Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
3. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat dengan Negara Palau, dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
4. Kecamatan di Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut distrik adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.
5. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia atau yang berbatasan dengan laut lepas (high seas) yang diklaim secara unilateral oleh INDONESIA dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI).
6. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
7. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
8. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
9. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
10. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi).
11. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
13. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
14. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
15. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
16. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
17. Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pas lintas batas dan paspor.
18. Laut Teritorial INDONESIA adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan INDONESIA.
19. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan Laut Teritorial INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perairan INDONESIA dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
20. Landas Kontinen INDONESIA adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
21. Alur Laut Kepulauan INDONESIA yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
22. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.
23. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing- masing zona pada Kawasan Budi Daya.
24. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
25. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
28. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah rangka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
29. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disingkat KZB adalah angka perbandingan antara luas total tapak bangunan dan luas zona.
30. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
31. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
32. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
33. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
34. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara dan Gubernur Papua Barat.
35. Bupati atau Walikota adalah Bupati Pulau Morotai, Bupati Halmahera Timur, Bupati Halmahera Tengah, Bupati Raja Ampat, Bupati Sorong, Bupati Tambrauw, Bupati Manokwari, Bupati Manokwari Selatan dan Walikota Sorong.
36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
Ruang lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
c. rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara;
d. rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara;
e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
g. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
h. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara.
Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
3. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat dengan Negara Palau, dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
4. Kecamatan di Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut distrik adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.
5. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia atau yang berbatasan dengan laut lepas (high seas) yang diklaim secara unilateral oleh INDONESIA dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI).
6. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
7. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
8. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
9. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
10. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi).
11. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
13. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
14. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
15. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
16. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
17. Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pas lintas batas dan paspor.
18. Laut Teritorial INDONESIA adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan INDONESIA.
19. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan Laut Teritorial INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perairan INDONESIA dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
20. Landas Kontinen INDONESIA adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
21. Alur Laut Kepulauan INDONESIA yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
22. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.
23. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing- masing zona pada Kawasan Budi Daya.
24. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
25. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
28. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah rangka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
29. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disingkat KZB adalah angka perbandingan antara luas total tapak bangunan dan luas zona.
30. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
31. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
32. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
33. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
34. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara dan Gubernur Papua Barat.
35. Bupati atau Walikota adalah Bupati Pulau Morotai, Bupati Halmahera Timur, Bupati Halmahera Tengah, Bupati Raja Ampat, Bupati Sorong, Bupati Tambrauw, Bupati Manokwari, Bupati Manokwari Selatan dan Walikota Sorong.
36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
Ruang lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
c. rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara;
d. rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara;
e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
g. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
h. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara.
BAB II
PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara.
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara;
e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara;
f. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan kawasan sekitarnya.
Pasal 5
BAB Kesatu
Peran dan Fungsi Rencana Tata RuangKawasan Perbatasan Negara
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara.
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara;
e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara;
f. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan kawasan sekitarnya.
(1) Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di laut.
(2) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Palau, hingga garis pantai termasuk:
a. kecamatan dan distrik yang memiliki garis pantai tersebut; atau
b. seluruh kecamatan dan distrik pada gugus kepulauan, atau perairan dengan jarak 24 mil dari garis pangkal.
(3) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Provinsi Maluku Utara, terdiri atas:
1. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat di Kabupaten Pulau Morotai;
2. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Kota dan Kecamatan Maba Selatan di Kabupaten Halmahera Timur;
3. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Patani, dan Kecamatan Pulau Gebe, termasuk Pulau Jiew di Kabupaten Halmahera Tengah;
b. Provinsi Papua Barat, terdiri atas:
1. 12 (duabelas) distrik yang meliputi Distrik Waigeo Barat, Distrik Supnin, Distrik Tiplol Mayalibit, Distrik Waigeo Utara, Distrik Ayau, Distrik Kepulauan Ayau, Distrik Wawarboni, Distrik Waigeo Timur, Distrik Mayalibit, Distrik Waigeo Selatan, Distrik Miosmansar, dan Distrik Kota Waisai, termasuk Pulau Fani dan Pulau Budd di Kabupaten Raja Ampat;
2. 6 (enam) distrik yang meliputi Distrik Sorong, Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Distrik Sorong Utara, dan Distrik Sorong Manoi di Kota Sorong;
3. 2 (dua) distrik yang meliputi Distrik Makbon dan Distrik Moraid di Kabupaten Sorong;
4. 3 (tiga) distrik yang meliputi Distrik Sausapor, Distrik Kwor, Distrik Abun, termasuk Pulau Miossu di Kabupaten Tambrauw;
5. 10 (sepuluh) distrik yang meliputi Distrik Amberbaken, Distrik Mubram, Distrik Sidey, Distrik Masni, Distrik Manokwari Utara, Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Selatan, Distrik Warmare, dan Distrik Tanah Rubuh di Kabupaten Manokwari; dan
6. 4 (empat) distrik yang meliputi Distrik Oransbari, Distrik Ransiki, Distrik Momiwaren, dan Distrik Tahota di Kabupaten Manokwari Selatan.
c. Laut Teritorial INDONESIA di Laut Halmahera dan Samudra Pasifik;
d. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA di Laut Halmahera dan Samudra Pasifik; dan
e. Landas Kontinen INDONESIA di Laut Halmahera dan Samudera Pasifik.
BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan:
a. kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara di Samudera Pasifik yang menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan Negara Palau;
b. kemandirian dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
c. kawasan berfungsi lindung untuk meningkatkan keberlanjutan ekosistem pulau di Kawasan Perbatasan Negara.
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara di Samudera Pasifik yang menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan Negara Palau sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi:
a. penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan dan keutuhan Wilayah Negara;
b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara; dan
c. pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Kebijakan untuk mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi;
b. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah;
c. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi;
d. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
e. pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya; dan
f. pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaan.
(3) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung untuk meningkatkan keberlanjutan ekosistem pulau di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
a. pemertahanan dan pelestarian kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara untuk perlindungan keanekaragaman hayati;
dan
b. rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negara;
c. rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT; dan
d. pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana.
Penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan:
a. kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara di Samudera Pasifik yang menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan Negara Palau;
b. kemandirian dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
c. kawasan berfungsi lindung untuk meningkatkan keberlanjutan ekosistem pulau di Kawasan Perbatasan Negara.
BAB Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara di Samudera Pasifik yang menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan Negara Palau sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi:
a. penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan dan keutuhan Wilayah Negara;
b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara; dan
c. pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Kebijakan untuk mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi;
b. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah;
c. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi;
d. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
e. pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya; dan
f. pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaan.
(3) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung untuk meningkatkan keberlanjutan ekosistem pulau di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
a. pemertahanan dan pelestarian kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara untuk perlindungan keanekaragaman hayati;
dan
b. rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negara;
c. rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT; dan
d. pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana.
(1) Strategi penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan dan keutuhan Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a. menegaskan titik-titik garis pangkal di Samudera Pasifik dari pesisir utara Kabupaten Pulau Morotai sampai pesisir timur Kabupaten Manokwari Selatan;
b. menegaskan batas laut teritorial di Laut Halmahera dan Samudera Pasifik mulai dari batas perairan Provinsi Maluku Utara denganProvinsi Sulawesi Utara hingga batas perairan Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Papua;
c. MENETAPKAN atau menegaskan batas yurisdiksi pada batas Landas Kontinen INDONESIA di Laut Halmahera dan Samudera Pasifik;
d. MENETAPKAN batas yurisdiksi pada batas Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Halmahera dan Samudera Pasifik; dan
e. meningkatkan kerja sama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai dengan kondisi dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir dan PPKT;
b. mengembangkan infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah.
