Koreksi Pasal 21

(1) Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dapat memberikan Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan calon penerima Penghargaan dari gubernur. (2) Usulan calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerima Penghargaan yang telah ditetapkan oleh gubernur. (3) Selain usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dapat menerima usulan calon penerima Penghargaan dari lembaga negara dan badan usaha milik negara.