Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan...

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Masyarakat adalah penduduk yang menguasai tanah negara atau tanah yang dimiliki hak atas tanahnya oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. 2. Penyediaan Tanah adalah pengadaan tanah yang diperlukan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional. 3. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial dalam rangka pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk Proyek Strategis Nasional. 4. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memenuhi kriteria: a. memiliki identitas kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat; dan b. tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya.

Pasal 4

Koreksi

Penguasaan tanah oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus; dan b. menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, dan diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau lurah/kepala desa setempat.

Pasal 5

Koreksi

Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan uang santunan untuk: a. biaya pembongkaran rumah; b. mobilisasi; c. sewa rumah; dan d. tunjangan kehilangan pendapatan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan dikuasai oleh Masyarakat, menyusun dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan. (2) Dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. letak tanah dan luas tanah serta kondisi di atas tanah yang dikuasai oleh Masyarakat; b. data Masyarakat yang menguasai tanah; dan c. gambaran umum situasi dan kondisi Masyarakat yang menguasai tanah. (3) Dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada gubernur.

Pasal 7

Koreksi

(1) Gubernur setelah menerima dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Tim Terpadu. (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh Masyarakat; b. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas Masyarakat yang menguasai tanah; c. menunjuk pihak independen untuk menghitung besaran uang santunan; d. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan; e. merekomendasikan daftar Masyarakat yang berhak untuk mendapatkan uang santunan, besaran uang santunan berdasarkan perhitungan pihak independen, mekanisme dan tata cara pemberian uang santunan; dan f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian uang santunan kepada Masyarakat. (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan beranggotakan: a. Kepala Badan/Dinas Provinsi; b. Kepala Badan/Dinas Kabupaten/Kota; c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; d. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; e. Kepala Kejaksaan Tinggi; f. Kepala Kepolisian Daerah; g. Komandan Resort Militer; h. pemilik hak atas tanah; dan i. pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 8

Koreksi

Berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu, gubernur MENETAPKAN: a. daftar Masyarakat penerima uang santunan b. besaran uang santunan; dan c. mekanisme dan tata cara pemberian uang santunan.

Pasal 9

Koreksi

(1) Berdasarkan penetapan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah melaksanakan pemberian uang santunan kepada Masyarakat. (2) Pelaksanaan pemberian uang santunan dapat diberikan dalam bentuk tunai atau melalui transaksi perbankan. (3) Pelaksanaan pemberian uang santunan dibantu oleh Tim Terpadu dengan dukungan aparat keamanan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Terhadap tanah yang telah dilakukan pembayaran uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan pengosongan oleh Masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya uang santunan. (2) Tanah yang telah dikosongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilakukan pengamanan fisik oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Pasal 11

Koreksi

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Negara, dalam hal instansi yang memerlukan tanah adalah kementerian/lembaga; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah, dalam hal instansi yang memerlukan tanah adalah pemerintah daerah; dan/atau c. anggaran perusahaan, dalam hal instansi yang memerlukan tanah adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 12

Koreksi

Barang atau aset yang diperoleh dalam rangka penanganan masalah sosial yang tidak digunakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dapat dihibahkan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

Pasal 13

Koreksi

Penetapan gubernur mengenai besaran uang santunan, daftar penduduk penerima uang santunan, dan tim yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan PRESIDEN ini, dapat dilanjutkan dan dokumen yang telah ada menjadi bagian dokumen penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14