PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

PERPRES Nomor 49 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepanitera-an dan Sekretariat Jenderal. (2) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.

BAB II

KEPANITERAAN

Pasal 2

BAB Ketiga

Kepangkatan, Kenaikan Pangkat, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 4

Koreksi

Jenjang pangkat untuk Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 5

Koreksi

(1) Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I dan Panitera Pengganti Tingkat II yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila: a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan batas jenjang pangkat dalam jabatan yang diduduki.

Pasal 6

(1) Panitera diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi. (2) Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, Panitera Pengganti Tingkat II, dan pejabat fungsional lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas pertimbangan Panitera.

Pasal 7

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera, calon Panitera harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah sarjana hukum; b. lulus ujian kompetensi; c. berpengalaman di bidang kepaniteraan; d. paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c; dan e. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (2) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda, calon Panitera Muda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah sarjana hukum; b. lulus ujian kompetensi; c. berpengalaman di bidang kepaniteraan; d. paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; dan e. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Tingkat I, calon Panitera Pengganti Tingkat I harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah sarjana hukum; b. lulus ujian kompetensi; c. berpengalaman di bidang kepaniteraan; d. paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a; dan e. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (4) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Tingkat II, calon Panitera Pengganti Tingkat II harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah sarjana hukum; b. lulus ujian kompetensi; c. berpengalaman di bidang kepaniteraan; d. paling rendah memiliki pangkat Penata golongan ruang III/c; dan e. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Di lingkungan Kepaniteraan dapat diangkat jabatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 11

Koreksi

(1) Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi. (2) Tugas teknis administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan; b. penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif; c. pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga; d. pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Jenderal menyelenggara-kan fungsi: a. perencanaan, analisis dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana; b. pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia; c. pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan dan ekspedisi, serta barang milik negara; d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan kepaniteraan; e. penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan f. pendidikan Pancasila dan Konstitusi. (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat Jenderal mempunyai wewenang: a. MENETAPKAN rencana strategis, program kerja dan anggaran Mahkamah Konstitusi; b. MENETAPKAN tata cara pengelolaan organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, keuangan, serta barang milik negara; c. menandatangani perjanjian kerja sama; dan d. MENETAPKAN peraturan, keputusan dan aturan kebijakan.

Pasal 12

(1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. (2) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro. (3) Masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian. (4) Masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 13

(1) Di lingkungan Sekretariat Jenderal dibentuk 2 (dua) Pusat. (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksa-nakan fungsi penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pendidikan Pancasila dan Konstitusi. (3) Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelola-an Teknologi Informasi Komunikasi terdiri atas paling banyak 2 (dua) Bidang dan 1 (satu) Subbagian. (4) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri atas paling banyak 2 (dua) Bidang dan 1 (satu) Bagian. (5) Masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbidang. (6) Bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.

Pasal 14

(1) Sekretaris Jenderal adalah jabatan struktural eselon I.a. (2) Kepala Biro dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon II.a. (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a. (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 15

(1) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi. (2) Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, dan pejabat fungsional lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 16

Di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat diangkat jabatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25