(3) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan
Perbatasan Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman;
b. mengembangkan kota kecamatan sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala regional, simpul transportasi, dan pengembangan agropolitan serta didukung prasarana permukiman; dan
c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman.
(4) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan untuk menunjang ketersediaan pangan lokal;
b. mengembangkan Kawasan Budi Daya perikanan dengan memperhatikan potensi lestarinya;
(5) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan perkebunan dengan komoditas kelapa yang didukung prasarana dan sarana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan;
c. mengembangkan kawasan hutan produksi dengan mempertimbangkan potensi lestari; dan
d. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(6) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan;
b. mengembangkan kawasan wisata bahari secara sinergis dan berkelanjutan; dan
c. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan.
(7) Strategi pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negaradimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
a. memantapkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan di Kawasan Perbatasan Negara yang terpadu dengan pelabuhan/dermaga dan/atau bandar udara;
b. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau di Kawasan Perbatasan Negara;
c. memantapkan dan meningkatkan fungsi pelabuhan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
d. memantapkan dan meningkatkan fungsi bandar udara untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara.
(8) Strategi pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
a. mengembangkan jaringan energi berbasis sumber energi tenaga angin, sumber energi tenaga surya, dan sumber energi gelombang laut;
b. mengembangkan fasilitas depo bahan bakar minyak di PPKT berpenghuni;
c. mengembangkan jaringan telekomunikasi berbasis satelit untuk melayani pulau kecil berpenghuni;
d. mengembangkan teknologi pengolahan dan pemurnian air laut untuk penyediaan air baku dan air minum; dan
e. mengembangkan prasarana sumber daya air untuk penyimpanan air berskala lokal.
(9) Strategi pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan
sarana kesehatan, pelayanan air minum, dan pendidikan/balai pelatihan.
(10) Strategi pemertahanan dan pelestarian kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara untuk perlindungan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
a. mempertahankan dan melestarikan kawasan suaka alam perairan yang merupakan tempat perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan biota laut;
b. mempertahankan dan melestarikan kawasan cagar alam dan cagar alam laut untuk mempertahankan kelestarian ekosistem penting;
c. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut;
d. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman nasional; dan
e. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman wisata alam.
(11) Strategi rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
a. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi; dan
b. mengendalikan secara ketat alih fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi
(12) Strategirehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
a. mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai termasuk di PPKT; dan
b. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan sempadan pantai dan mundurnya garis pangkal Kepulauan INDONESIA.
(13) Strategi pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dilakukan dengan mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, gempa bumi, tsunami, dan abrasi.
(1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI).
(2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban serta sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
(3) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
a. rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara; dan
b. rencana sistem jaringan prasarana.
Pasal 10
(1) Rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a berfungsi sebagai pusat pelayanan yang terdiri atas:
a. pusat pelayanan utama;
b. pusat pelayanan penyangga; dan
c. pusat pelayanan pintu gerbang.
(2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PKSN.
(3) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kota kecamatan atau kota distrik.
(4) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan lintas batas.
(5) Dalam hal tidak terdapat PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PKN atau PKW terluar berfungsi sebagai pusat pelayanan utama.
Pasal 11
Pasal 12
(1) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan pusat kegiatan penyangga pintu gerbang dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dengan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. Sangowo di Kecamatan Morotai Timur pada Kabupaten Pulau Morotai; dan
b. Kabare di Distrik Waigeo Utara pada Kabupaten Raja Ampat.
(3) Sangowo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
d. pusat pemerintahan;
e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
f. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.
(4) Kabare sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
d. pusat pemerintahan;
e. pusat pariwisata bahari;
f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
g. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Pasal 13
(1) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1 )huruf c merupakan pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. Berebere di Kecamatan Morotai Utara pada Kabupaten Pulau Morotai; dan
b. Pulau Fani di Distrik Kepulauan Ayau pada Kabupaten Raja Ampat.
(3) Berebere sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
d. pusat perdagangan dan jasa skala lokal; dan
e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal.
(4) Pulau Fani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.
(1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI).
(2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban serta sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
(3) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
a. rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara; dan
b. rencana sistem jaringan prasarana.
(1) Rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a berfungsi sebagai pusat pelayanan yang terdiri atas:
a. pusat pelayanan utama;
b. pusat pelayanan penyangga; dan
c. pusat pelayanan pintu gerbang.
(2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PKSN.
(3) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kota kecamatan atau kota distrik.
(4) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan lintas batas.
(5) Dalam hal tidak terdapat PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PKN atau PKW terluar berfungsi sebagai pusat pelayanan utama.
Pasal 11
(1) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) huruf a merupakan pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. PKSN Daruba di Kabupaten Pulau Morotai;
b. PKN Sorong di Kota Sorong; dan
c. PKW Manokwari di Kabupaten Manokwari.
(3) PKSN Daruba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
e. pusat kegiatan industri pengolahan dan jasa hasil perikanan, perkebunan dengan komoditas kelapa, dan pertanian;
f. pusat pariwisata bahari;
g. pusat promosi pariwisata, investasi dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
j. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional.
(4) PKN Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
e. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi;
f. pusat pariwisata bahari;
g. pusat promosi pariwisata, investasi dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
j. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional.
(5) PKW Manokwari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
e. pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;
f. pusat pariwisata bahari;
g. pusat promosi pariwisata, investasi dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
j. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional.
Pasal 12
(1) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan pusat kegiatan penyangga pintu gerbang dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dengan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. Sangowo di Kecamatan Morotai Timur pada Kabupaten Pulau Morotai; dan
b. Kabare di Distrik Waigeo Utara pada Kabupaten Raja Ampat.
(3) Sangowo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
d. pusat pemerintahan;
e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
f. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.
(4) Kabare sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
d. pusat pemerintahan;
e. pusat pariwisata bahari;
f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
g. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Pasal 13
(1) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1 )huruf c merupakan pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. Berebere di Kecamatan Morotai Utara pada Kabupaten Pulau Morotai; dan
b. Pulau Fani di Distrik Kepulauan Ayau pada Kabupaten Raja Ampat.
(3) Berebere sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
d. pusat perdagangan dan jasa skala lokal; dan
e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang lokal.
(4) Pulau Fani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana permukiman.
Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana permukiman.
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarpusat pelayanan di Kawasan Perbatasan Negara, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.
(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan; dan
b. sistem jaringan transportasi penyeberangan.
(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
(5) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan; dan
b. lintas penyeberangan.
(6) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. pelabuhan laut; dan
b. alur pelayaran.
(7) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. bandar udara; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 16
(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat pelayanan, antara pusat pelayanan dengan pelabuhan dan bandar udara, antara pusat pelayanan dengan Kawasan Budi Daya, serta melayani PPKT berpenghuni di Kawasan Perbatasan Negara
(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a. jaringan jalan arteri primer;
b. jaringan jalan kolektor primer; dan
c. jaringan jalan strategis nasional.
(3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. Sorong-Aimas;
b. Mubrani-Prafi-Warmare-Maruni-Manokwari; dan
c. Maruni-Oransbari-Ransiki-Mameh.
(4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jaringan jalan yang menghubungkan Daruba-Daeo- Berebere.
