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Pasal 18

(1) Gubernur dapat memberikan Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan calon penerima Penghargaan dari bupati/wali kota. (2) Usulan calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerima Penghargaan yang telah ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 19

Gubernur membentuk tim Penghargaan daerah provinsi.

Pasal 20

(1) Tim Penghargaan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima Penghargaan daerah provinsi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. persiapan; b. penelaahan; dan c. verifikasi dan validasi. (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur sebagai rekomendasi calon penerima Penghargaan daerah provinsi. (4) Gubernur MENETAPKAN penerima Penghargaan daerah provinsi berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim Penghargaan daerah provinsi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

(1) Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dapat memberikan Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan calon penerima Penghargaan dari gubernur. (2) Usulan calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerima Penghargaan yang telah ditetapkan oleh gubernur. (3) Selain usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dapat menerima usulan calon penerima Penghargaan dari lembaga negara dan badan usaha milik negara.

Pasal 22

Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian membentuk tim Penghargaan nasional.

Pasal 23

(1) Tim Penghargaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima Penghargaan nasional. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. persiapan; b. penelaahan; dan c. verifikasi dan validasi. (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sebagai rekomendasi calon penerima Penghargaan nasional. (4) Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian MENETAPKAN penerima Penghargaan nasional berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim Penghargaan nasional dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sesuai dengan kewenangannya. (6) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri atau menteri terkait.

Pasal 24

(1) Pemberian Penghargaan dilaksanakan oleh Menteri, menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota pada peringatan: a. acara puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional; b. hari disabilitas internasional; c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara; d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; e. hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten/kota; atau f. acara resmi lainnya. (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.