Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang selanjutnya disebut LRT Jabodebek adalah jenis transportasi umum berupa kereta api ringan (light rail transit) yang memberikan layanan angkutan secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
2. Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang selanjutnya disebut Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek adalah belanja negara yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendukung penyelenggaraan kereta api ringan (light rail transit) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
3. Penyelenggara LRT Jabodebek adalah PT Kereta Api INDONESIA (Persero).
4. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.