(5) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. Berebere-Sopi-Wayabula-Daruba;
b. Labilabi- Dorosagu-Wayamli-Buli-Maba-Bicoli-Tapeleo-Patani-Sif;
c. Pelabuhan Gebe-BU Gebe-Umera;
d. Selpele-Waisilip-Wawiyai-Waisai-Pelabuhan Waisai;
e. Waisai-Warsambin;
f. Waisilip-Saleo;
g. Wawiyai-Kabilol-Go-Kapadiri-Kabare-Warwanai-Urbonasopen- Yensner-Mumes;
h. Kapadiri-Wairemak-Yensner;
i. Lingkar Pulau Mansinam;
j. Sorong-Makbon-Mega-Sausapor-Notmari-Werman-Saokorem- Mubrani-Arfu;
k. Notmari-Fef-Ayamaru; dan
l. Ransiki-Anggi.
Pasal 17
(1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Kawasan Perbatasan Negara dan kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
b. terminal; dan
c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
(3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. terminal penumpang; dan
b. terminal barang.
(5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan ditetapkan di Manokwari pada Kabupaten Manokwari.
b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan, ditetapkan di Daruba pada Kabupaten Pulau Morotai;
c. terminal penumpang tipe C untuk melayani pusat pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berfungsi untuk melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi ditetapkan di:
a. Daruba di Kabupaten Pulau Morotai; dan
b. Manokwari di Kabupaten Manokwari.
(7) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
(1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi pada wilayah terisolasi, PPKT berpenghuni, dan pusat permukiman perbatasan negara.
(2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi;
b. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
c. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten.
(3) Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di:
a. Daruba di Kecamatan Morotai Selatan pada Kabupaten Pulau Morotai;
b. Patani di Kecamatan Patani pada Kabupaten Halmahera Tengah;
c. Sorong di Distrik Sorong Barat pada Kota Sorong; dan
d. Manokwari di Distrik Manokwari Barat pada Kabupaten Manokwari.
(4) Pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:
a. Bicoli di Kecamatan Maba Selatan pada Kabupaten Halmahera Tengah; dan
b. Makbon di Distrik Makbon pada Kabupaten Sorong;
(2) Pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:
a. Berebere di Kecamatan Morotai Utara, Sopi di Kecamatan Morotai Jaya, dan Wayabula di Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai; dan
b. Buli di Kecamatan Maba dan Maba di Kecamatan Maba Kota pada Kabupaten Halmahera Timur;
c. Gebe di Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;
d. Kabare di Distrik Waigeo Utara, Saonek di Distrik Kota Waisai pada Kabupaten Raja Ampat.
Pasal 19
(1) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan keterkaitan antarpusat permukiman perbatasan negara, wilayah terisolasi, dan PPKT berpenghuni.
(2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri atas:
a. lintas penyeberangan antarprovinsi;
b. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan
c. lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.
(3) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Daruba (Provinsi Maluku Utara) – Biak (Provinsi Papua);
b. Patani (Provinsi Maluku Utara) – Sorong (Provinsi Papua Barat);
c. Sorong (Provinsi Papua Barat) – Wahai (Provinsi Maluku); dan
d. Manokwari (Provinsi Papua Barat) – Biak (Provinsi Papua).
(4) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Daruba (Kabupaten Pulau Morotai) – Tobelo (Kabupaten Halmahera Utara);
b. Bicoli (Kabupaten Halmahera Timur) – Weda (Kabupaten Halmahera Tengah);
c. Sorong (Kota Sorong) – Makbon (Kabupaten Sorong);
d. Sorong (Kota Sorong) – Yefman (Kabupaten Raja Ampat);
e. Sorong (Kota Sorong) – Saonek (Kabupaten Raja Ampat);
f. Sorong (Kota Sorong) – Waisai (Kabupaten Raja Ampat);
g. Sorong (Kota Sorong) – Waigama (Kabupaten Raja Ampat); dan
h. Manokwari (Kabupaten Manokwari) – Wasior (Kabupaten Teluk Wondama).
(5) Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. lintas penyeberangan pada Kabupaten Pulau Morotai yang menghubungkan:
1. Berebere-Sopi;
2. Sopi-Wayabula;
3. Wayabula-Daruba; dan
4. Daruba-Berebere;
b. lintas penyeberangan pada Kabupaten Halmahera Timur yang menghubungkan Buli-Maba-Weda;
c. lintas penyeberangan pada Kabupaten Halmahera Tengah yang menghubungkan Patani-Gebe;
d. lintas penyeberangan pada Kabupaten Raja Ampat yang menghubungkan:
1. Kabare-Pulau Fani; dan
2. Saonek-Waisai-Kabare.
Pasal 20
Pasal 21
(1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. alur pelayaran internasional; dan
b. alur pelayaran nasional.
(3) Alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menghubungkan:
a. Pelabuhan Daruba, Pelabuhan Sopi, dan Pelabuhan Wayabula ke ALKI III di Laut Maluku; dan
b. Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Arar, Pelabuhan Berebere, Pelabuhan Posi-posi, Pelabuhan Bicoli, Pelabuhan Manitingting, Pelabuhan Buli, Pelabuhan Dorosagu, Pelabuhan Lolasita, Pelabuhan Maba Pura, Pelabuhan Gemia, Pelabuhan Tepeleo, Pelabuhan Patani, Pelabuhan Gebe, Pelabuhan Kabare, Pelabuhan Saonek, Pelabuhan Mega, Pelabuhan Makbon, Pelabuhan Sausapor, Pelabuhan Saukorem, Pelabuhan Oransbari, dan Pelabuhan Ransiki ke perairan internasional di Samudera Pasifik.
(4) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang menghubungkan Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Arar, Pelabuhan Daruba, Pelabuhan Sopi, Pelabuhan Wayabula, Pelabuhan Berebere, Pelabuhan Posi-posi, Pelabuhan Bicoli, Pelabuhan Manitingting, Pelabuhan Buli, Pelabuhan Dorosagu, Pelabuhan Lolasita, Pelabuhan Maba Pura, Pelabuhan Gemia, Pelabuhan Tepeleo, Pelabuhan Patani, Pelabuhan Gebe, Pelabuhan Kabare, Pelabuhan Saonek, Pelabuhan Mega, Pelabuhan Makbon, Pelabuhan Sausapor, Pelabuhan Saukorem, Pelabuhan Oransbari, dan Pelabuhan Ransiki dengan pelabuhan lainnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
(1) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan antar moda serta mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan Negara
(2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bandar udara umum; dan
b. bandar udara khusus.
(3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
b. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
c. bandar udara pengumpan.
(4) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan pada Bandar Udara Domine Eduard Osok di Distrik Sorong Timur pada Kota Sorong.
(5) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan pada Bandar Udara Rendani di Distrik Manokwari Barat pada Kabupaten Manokwari.
(6) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
a. Bandar Udara Pitu di Kecamatan Morotai Selatan pada Kabupaten Pulau Morotai;
b. Bandar Udara Buli di Kecamatan Maba pada Kabupaten Halmahera Timur;
c. Bandar Udara Tepeleo di Kecamatan Patani Utara danBandar Udara Gebe di Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;
d. Bandar Udara Reni di Distrik Kepulauan Ayau, Bandar Udara Dorekar di Distrik Ayau, dan Bandar Udara Kabare di Distrik Waigeo Utara pada Kabupaten Raja Ampat;
e. Bandar Udara Werur di Distrik Sausapor pada Kabupaten Tambrauw; dan
f. Bandar Udara Ransiki di Distrik Ransiki pada Kabupaten Manokwari Selatan.
(7) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf b ditetapkan dalam rangka kegiatan operasi
penerbangan guna menjamin keselamatan penerbangan di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarpusat pelayanan di Kawasan Perbatasan Negara, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.
(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan; dan
b. sistem jaringan transportasi penyeberangan.
(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
(5) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan; dan
b. lintas penyeberangan.
(6) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. pelabuhan laut; dan
b. alur pelayaran.
(7) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. bandar udara; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 16
(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat pelayanan, antara pusat pelayanan dengan pelabuhan dan bandar udara, antara pusat pelayanan dengan Kawasan Budi Daya, serta melayani PPKT berpenghuni di Kawasan Perbatasan Negara
(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a. jaringan jalan arteri primer;
b. jaringan jalan kolektor primer; dan
c. jaringan jalan strategis nasional.
(3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. Sorong-Aimas;
b. Mubrani-Prafi-Warmare-Maruni-Manokwari; dan
c. Maruni-Oransbari-Ransiki-Mameh.
(4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jaringan jalan yang menghubungkan Daruba-Daeo- Berebere.
(5) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. Berebere-Sopi-Wayabula-Daruba;
b. Labilabi- Dorosagu-Wayamli-Buli-Maba-Bicoli-Tapeleo-Patani-Sif;
c. Pelabuhan Gebe-BU Gebe-Umera;
d. Selpele-Waisilip-Wawiyai-Waisai-Pelabuhan Waisai;
e. Waisai-Warsambin;
f. Waisilip-Saleo;
g. Wawiyai-Kabilol-Go-Kapadiri-Kabare-Warwanai-Urbonasopen- Yensner-Mumes;
h. Kapadiri-Wairemak-Yensner;
i. Lingkar Pulau Mansinam;
j. Sorong-Makbon-Mega-Sausapor-Notmari-Werman-Saokorem- Mubrani-Arfu;
k. Notmari-Fef-Ayamaru; dan
l. Ransiki-Anggi.
Pasal 17
(1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Kawasan Perbatasan Negara dan kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
b. terminal; dan
c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
(3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. terminal penumpang; dan
b. terminal barang.
(5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan ditetapkan di Manokwari pada Kabupaten Manokwari.
b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan, ditetapkan di Daruba pada Kabupaten Pulau Morotai;
c. terminal penumpang tipe C untuk melayani pusat pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berfungsi untuk melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi ditetapkan di:
a. Daruba di Kabupaten Pulau Morotai; dan
b. Manokwari di Kabupaten Manokwari.
(7) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
(1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi pada wilayah terisolasi, PPKT berpenghuni, dan pusat permukiman perbatasan negara.
(2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi;
b. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
c. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten.
(3) Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di:
a. Daruba di Kecamatan Morotai Selatan pada Kabupaten Pulau Morotai;
b. Patani di Kecamatan Patani pada Kabupaten Halmahera Tengah;
c. Sorong di Distrik Sorong Barat pada Kota Sorong; dan
d. Manokwari di Distrik Manokwari Barat pada Kabupaten Manokwari.
(4) Pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:
a. Bicoli di Kecamatan Maba Selatan pada Kabupaten Halmahera Tengah; dan
b. Makbon di Distrik Makbon pada Kabupaten Sorong;
(2) Pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:
a. Berebere di Kecamatan Morotai Utara, Sopi di Kecamatan Morotai Jaya, dan Wayabula di Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai; dan
b. Buli di Kecamatan Maba dan Maba di Kecamatan Maba Kota pada Kabupaten Halmahera Timur;
c. Gebe di Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;
d. Kabare di Distrik Waigeo Utara, Saonek di Distrik Kota Waisai pada Kabupaten Raja Ampat.
Pasal 19
(1) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan keterkaitan antarpusat permukiman perbatasan negara, wilayah terisolasi, dan PPKT berpenghuni.
(2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri atas:
a. lintas penyeberangan antarprovinsi;
b. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan
c. lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.
(3) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Daruba (Provinsi Maluku Utara) – Biak (Provinsi Papua);
b. Patani (Provinsi Maluku Utara) – Sorong (Provinsi Papua Barat);
c. Sorong (Provinsi Papua Barat) – Wahai (Provinsi Maluku); dan
d. Manokwari (Provinsi Papua Barat) – Biak (Provinsi Papua).
(4) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. Daruba (Kabupaten Pulau Morotai) – Tobelo (Kabupaten Halmahera Utara);
b. Bicoli (Kabupaten Halmahera Timur) – Weda (Kabupaten Halmahera Tengah);
c. Sorong (Kota Sorong) – Makbon (Kabupaten Sorong);
d. Sorong (Kota Sorong) – Yefman (Kabupaten Raja Ampat);
e. Sorong (Kota Sorong) – Saonek (Kabupaten Raja Ampat);
f. Sorong (Kota Sorong) – Waisai (Kabupaten Raja Ampat);
g. Sorong (Kota Sorong) – Waigama (Kabupaten Raja Ampat); dan
h. Manokwari (Kabupaten Manokwari) – Wasior (Kabupaten Teluk Wondama).
(5) Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. lintas penyeberangan pada Kabupaten Pulau Morotai yang menghubungkan:
1. Berebere-Sopi;
2. Sopi-Wayabula;
3. Wayabula-Daruba; dan
4. Daruba-Berebere;
b. lintas penyeberangan pada Kabupaten Halmahera Timur yang menghubungkan Buli-Maba-Weda;
c. lintas penyeberangan pada Kabupaten Halmahera Tengah yang menghubungkan Patani-Gebe;
d. lintas penyeberangan pada Kabupaten Raja Ampat yang menghubungkan:
1. Kabare-Pulau Fani; dan
2. Saonek-Waisai-Kabare.
Pasal 20
Pasal 21
(1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. alur pelayaran internasional; dan
b. alur pelayaran nasional.
(3) Alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menghubungkan:
a. Pelabuhan Daruba, Pelabuhan Sopi, dan Pelabuhan Wayabula ke ALKI III di Laut Maluku; dan
b. Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Arar, Pelabuhan Berebere, Pelabuhan Posi-posi, Pelabuhan Bicoli, Pelabuhan Manitingting, Pelabuhan Buli, Pelabuhan Dorosagu, Pelabuhan Lolasita, Pelabuhan Maba Pura, Pelabuhan Gemia, Pelabuhan Tepeleo, Pelabuhan Patani, Pelabuhan Gebe, Pelabuhan Kabare, Pelabuhan Saonek, Pelabuhan Mega, Pelabuhan Makbon, Pelabuhan Sausapor, Pelabuhan Saukorem, Pelabuhan Oransbari, dan Pelabuhan Ransiki ke perairan internasional di Samudera Pasifik.
(4) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang menghubungkan Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Arar, Pelabuhan Daruba, Pelabuhan Sopi, Pelabuhan Wayabula, Pelabuhan Berebere, Pelabuhan Posi-posi, Pelabuhan Bicoli, Pelabuhan Manitingting, Pelabuhan Buli, Pelabuhan Dorosagu, Pelabuhan Lolasita, Pelabuhan Maba Pura, Pelabuhan Gemia, Pelabuhan Tepeleo, Pelabuhan Patani, Pelabuhan Gebe, Pelabuhan Kabare, Pelabuhan Saonek, Pelabuhan Mega, Pelabuhan Makbon, Pelabuhan Sausapor, Pelabuhan Saukorem, Pelabuhan Oransbari, dan Pelabuhan Ransiki dengan pelabuhan lainnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
(1) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan antar moda serta mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan Negara
(2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bandar udara umum; dan
b. bandar udara khusus.
(3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
b. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
c. bandar udara pengumpan.
(4) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan pada Bandar Udara Domine Eduard Osok di Distrik Sorong Timur pada Kota Sorong.
(5) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan pada Bandar Udara Rendani di Distrik Manokwari Barat pada Kabupaten Manokwari.
(6) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
a. Bandar Udara Pitu di Kecamatan Morotai Selatan pada Kabupaten Pulau Morotai;
b. Bandar Udara Buli di Kecamatan Maba pada Kabupaten Halmahera Timur;
c. Bandar Udara Tepeleo di Kecamatan Patani Utara danBandar Udara Gebe di Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;
d. Bandar Udara Reni di Distrik Kepulauan Ayau, Bandar Udara Dorekar di Distrik Ayau, dan Bandar Udara Kabare di Distrik Waigeo Utara pada Kabupaten Raja Ampat;
e. Bandar Udara Werur di Distrik Sausapor pada Kabupaten Tambrauw; dan
f. Bandar Udara Ransiki di Distrik Ransiki pada Kabupaten Manokwari Selatan.
(7) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf b ditetapkan dalam rangka kegiatan operasi
penerbangan guna menjamin keselamatan penerbangan di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan akan datang di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan transmisi tenaga listrik.
(3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi yang ditetapkan di:
a. Pusat pelayanan utama kawasan perbatasan Negara yang meliputi PKSN Daruba, PKN Sorong, dan PKW Manokwari;
b. Kecamatan Pulau Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah;
c. Distrik Wawarboni di Kabupaten Raja Ampat;
d. Distrik Makbon dan Distrik Moraid di Kabupaten Sorong;
e. Distrik Sausapor, Distrik Kwor, dan Distrik Abun di Kabupaten Tambrauw; dan
f. Distrik Manokwari, Distrik Amberbaken, Distrik Sidey, Distrik Oransbari, dan Distrik Momi Waren di Kabupaten Manokwari.
(4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) meliputi PLTGB Manokwari di Distrik Manokwari Barat pada Kabupaten Manokwari;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi PLTA Warsamson di Distrik Makbon pada Kabupaten Sorong;
c. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) meliputi PLTM Ransiki di Distrik Ransiki pada Kabupaten Manokwari Selatan;
d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang melayani PKSN Daruba, Sangowo, Kabare, Berebere, dan Pulau Fani;
d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), dan/atau pembangkit listrik tenaga hybrid yang melayani:
1. PPKT berpenghuni yang berada di Pulau Fani; dan
2. pos pengamanan perbatasan pada Posal Berebere, Posal Morotai, Posal Maba, Posal Gebe, dan Posal Fani.
(5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan pada jaringan transmisi tenaga listrik:
1. SUTT Dodinga-Maba; dan
2. SUTT Sorong.
b. Gardu Induk (GI) ditetapkan di:
1. GI Maba di Kecamatan Maba pada Kabupaten Halmahera Timur; dan
2. GI Sorong di Distrik Sorong Utara pada Kota Sorong.
Pasal 25
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan terestrial; dan
b. jaringan satelit.
(3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan untuk melayani PKSN Daruba, PKN Sorong, PKW Manokwari, Sangowo, Berebere, Kabare, dan Pulau Fani.
(4) Jaringan terestrial ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi menara Base Transceiver Station (BTS) mandiri dan menara BTS bersama telekomunikasi, ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(6) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan untuk melayani:
a. PKSN Daruba, PKN Sorong, PKW Manokwari, Sangowo, Berebere, dan Kabare;dan
b. PPKT berpenghuni yang meliputi Pulau Fani.
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan terestrial; dan
b. jaringan satelit.
(3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan untuk melayani PKSN Daruba, PKN Sorong, PKW Manokwari, Sangowo, Berebere, Kabare, dan Pulau Fani.
(4) Jaringan terestrial ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi menara Base Transceiver Station (BTS) mandiri dan menara BTS bersama telekomunikasi, ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(6) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan untuk melayani:
a. PKSN Daruba, PKN Sorong, PKW Manokwari, Sangowo, Berebere, dan Kabare;dan
b. PPKT berpenghuni yang meliputi Pulau Fani.
Pasal 26
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
a. sumber air; dan
b. prasarana sumber daya air.
Pasal 27
(1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. sumber air berupa air permukaan; dan
b. sumber air berupa air tanah.
(2) Sumber air berupa air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi sumber air permukaan pada sungai.
(3) Sumber air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan di:
a. Sungai pada WS strategis nasional meliputi:
1. sungai pada DAS Aru, DAS Berebere Kecil, DAS Cio, DAS Daeo, DAS Hapo, DAS Libano, DAS Moleo, DAS Morotai, DAS Ngisio, DAS Pengeo, DAS Sakita, DAS Sangowo, DAS Sopi, DAS Tutuhu, DAS Wayabula, dan DAS Yao di WS Halmahera Utara;
2. sungai pada DAS Akelamo, DAS Sangaji, DAS Gotowasi, DAS Dodoga, DAS Misoliwo, DAS Beb, dan DAS Ngangamiango di WS Halmahera Selatan; dan
b. Sungai pada WS lintas kabupaten/kota meliputi sungai pada DAS Wakre, DAS Kebare, DAS Remu, DAS Warsamson, DAS Wesan, DAS Wowey, DAS Kwoor, DAS Warmamedi, DAS Rakrak, DAS Warmandi, DAS Winyet, DAS Werbef, DAS Wayap, DAS Manggen, DAS Waremui, DAS Wepai, DAS Wekari, DAS Aropi, DAS Anita, DAS Waramol, DAS Warjor, DAS Mariam, DAS Meuni, DAS Pami, DAS Andai, dan DAS Warnasse di WS Kamundan-Sebyar.
(4) Sumber air berupa air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi CAT dalam kabupaten terdiri atas:
a. CAT Daruba-Berebere di Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan dan Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;
b. CAT Akelamo di Kecamatan Wasile Utara dan Kecamatan Maba Utara serta CAT Wasile di Kecamatan Wasile Utara dan Kecamatan Maba pada Kabupaten Halmahera Timur;
c. CAT Patani di Kecamatan Maba Kota, Kecamatan Maba Selatan di Kabupaten Halmahera Timur, Kecamatan Patani Utara dan Kecamatan Patani pada Kabupaten Halmahera Tengah;
d. CAT Waigeo di Distrik Waigeo Barat, CAT Bokpapo di Distrik Waigeo Barat dan Distrik Tiplol Mayalibit, serta CAT Wairemah di Distrik Tiplol Mayalibit, Distrik Mayalibit dan Distrik Waigeo Timurpada Kabupaten Raja Ampat;
e. CAT Manokwari di Distrik Sidey, Distrik Masni, Distrik Manokwari Utara, Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Selatan dan Distrik Warmare pada Kabupaten Manokwari;dan
f. CAT Oransbari di Distrik Oransbari dan Distrik Ransiki pada Kabupaten Manokwari Selatan.
Pasal 28
(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan irigasi; dan
b. sistem pengamanan pantai.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung pertanian pangan berupa saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.
(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jaringan irigasi pada:
a. DI Sidey dan DI Oransbari di Kabupaten Manokwari; dan
b. DI Wayamli, DI Sagea, dan DI Ekor di Kabupaten Halmahera Timur.
(4) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rangka melindungi pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan pesisir yang memiliki titik dasar garis pangkal dari dampak abrasi dan gelombang pasang
(5) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
a. pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKSN Daruba, PKW Manokwari, Berebere, Kabare, dan Pulau Fani;
b. pesisir yang memiliki titik dasar garis pangkal yang berada di:
1. Kecamatan Morotai Utara dan Kecamatan Morotai Timur pada Kabupaten Pulau Morotai;
2. Kecamatan Maba pada Kabupaten Halmahera Timur;
3. Distrik Kwor pada Kabupaten Tambrauw; dan
4. Distrik Masni pada Kabupaten Manokwari;
c. PPKT yang meliputi Pulau Jiew, Pulau Budd, Pulau Miossu, dan Pulau Fani.
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
a. sumber air; dan
b. prasarana sumber daya air.
(1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. sumber air berupa air permukaan; dan
b. sumber air berupa air tanah.
(2) Sumber air berupa air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi sumber air permukaan pada sungai.
(3) Sumber air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan di:
a. Sungai pada WS strategis nasional meliputi:
1. sungai pada DAS Aru, DAS Berebere Kecil, DAS Cio, DAS Daeo, DAS Hapo, DAS Libano, DAS Moleo, DAS Morotai, DAS Ngisio, DAS Pengeo, DAS Sakita, DAS Sangowo, DAS Sopi, DAS Tutuhu, DAS Wayabula, dan DAS Yao di WS Halmahera Utara;
2. sungai pada DAS Akelamo, DAS Sangaji, DAS Gotowasi, DAS Dodoga, DAS Misoliwo, DAS Beb, dan DAS Ngangamiango di WS Halmahera Selatan; dan
b. Sungai pada WS lintas kabupaten/kota meliputi sungai pada DAS Wakre, DAS Kebare, DAS Remu, DAS Warsamson, DAS Wesan, DAS Wowey, DAS Kwoor, DAS Warmamedi, DAS Rakrak, DAS Warmandi, DAS Winyet, DAS Werbef, DAS Wayap, DAS Manggen, DAS Waremui, DAS Wepai, DAS Wekari, DAS Aropi, DAS Anita, DAS Waramol, DAS Warjor, DAS Mariam, DAS Meuni, DAS Pami, DAS Andai, dan DAS Warnasse di WS Kamundan-Sebyar.
(4) Sumber air berupa air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi CAT dalam kabupaten terdiri atas:
a. CAT Daruba-Berebere di Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan dan Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;
b. CAT Akelamo di Kecamatan Wasile Utara dan Kecamatan Maba Utara serta CAT Wasile di Kecamatan Wasile Utara dan Kecamatan Maba pada Kabupaten Halmahera Timur;
c. CAT Patani di Kecamatan Maba Kota, Kecamatan Maba Selatan di Kabupaten Halmahera Timur, Kecamatan Patani Utara dan Kecamatan Patani pada Kabupaten Halmahera Tengah;
d. CAT Waigeo di Distrik Waigeo Barat, CAT Bokpapo di Distrik Waigeo Barat dan Distrik Tiplol Mayalibit, serta CAT Wairemah di Distrik Tiplol Mayalibit, Distrik Mayalibit dan Distrik Waigeo Timurpada Kabupaten Raja Ampat;
e. CAT Manokwari di Distrik Sidey, Distrik Masni, Distrik Manokwari Utara, Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Selatan dan Distrik Warmare pada Kabupaten Manokwari;dan
f. CAT Oransbari di Distrik Oransbari dan Distrik Ransiki pada Kabupaten Manokwari Selatan.
Pasal 28
(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan irigasi; dan
b. sistem pengamanan pantai.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung pertanian pangan berupa saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.
(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jaringan irigasi pada:
a. DI Sidey dan DI Oransbari di Kabupaten Manokwari; dan
b. DI Wayamli, DI Sagea, dan DI Ekor di Kabupaten Halmahera Timur.
(4) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rangka melindungi pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan pesisir yang memiliki titik dasar garis pangkal dari dampak abrasi dan gelombang pasang
(5) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
a. pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKSN Daruba, PKW Manokwari, Berebere, Kabare, dan Pulau Fani;
b. pesisir yang memiliki titik dasar garis pangkal yang berada di:
1. Kecamatan Morotai Utara dan Kecamatan Morotai Timur pada Kabupaten Pulau Morotai;
2. Kecamatan Maba pada Kabupaten Halmahera Timur;
3. Distrik Kwor pada Kabupaten Tambrauw; dan
4. Distrik Masni pada Kabupaten Manokwari;
c. PPKT yang meliputi Pulau Jiew, Pulau Budd, Pulau Miossu, dan Pulau Fani.
Pasal 29
(1) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan permukiman yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. sistem jaringan drainase;
c. sistem jaringan air limbah; dan
d. sistem pengelolaan sampah.
Pasal 30
(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. SPAM jaringan perpipaan; dan
b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
(2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan Perbatasan Negara.
(3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. unit air baku yang bersumber dari Bangunan Pengolahan Air Minum (BPAM) di mata air dan sungai.
b. unit produksi air minum meliputi Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) yang melayani PKSN Daruba, PKN Sorong, PKW Manokwari, Sangowo, Kabare, Berebere, dan Pulau Fani.
c. unit distribusi air minum yang melayani PKSN Daruba, PKN Sorong, PKW Manokwari, Sangowo, Kabare, Berebere, dan Pulau Fani
(4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air
kemasan, atau bangunan perlindungan mata air pada kawasan yang tidak/belum terjangkau SPAM ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi SPAM bukan jaringan perpipaan yang berada di:
a. Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;
b. Kecamatan Maba pada Kabupaten Halmahera Timur;
c. Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;
d. Distrik Waigeo Barat, Distrik Waigeo Timur pada Kabupaten Raja Ampat;
e. Distrik Sorong Timur pada Kabupaten Sorong; dan
f. Distrik Mubram, Distrik Sidey, Distrik Masni, Distrik Manokwari Utara, Distrik Warmare, Distrik Oransbari dan Distrik Ransiki pada Kabupaten Manokwari.
(6) Penyediaan air minum untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk PPKT berpenghuni yang tidak terdapat sumber air baku atau merupakan lokasi dengan sumber air baku sulit dapat diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.
(7) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan permukiman yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. sistem jaringan drainase;
c. sistem jaringan air limbah; dan
d. sistem pengelolaan sampah.
(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. SPAM jaringan perpipaan; dan
b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
(2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan Perbatasan Negara.
(3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. unit air baku yang bersumber dari Bangunan Pengolahan Air Minum (BPAM) di mata air dan sungai.
b. unit produksi air minum meliputi Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) yang melayani PKSN Daruba, PKN Sorong, PKW Manokwari, Sangowo, Kabare, Berebere, dan Pulau Fani.
c. unit distribusi air minum yang melayani PKSN Daruba, PKN Sorong, PKW Manokwari, Sangowo, Kabare, Berebere, dan Pulau Fani
(4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air
kemasan, atau bangunan perlindungan mata air pada kawasan yang tidak/belum terjangkau SPAM ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi SPAM bukan jaringan perpipaan yang berada di:
a. Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;
b. Kecamatan Maba pada Kabupaten Halmahera Timur;
c. Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;
d. Distrik Waigeo Barat, Distrik Waigeo Timur pada Kabupaten Raja Ampat;
e. Distrik Sorong Timur pada Kabupaten Sorong; dan
f. Distrik Mubram, Distrik Sidey, Distrik Masni, Distrik Manokwari Utara, Distrik Warmare, Distrik Oransbari dan Distrik Ransiki pada Kabupaten Manokwari.
(6) Penyediaan air minum untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk PPKT berpenghuni yang tidak terdapat sumber air baku atau merupakan lokasi dengan sumber air baku sulit dapat diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.
(7) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Rencana Kawasan Lindung
BAB Ketiga
Rencana Peruntukan Kawasan Budi Daya
BAB 1
Zona Budi Daya
BAB 2
Zona Perairan
BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Perbatasan Negara
BAB Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Kawasan Perbatasan Negara
BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Arahan Peraturan Zonasi
BAB Ketiga
Arahan Perizinan
BAB Keempat
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif
BAB Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi
BAB VIII
PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BAB IX
PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
(1) Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di laut.
(2) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Palau, hingga garis pantai termasuk:
a. kecamatan dan distrik yang memiliki garis pantai tersebut; atau
b. seluruh kecamatan dan distrik pada gugus kepulauan, atau perairan dengan jarak 24 mil dari garis pangkal.
(3) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Provinsi Maluku Utara, terdiri atas:
1. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat di Kabupaten Pulau Morotai;
2. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Kota dan Kecamatan Maba Selatan di Kabupaten Halmahera Timur;
3. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Patani, dan Kecamatan Pulau Gebe, termasuk Pulau Jiew di Kabupaten Halmahera Tengah;
b. Provinsi Papua Barat, terdiri atas:
1. 12 (duabelas) distrik yang meliputi Distrik Waigeo Barat, Distrik Supnin, Distrik Tiplol Mayalibit, Distrik Waigeo Utara, Distrik Ayau, Distrik Kepulauan Ayau, Distrik Wawarboni, Distrik Waigeo Timur, Distrik Mayalibit, Distrik Waigeo Selatan, Distrik Miosmansar, dan Distrik Kota Waisai, termasuk Pulau Fani dan Pulau Budd di Kabupaten Raja Ampat;
2. 6 (enam) distrik yang meliputi Distrik Sorong, Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Distrik Sorong Utara, dan Distrik Sorong Manoi di Kota Sorong;
3. 2 (dua) distrik yang meliputi Distrik Makbon dan Distrik Moraid di Kabupaten Sorong;
4. 3 (tiga) distrik yang meliputi Distrik Sausapor, Distrik Kwor, Distrik Abun, termasuk Pulau Miossu di Kabupaten Tambrauw;
5. 10 (sepuluh) distrik yang meliputi Distrik Amberbaken, Distrik Mubram, Distrik Sidey, Distrik Masni, Distrik Manokwari Utara, Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Selatan, Distrik Warmare, dan Distrik Tanah Rubuh di Kabupaten Manokwari; dan
6. 4 (empat) distrik yang meliputi Distrik Oransbari, Distrik Ransiki, Distrik Momiwaren, dan Distrik Tahota di Kabupaten Manokwari Selatan.
c. Laut Teritorial INDONESIA di Laut Halmahera dan Samudra Pasifik;
d. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA di Laut Halmahera dan Samudra Pasifik; dan
e. Landas Kontinen INDONESIA di Laut Halmahera dan Samudera Pasifik.
(1) Strategi penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan dan keutuhan Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a. menegaskan titik-titik garis pangkal di Samudera Pasifik dari pesisir utara Kabupaten Pulau Morotai sampai pesisir timur Kabupaten Manokwari Selatan;
b. menegaskan batas laut teritorial di Laut Halmahera dan Samudera Pasifik mulai dari batas perairan Provinsi Maluku Utara denganProvinsi Sulawesi Utara hingga batas perairan Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Papua;
c. MENETAPKAN atau menegaskan batas yurisdiksi pada batas Landas Kontinen INDONESIA di Laut Halmahera dan Samudera Pasifik;
d. MENETAPKAN batas yurisdiksi pada batas Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Halmahera dan Samudera Pasifik; dan
e. meningkatkan kerja sama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai dengan kondisi dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir dan PPKT;
b. mengembangkan infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah.
(3) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan
Perbatasan Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman;
b. mengembangkan kota kecamatan sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala regional, simpul transportasi, dan pengembangan agropolitan serta didukung prasarana permukiman; dan
c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman.
(4) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan untuk menunjang ketersediaan pangan lokal;
b. mengembangkan Kawasan Budi Daya perikanan dengan memperhatikan potensi lestarinya;
(5) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan perkebunan dengan komoditas kelapa yang didukung prasarana dan sarana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan;
c. mengembangkan kawasan hutan produksi dengan mempertimbangkan potensi lestari; dan
d. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(6) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan;
b. mengembangkan kawasan wisata bahari secara sinergis dan berkelanjutan; dan
c. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan.
(7) Strategi pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negaradimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
a. memantapkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan di Kawasan Perbatasan Negara yang terpadu dengan pelabuhan/dermaga dan/atau bandar udara;
b. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau di Kawasan Perbatasan Negara;
c. memantapkan dan meningkatkan fungsi pelabuhan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
d. memantapkan dan meningkatkan fungsi bandar udara untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara.
(8) Strategi pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
a. mengembangkan jaringan energi berbasis sumber energi tenaga angin, sumber energi tenaga surya, dan sumber energi gelombang laut;
b. mengembangkan fasilitas depo bahan bakar minyak di PPKT berpenghuni;
c. mengembangkan jaringan telekomunikasi berbasis satelit untuk melayani pulau kecil berpenghuni;
d. mengembangkan teknologi pengolahan dan pemurnian air laut untuk penyediaan air baku dan air minum; dan
e. mengembangkan prasarana sumber daya air untuk penyimpanan air berskala lokal.
(9) Strategi pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan
sarana kesehatan, pelayanan air minum, dan pendidikan/balai pelatihan.
(10) Strategi pemertahanan dan pelestarian kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara untuk perlindungan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
a. mempertahankan dan melestarikan kawasan suaka alam perairan yang merupakan tempat perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan biota laut;
b. mempertahankan dan melestarikan kawasan cagar alam dan cagar alam laut untuk mempertahankan kelestarian ekosistem penting;
c. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut;
d. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman nasional; dan
e. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman wisata alam.
(11) Strategi rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
a. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi; dan
b. mengendalikan secara ketat alih fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi
(12) Strategirehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
a. mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai termasuk di PPKT; dan
b. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan sempadan pantai dan mundurnya garis pangkal Kepulauan INDONESIA.
(13) Strategi pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dilakukan dengan mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, gempa bumi, tsunami, dan abrasi.
(1) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) huruf a merupakan pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. PKSN Daruba di Kabupaten Pulau Morotai;
b. PKN Sorong di Kota Sorong; dan
c. PKW Manokwari di Kabupaten Manokwari.
(3) PKSN Daruba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
e. pusat kegiatan industri pengolahan dan jasa hasil perikanan, perkebunan dengan komoditas kelapa, dan pertanian;
f. pusat pariwisata bahari;
g. pusat promosi pariwisata, investasi dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
j. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional.
(4) PKN Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
e. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi;
f. pusat pariwisata bahari;
g. pusat promosi pariwisata, investasi dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
j. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional.
(5) PKW Manokwari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
e. pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;
f. pusat pariwisata bahari;
g. pusat promosi pariwisata, investasi dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
j. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi pelabuhan laut sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, serta pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara
(3) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan utama;
b. pelabuhan pengumpul; dan
c. pelabuhan pengumpan.
(4) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan pada Pelabuhan Sorong di Distrik Sorong Barat pada Kota Sorong.
(5) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Pelabuhan Manokwari di Distrik Manokwari Barat pada Kabupaten Manokwari; dan
b. Pelabuhan Arar di Distrik Sorong Barat pada Kota Sorong.
(6) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:
a. Pelabuhan Daruba di Kecamatan Morotai Selatan, Pelabuhan Berebere di Kecamatan Morotai Utara, Pelabuhan Sopi di Kecamatan Morotai Jaya, serta Pelabuhan Wayabula dan Pelabuhan Posi-posi di Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;
b. Pelabuhan Bicoli dan Pelabuhan Manitingting di Kecamatan Maba Selatan, Pelabuhan Buli di Kecamatan Maba, Pelabuhan Dorosagu dan Pelabuhan Lolasita di Kecamatan Maba Utara, serta Pelabuhan Maba Pura di Kecamatan Maba Kota pada Kabupaten Halmahera Timur;
c. Pelabuhan Gemia dan Pelabuhan Tepeleo di Kecamatan Patani Utara, Pelabuhan Patani di Kecamatan Patani, dan Pelabuhan Gebe di Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;
d. Pelabuhan Kabare di Distrik Waigeo Utara, Pelabuhan Saonek di Distrik Kota Waisai pada Kabupaten Raja Ampat;
e. Pelabuhan Mega di Distrik Moraid, Pelabuhan Makbon di Distrik Makbon, dan Pelabuhan Sausapor di Distrik Sausapor pada Kabupaten Sorong;
f. Pelabuhan Saukorem di Distrik Amberbaken pada Kabupaten Tambrauw; dan
g. Pelabuhan Oransbari di Distrik Oransbari dan Pelabuhan Ransiki di Distrik Ransiki pada Kabupaten Manokwari Selatan.
(7) Selain pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan pelabuhan-pelabuhan lain meliputi:
a. pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara berupa:
1. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Sorong di Distrik Sorong Barat pada Kota Sorong;
2. Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Angkatan Laut Manokwari di Distrik Manokwari Barat pada Kabupaten Manokwari;
3. Pos Angkatan Laut (Posal) yang meliputi:
a) Posal Berebere di Kecamatan Morotai Utara pada Kabupaten Pulau Morotai;
b) Posal Morotai di Kecamatan Morotai Selatan pada Kabupaten Pulau Morotai;
c) Posal Maba di Kecamatan Maba Kota pada Kabupaten Halmahera Timur;
d) Posal Gebe di Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah; dan e) Posal Fani di Distrik Kepulauan Ayau pada Kabupaten Raja Ampat;
b. pelabuhan untuk kegiatan perikanan meliputi:
1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tiley di Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;
2. PPP Sorong di Distrik Sorong Barat pada Kota Sorong;
3. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Daruba di Kecamatan Morotai Selatan, PPI Berebere di Kecamatan Morotai Utara, dan PPI Sopi di Kecamatan Morotai Jaya pada Kabupaten Pulau Morotai;
4. PPI Manitingting di Kecamatan Maba Selatan pada Kabupaten Halmahera Timur;
5. PPI Pulau Gebe di Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;
6. PPI Warsambin di Distrik Teluk Mayalibit pada Kabupaten Raja Ampat;
7. PPI Makbon di Distrik Makbon pada Kabupaten Sorong; dan
8. PPI Klademak di Distrik Sorong Manoi pada Kota Sorong.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi pelabuhan laut sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, serta pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara
(3) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan utama;
b. pelabuhan pengumpul; dan
c. pelabuhan pengumpan.
(4) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan pada Pelabuhan Sorong di Distrik Sorong Barat pada Kota Sorong.
(5) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Pelabuhan Manokwari di Distrik Manokwari Barat pada Kabupaten Manokwari; dan
b. Pelabuhan Arar di Distrik Sorong Barat pada Kota Sorong.
(6) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:
a. Pelabuhan Daruba di Kecamatan Morotai Selatan, Pelabuhan Berebere di Kecamatan Morotai Utara, Pelabuhan Sopi di Kecamatan Morotai Jaya, serta Pelabuhan Wayabula dan Pelabuhan Posi-posi di Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;
b. Pelabuhan Bicoli dan Pelabuhan Manitingting di Kecamatan Maba Selatan, Pelabuhan Buli di Kecamatan Maba, Pelabuhan Dorosagu dan Pelabuhan Lolasita di Kecamatan Maba Utara, serta Pelabuhan Maba Pura di Kecamatan Maba Kota pada Kabupaten Halmahera Timur;
c. Pelabuhan Gemia dan Pelabuhan Tepeleo di Kecamatan Patani Utara, Pelabuhan Patani di Kecamatan Patani, dan Pelabuhan Gebe di Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;
d. Pelabuhan Kabare di Distrik Waigeo Utara, Pelabuhan Saonek di Distrik Kota Waisai pada Kabupaten Raja Ampat;
e. Pelabuhan Mega di Distrik Moraid, Pelabuhan Makbon di Distrik Makbon, dan Pelabuhan Sausapor di Distrik Sausapor pada Kabupaten Sorong;
f. Pelabuhan Saukorem di Distrik Amberbaken pada Kabupaten Tambrauw; dan
g. Pelabuhan Oransbari di Distrik Oransbari dan Pelabuhan Ransiki di Distrik Ransiki pada Kabupaten Manokwari Selatan.
(7) Selain pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan pelabuhan-pelabuhan lain meliputi:
a. pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara berupa:
1. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Sorong di Distrik Sorong Barat pada Kota Sorong;
2. Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Angkatan Laut Manokwari di Distrik Manokwari Barat pada Kabupaten Manokwari;
3. Pos Angkatan Laut (Posal) yang meliputi:
a) Posal Berebere di Kecamatan Morotai Utara pada Kabupaten Pulau Morotai;
b) Posal Morotai di Kecamatan Morotai Selatan pada Kabupaten Pulau Morotai;
c) Posal Maba di Kecamatan Maba Kota pada Kabupaten Halmahera Timur;
d) Posal Gebe di Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah; dan e) Posal Fani di Distrik Kepulauan Ayau pada Kabupaten Raja Ampat;
b. pelabuhan untuk kegiatan perikanan meliputi:
1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tiley di Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai;
2. PPP Sorong di Distrik Sorong Barat pada Kota Sorong;
3. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Daruba di Kecamatan Morotai Selatan, PPI Berebere di Kecamatan Morotai Utara, dan PPI Sopi di Kecamatan Morotai Jaya pada Kabupaten Pulau Morotai;
4. PPI Manitingting di Kecamatan Maba Selatan pada Kabupaten Halmahera Timur;
5. PPI Pulau Gebe di Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;
6. PPI Warsambin di Distrik Teluk Mayalibit pada Kabupaten Raja Ampat;
7. PPI Makbon di Distrik Makbon pada Kabupaten Sorong; dan
8. PPI Klademak di Distrik Sorong Manoi pada Kota Sorong.
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan akan datang di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan transmisi tenaga listrik.
(3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi yang ditetapkan di:
a. Pusat pelayanan utama kawasan perbatasan Negara yang meliputi PKSN Daruba, PKN Sorong, dan PKW Manokwari;
b. Kecamatan Pulau Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah;
c. Distrik Wawarboni di Kabupaten Raja Ampat;
d. Distrik Makbon dan Distrik Moraid di Kabupaten Sorong;
e. Distrik Sausapor, Distrik Kwor, dan Distrik Abun di Kabupaten Tambrauw; dan
f. Distrik Manokwari, Distrik Amberbaken, Distrik Sidey, Distrik Oransbari, dan Distrik Momi Waren di Kabupaten Manokwari.
(4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) meliputi PLTGB Manokwari di Distrik Manokwari Barat pada Kabupaten Manokwari;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi PLTA Warsamson di Distrik Makbon pada Kabupaten Sorong;
c. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) meliputi PLTM Ransiki di Distrik Ransiki pada Kabupaten Manokwari Selatan;
d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang melayani PKSN Daruba, Sangowo, Kabare, Berebere, dan Pulau Fani;
d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), dan/atau pembangkit listrik tenaga hybrid yang melayani:
1. PPKT berpenghuni yang berada di Pulau Fani; dan
2. pos pengamanan perbatasan pada Posal Berebere, Posal Morotai, Posal Maba, Posal Gebe, dan Posal Fani.
(5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan pada jaringan transmisi tenaga listrik:
1. SUTT Dodinga-Maba; dan
2. SUTT Sorong.
b. Gardu Induk (GI) ditetapkan di:
1. GI Maba di Kecamatan Maba pada Kabupaten Halmahera Timur; dan
2. GI Sorong di Distrik Sorong Utara pada Kota Sorong.